Lompat ke isi utama

Organisasi Difabel Desak Penghapusan Diskriminasi Pendaftaran CPNS

Solider.or.id, Malang - Tersedianya kuota 300 orang difabel dari 100.000 formasi yang mendaftarkan diri sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) dinilai sebagai bentuk diskriminasi pada difabel. Hal itu banyak dikeluhkan oleh beberapa organisasi difabel di Indonesia karena tidak tercapainya kuota 1 persen sebagaimana yang diisyartkan undang-undang. Semestinya, untuk memenuhi kuota 1 persen, ada jatah 1000 kuota bagi difabel. Menanggapi hal itu, kelompok difabel yang digawangi Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) mengeluarkan surat pernyataan terkait tidak terpenuhinya amanah undang-undang ketenegakerjaan.

Dihubungi lewat saluran telepon, direktur Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) Jony Yulianto menjelaskan kalau surat pernyataan akan dikirim ke Kementrian  Pemberdayaan Aparat Negara, Kementrian Sosial, panitia seleksi CPNS, Menko Kesra, Ombudsman dan Komnas HAM pada hari ini, Senin (6/10).

Dalam surat pernyataan yang telah disebarkan, dituliskan keterangan bahwa selain tidak terpenuhinya amanah undang-undang, penentuan formasi yang didasarkan hanya tertuju pada jenis difabel tertentu, bukan kompetensi yang dimiliki. Sejumlah 300 kuota yang tersedia, hanya diperuntukkan bagi difabel netra, rungu-wicara dan daksa. Hal itu jelas telah membatasi kesempatan mengakses kuota khusus bagi mereka dengan jenis difabel di luar tiga kategori tersebut.

Sementara itu, Arifin Amir Ketua DPD Pertuni Provinsi Sulawesi Selatan mengatakan kepada media ini siap mendukung aksi yang tengah digalakkan. "Kami ikut mendukung aksi yang dilakukan teman-teman di Yogyakarta," pungkasnya.

Pertuni Sulsel sendiri pernah memiliki pengalaman diskriminatif terkait pendaftaran CPNS di Sulsel pada 2013 lalu. Advokasi pun telah dilkukan, namun hingga saat ini masih terjadi diskriminasi CPNS bagi difabel.

"Tahun 2013 lalu kami juga mengalami hal yang sama, dan kami telah lakukan advokasi," kata Arifin.

Di tempat terpisah, Angger Hendra Wibowo salah satu anggota Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Yogyakarta menyayangkan masih kurang terpenuhinya kuota 1 persen. "Kalau menurut saya, itu jelas masih kurang. Jika dilihat dari tabel daftar informasi masih tercermin bentuk diskriminasi karena cenderung mengkotak-kotakan pada jenis pekerjaan tertentu pada difabel," kelakarnya saat dihubungi dari Brebes.

Terkait surat pernyataan yang dikeluarlan, Hendra mendukung langkah itu. "Ini salah satu strategi membela hak-hak difabel atas perlakuan diskriminatif dalam seleksi ASN," katanya mengakhiri.

Hal senada juga disuarakan Supriadi Ketua Pertuni Kota Malang. Ia sangat mendukung keluarnya surat pernyataan yang akan ditujukan kepada instansi pemerintah terkait. "Saya mendukung adanya surat pernyataan itu. Seharusnya difabel diberi kesempatan agar bisa jadi pegawai di negeri sendiri," kata Supriadi yang sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat.

Erlina Marlinda dari Young Voice Aceh mengatakan munculnya tindak diskriminasi yang berulang kali terjadi pada difabel disebabkan masih kurangnya kepercayaan pemerintah pada kemampuan difabel.

"Pemerintah masih belum percaya pada kemampuan difabel, padahal kita mampu. Namun memang harus ditunjang fasilitas yang memadai. Yang non difabel juga kesulitan kalau kerja tanpa fasilitas," katanya saat dihubungi lewat telfon.

Erlinda pun sepakat dengan segera dikirimnya surat pernyataan. "Kita akan mengawal," tambahnya sembari berharap akan adanya perubahan yang menumbuhkan keadilan bagi difabel.

 

The subscriber's email address.