Lompat ke isi utama

Difabel dan Konstruksi Sosial Kita

“Normal” merupakan salah satu kata yang secara tidak sengaja bisa saja memarginalkan diri sendiri juga orang lain sekitar kita. Mengidentifikasi diri sebagai orang yang “normal” karena kita merasa lengkap secara fisik, bisa-bisa membuat kita sesat pikir selamanya.  Perlahan-perlahan “normal” menjadi ideologi yang turut andil dalam berasumsi terhadap orang lain.

“Cacat” dan “normal” adalah sebuah diskursus hasil konstruksi sosial. Bangunan atau konstruksi sosial tersebut direproduksi dari pengetahuan, budaya, ideologi, maupun politik untuk kepentingan suatu golongan tertentu yang merasa “bukan cacat” atau “orang normal”.  Maka dari itu, istilah “penyandang cacat” tidak pernah netral,  dan cenderung menindas kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan berbeda.

Bagaimana tidak? Orang yang selama ini dicap sebagai penyandang “ketidakmampuan” atau disabilitas, bukanlah orang yang tidak berdaya atau mampu. Orang dengan kaki satu atau polio, tetap bisa berjalan dan bermobilisasi dengan menggunakan ‘kaki’nya yang berbeda, yaitu kursi roda juga kruk. Begitu pula dengan orang buta, mereka mampu membaca dan memperoleh informasi, dengan cara mereka sendiri yaitu dengan meraba braille atau menggunakan komputer bicara.  Dengan begitu tidak berfungsin ya salah satu bagian fisik maupun psikis sama sekali tidak ada kaitannya dengan mampu atau tidak mampunya seseorang secara keseluruhan.  Konstruksi sosial atas “cacat”, “disabilitas”, dan “normal” jelas tidak menggambarkan realitas sosial yang ada. Dan parahnya, negara terus menerus mereproduksi diskursus tentang “penyandang cacat” dan normalitas tersebut.

Mansour Fakih, seorang intelektual organik memilik kata “difabel” yang berarti differently able yang merujuk kepada sekelompok manusia yang memiliki kemampuan berbeda untuk menggantikan istilah “disable” atau “penyandang cacat “ yang  secara langsung memberikan stereotipe negatif dan bermakna disempowering*

Terstruktur, Masif, dan Sistematis

Perspektif dalam memandang isu difabel, tak boleh berhenti begitu saja di diskursus pelanggaran hak asasi manusia. Struktur dan sistem ternyata secara masif menindas kelompok rentan, khususnya dalam hal ini adalah difabel. Rezim perubahan sosial melalui developmentalism atau pembangunan-lah yang selama ini yang paling banyak andil dalam mengkonstruksi keberadaan difabel secara sosial.  Entitas (baik itu individu maupun negara) yang percaya selama ini jalan perubahan sosial satu-satunya adalah melalui pembangunan, merupakan pijakan pertama penindasan kultural ini.

Developmentalism atau pembangunan a la Barat yang percaya bahwa perubahan sosial akan terjadi melalui modernisasi dan indutrialisasi kemudian menular ke negara-negara dunia ketiga.  Pengalaman negara industri yang maju tahun 1950-an selama ini menjadi model  bagi negara-negara dunia ketiga. Ada beberapa dampak developmentalism, yang pertama, developmentalism mereproduksi struktur ekonomi yang ekspolitatif, yang mendorong produksi yang terus menerus, dan efisiensi ekonomi.  Dalam konteks difabel, dalam hal ini difabel menjadi entitas yang dipinggirkan dalam struktur ekonomi.  Difabel tidak menjadi subjek dalam pembangunan itu sendiri.  Difabel ditempatkan sebagai objek , misalnya  difabel-lah yang masuk dalam skema penerima karitas.

Masalah kedua dari developmentalism adalah dominasi kultural dan ideologi di semua bidang. Ideologi “pembangunan”, “modernitas”, dan “industrialisasi” tanpa menjadikan rakyat bawah sebagai subjek yang selama ini turut menyumbang kesenjangan sosial yang ada. Melalui proyek bantuan, transfer teknologi dan (bahkan) agama, developmentalism turut meminggirkan golongan-golongan yang dianggap tidak bisa menunjang pembangunan.  Dalam konteks wacana tentang difabel,  stigma tidak mampu bahkan turut disemai lembaga pendidikan dan agama.

Yang ketiga, developmentalism menambah dominasi terhadap perempuan. Perempuan negara dunia ketiga tidak justru didomestifikasi. Bila perempuan dipekerjakan, upahnya lebih rendah daripada laki-laki. Belum lagi perempuan difabel, bidang yang digeluti amat terbatas seperti kursus jahit, atau membuat kerajinan, perempuan difabel tidak diberi kesempatan untuk menggeluti bidang lain.

Kerja Belum Selesai

Perlu kacamata kritis dalam memandang fenomena realitas sosial difabel hanya sebagai obyek pembangunan.  Kita harus berani melepaskan paradigma konservatif yang memandang difabel  sebagai takdir Tuhan yang tidak bisa diubah.   Kritis terhadap realitas sosial yang ada adalah salah satu usaha untuk memanusiakan diri sendiri, untuk selalu mempertanyakan penindasan yang terjadi. Memanusiakan diri sendiri dengan kritisisme merupakan sebuah usaha membangun perspektif untuk memanusiakan manusia lainnya. Gagasan Paulo Freire tentang “proses memanusiakan manusia kembali” banyak digunakan untuk mengkaji perubahan sosial.

Konstruksi sosial yang sudah terlanjur memarginalkan kelompok rentan tidak perlu lagi diterus-teruskan. Perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan akumulasi perubahan-perubahan individu.  Mengubah cara pandang adalah pekerjaan pertama kita dalam memandang isu difabel,  selanjutnya adalah melaksanakan fungsi pendidikan dalam struktur sosial untuk memanusiakan manusia.  Kerja dekonstruksi memang tidak selesai dalam satu malam, tapi hal tersebut adalah pijakan kita untuk menghasilkan kebijakan yang mempunyai keberpihakan terhadap difabel dan kelompok rentan lainnya.

* Mansour Fakih dalam artikel "Panggil Saja Kami Kaum Difabel" di buku "Jalan Lain" Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

The subscriber's email address.