Lompat ke isi utama

Job (un) Fair yang Tak Berpihak bagi Difabel

Solider.or.id, Surakarta-Ada pengalaman tak mengenakkan yang dialami oleh Winda Utami, volunteer penerjemah Bisindo saat mendatangi Job Fair di Depok yang terselenggara belum lama ini. Menurut Winda, Job fair dihelat oleh kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinsoskertrans setempat. Info tersebut didapat dari teman-temannya via BBM. Di dalam Job Fair tersebut Winda banyak melihat stand yang merekrut lulusan SMA dan sederajat. Winda bertanya kepada tiga stan yang ada  di sana. Pertama  sebuah pabrik yang dilihatnya di video ada orang-orang yang sedang melipat (seperti kertas/baju). Yang kedua adalah salon sebagai hairdryer  dan yang ketiga  dia bertanya lowongan koki di sebuah rumah sakit. Dari ketiga perusahaan tersebut  menolak tuli sebagai karyawan. Alasannya adalah komunikasi. “Ketika saya bilang “Kan bisa lewat tulisan”. Tetapi jawabnya tetap ngga bisa. Lalu saya tanya lagi kalau semisal pakai kruk/kursi roda. Kali ini ditolak karena mobilitas. Intinya mereka benar-benar menolak difabilitas. Bahkan mereka nggat tahu difabilitas itu apa. Mereka tahunya cacat,”tulis Winda dalam bentuk pesan  kepada Solider. Kegelisahan Winda tersebut juga ditulis di media sosial Facebook dan mendapat perhatian dari beberapa kalangan.

Mempertanyakan Implementasi Kebijakan

Di tempat terpisah Solider meminta pendapat Sunarman, Direktur Pusat Pengembangan dan Rehabilitasi Bersumberdaya Manusia (PPRBM)  di Solo tentang penyelenggaraan Job Fair yang harusnya berpihak kepada difabel. Menurut Sunarman  tentang Job Fair adalah bagaimana kita membangun sistem. Selama ini ada kepedulian tetapi tidak ada sistem. Misalnya kalau saat ini masih dirasa kurang fair, ke depan itu fairnya seperti apa. Menyinggung soal implementasi dan pengawasan atas Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mempekerjakan 1 persen tenaga kerja  difabel juga dinilai belum jelas.

 “Sebetulnya perusahaan-perusahaan yang memenuhi kuota 1 persen, karena yang memenuhi 100 karyawan itu ada berapa.  Di masing-masing wilayah kan harus ada sistem database-nya. Kemudian pekerja difabel  usia produktif itu berapa, lalu yang sudah bekerja berapa yang belum bekerja berapa. Tandanya yang memerlukan bekerja itu seperti apa. Apa masih bersistem kartu kuning (oleh Dinsoskertrans-red) atau ada sistem tersendiri untuk difabel. Lalu sistem penyalurannya bagaimana. Kan harus ada database, misalnya  difabel Boyolali  yang masih nganggur sekian, pendidikannya apa, keterampilannnya apa. Jadi ketika ada Job Fair terdata,”papar Sunarman.

Disinggung tentang Job Fair oleh Kementerian Tenaga Kerja akan berlangsung November mendatang di Solo, Sunarman memberikan penjelasannya. “ Karena Solo dinilai lebih siap menyangkut adanya database difabel dan perusahaan. Untuk difabel kita itu masih bersifat ad hoc, melalui even-even. Padahal yang kita perlukan di depan adalah membangun sistem. Begitu sistem establish ke depannya mudah. Sekarang fokusnya adalah bagaimana affirmative action  untuk difabel. Jika difabel belum siap maka kita usulkan sebelum dipekerjakan, difabel diberi pelatihan dulu selama 3 bulan, on job training. Selama on job training tersebut difabel diberi uang transportasi dan uang makan. Jika nanti lulus ya dipekerjakan, kalau tidak lulus ya sudah kembalikan saja  ke rumah,”pungkas Sunarman.

 

The subscriber's email address.