Lompat ke isi utama

Skema Jaminan Kesehatan Nasional Belum Mengakomodasi Kebutuhan Difabel

Selama ini belum ada kesepakatan tentang kriteria difabel dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS).  Maria Meiwati Widagdo gdari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta melakukan penelitian tentang assesment (penelitian kebutuhan-red) Inklusi Difabel dalam BPJS Kesehatan. Dalam penelitian, ia beropini bahwa, seharusnya kriteria penerima jaminan tidak hanya ditentukan oleh jenis disabilitas meluinkan juga kebutuhan dan partisipasi dalam semua aspek kehidupan.  Perbedaan hal tersebut akan menimbulkan perbedaan signifikan terhadap survei pada difabel.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria ini ingin menyoroti keberadaan difabel dalam implementasi JKN yang efektif berlaku per 1 Januari 2014. Fokus dalam penelitian ini adalah kebutuhan dan ketersediaan pelayanan kesehatan untuk difabel

Kementerian Kesehatan memaparkan melalui peta JKN bahwa selama tahun 2012-2019 Indonesia membutuhkan dokter sebanyak 85.000 untuk praktek umum, sedangkan 25.000 dokter spesialis, jumlah tersebut belum termasuk dokter gigi. Kebutuhan dan ketersediaan pelayanan kesehatan untuk difabel.Indonesia dengan rasio 1:3000, apabila penyebaran dokter merata. Namun, pada prakteknya  penyebaran dokter tidak merata sehingga dikhawatirkan pelayanan kepada masyarakat akan terganggu.

Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penyebaran dokter yang tidak merata tersebut. Namun, sayangnya tidak ada tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi pemenuhan kebutuhan difabel terhadap dokter. Dari jumlah tersebut tidak diketahui berapa jumlah dokter yang mengerti tentang difabel sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal. Pemerintah juga tidak melakukan analisis dan pemetaan terhadap jumlah dokter yang mengerti tentang difabel.

Kementerian Kesehatan memaparkan adanya penambahan jumlah rumah sakit baik tingkat pratama sebanyak 187 buah dan rumah sakit type A,B,C dan D sebanyak 30 buah. Dalam hal ini anggaran untuk pengadaannya juga sudah diajukan sejak tahun 2013 sampai  dengan 2014 sekarang ini. Namun, dari banyaknya  jumlah rumah sakit yang akan dibangun tersebut, tidak dipaparkan lebih jauh tentang aksesibilitas gedung dan fasilitas kesehatan lain bagi difabel.

Ketersediaan alat kesehatan

Lain lagi tentang ketersediaan alat kesehatan khususnya alatgerak. Sampai saat ini baru ada tiga perguruan tinggi yang menghasilkan kompetensi dalam hal pembuatan prothesa dan orthosa (alat bantu seperti kaki dan tangan palsu). Sekarang ini hanya ada informasi beberapa bengkel yang mampu membuat prohtesa dan orthosa dibeberapa kota seperti Yogyakarta, Surakarta, Semarang dan Tangerang. Namun, tidak diketahui berapa kapasitas yang mampu dihasilkan dari sejumlah bengkel tersebut. Padahal alat bantu ini sangat membantu difabel untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam hal tersebut,  pemerintah juga belum mempunyai paparan lebih jauh, padahal penyediaan alat bantul seperti kaki palsu juga tercover dalam JKN meskipun ketentuannya masih minim, seperti prohteseasdiberikan tahun pertama kemudian dilakukan pengantian setelah lima tahun.  Alat bantu tersebut diberikan setelah 1 Januari 2014.

Selama ini BPJS juga belum melakukan sosialisasi yang lebih mendalam, bukan hanya sebagai formalitas seperti selama ini yang sudah dilakukan. Sosialisasi dapat ditujukan kepada kelompok difabel dan pemerintah secara bersama, sehingga akan dihasilkan penambahan masukan yang berhubungan dengan permasalahan yang selama ini belum disinggung pemerintah dan kurang dimengerti BPJS, sebagai pihak paling berkompeten dalam pelaksanaan JKN.

The subscriber's email address.