Lompat ke isi utama

Pernyataan Sikap terkait Difabel dan Penyelenggaraan Seleksi Aparat Sipil Negara

Kepada Yth:

Bapak Presiden Republik Indonesia

 

Dengan Hormat,

 

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang no.4 1997 tentang penyandang cacat, Undang-Undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, serta ratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang no. 19 tahun 2011, kesejahteraan dan ketenagakerjaan merupakan hak bagi seluruh warga Negara tanpa terkecuali Difabel. Pasal 27 konvensi hak penyandang Disabilitas bahkan menegaskan larangan atas diskriminasi dalam penerimaan tenaga kerja atas dasar disabilitas / difabilitas tertentu. Sementara itu, salah satu upaya afirmasi atas penyediaan akses ketenagakerjaan bagi Difabel, sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang no. 4 1997 dan Undang-Undang no.13 2003 adalah penyediaan kuota 1% bagi Difabel. Berdasarkan rangkaian kebijakan di atas, kewajiban pemerintah kemudian adalah memastikan terlaksananya kebijakan di atas dalam lingkup pekerjaan swasta dan Negara dan memastikan taka da diskriinasi atas dasar difabilitas.

Namun demikian, mencermati informasi dalam penyelenggaraan kuota khusus bagi Difabel / Penyandang Disabilitas sebagaimana dipublikasikan melalui https://panselnas.menpan.go.id/index.php/14-formasi/pusat/702-formasi-khusus-untuk-disabilitas, kesetaraan kesempatan dan prinsip non-diskriminasi masih belum tercerminkan. Setidaknya, beberapa hal di bawah ini mengindikasikan masih adanya diskriminasi atas dasar difabilitas serta ketidak sesuaian atau pelanggaran terhadap kebijakan yang ada:

  1. Kuota khusus penyandang disabilitas sejumlah 300 (tiga ratus) orang yang disediakan belum memenuhi kuota minimal yang diamanatkan oleh Undang-Undang ya itu 1% dari jumlah tenaga kerja.
    Dengan adanya 100.000 formasi yang dibuka pada tahun 2014 ini, jumlah 300 kuota khusus ini masih belum memenuhi jumlah 1% sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang.
  2. Penentuan formasi yang didasarkan pada jenis disabilitas dan bukan kompetensi / kualifikasi.
    Sejumlah 300 formasi yang tersedia hanya diperuntukkan bagi pelamar dengan difabilitas netra, rungu-wicara dan daksa. Hal ini jelas telah membatasi kesempatan mengakses kuota khusus ini bagi mereka dengan difabilitas di luar tiga kategori tersebut. Mereka dengan difabilitas yang lain seperti cerebral palcey, psiko social yang mungkin mempunyai kualifikasi dan kompetensi pada bidang-bidang pekerjaan yang dibutuhkan tak dapat melamar melaluii jalur kuota khusus ini. Selain itu, persyaratan kategori disabilitas pada formasi yang dibuka sebagaimana dipublikasikan pada table formasi khusus untuk disabilitas di website PANSELNAS sangat asumtif dan tidak mempertimbangkan kajian kualifikasi yang dibutuhkan. Salah satu contohnya adalah formasi pembuat peraturan tingkat pertama yang hanya diperuntukkan bagi disabilitas daksa, sementara Difabel di luar kategori daksa pun banyak yang memiliki latarbelakang ilmu hukum dan kualifikasi yang memenuhi untuk bidang pekerjaan tersebut.
  3. Penyediaan aksesibilitas pada seluruh proses penerimaan.
    Pengalaman pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya mengkonfirmasi sejumlah cacat dalam mengakomodasi peserta seleksi Difabel. Mulai dari kedatangan pendamping pada saat ujian yang terlambat dan merugikan waktu peserta tes, pendamping yang tidak faham teknis mendampingi Difabel seperti mendeskripsikan gambar, serta tidak adanya waktu extra bagi peserta tes dengan hambatan menulis dan membaca seperti mereka dengan difabilitas netra dan cerebral palcey, bahkan lokasi tes yangtidak memperhatikan aksesibilitasbagi mereka dengan hambatan fisik / mobilitas. Wacana akan penggunaan Computer Assisted Test (CAT) juga memunculkan kekhawatiran tersendiri. Sudahkah CAT dipersiapkan dengan memperhatikan aksesibilitas bagi peserta ujian dengan difabilitas netra yang menggunakan software pembaca layar?

 

Berdasarkan permasalahan di atas, kami atas nama berbagai elemen organisasi Difabel dan masyarakat pegiat Difabilitas yang tergabung dalam Jaringan Advokasi Disabilitas Indonesia (JADI) menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Untuk memastikan tidak adanya diskriminasi atas nama difabilitas, hapuskan pembatasan kategori difabilitas di seluruh formasi kuota khusus seleksi ASN 2014 agar difabel dapat mendaftar sesuai dengan qualifikasi pendidikan yang mereka miliki.
  2. Penuhi kuota khusus difabel pada seleksi ASN 2014 menjadi 1% atau 1,000 orang sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan / perundang-undangan.
  3. Kepada panitia seleksi nasional, sediakan akomodasi yang layak yang meliputi pendamping, lokasi yang aksesible. Serta perangkat tes / ujian yang aksesible sesuai dengan kebutuhan difabel pada pelaksanaan seleksi ASN.

 

Yogyakarta, 6 Oktober 2014

The subscriber's email address.