Lompat ke isi utama
foto diunduh dari sayangi.com

Pesan Difabel Buat Presiden Baru

Pak Jokowi, teramat sulit menemui Anda saat ini. Kami sudah upayakan melalui sejumlah jalur di lingkar inti Anda, tetapi hasilnya sekadar pesan singkat: ‘Tunggu, kami sedang upayakan mencari waktu yang tepat”.
Sudahlah, memang akan sulit menemui Anda setelah Pak Presiden sudah masuk ke dalam putaran mesin politik negara. Melalui Kolom Opini ini, kami ingin menyapa Anda dan menyampaikan pesan dari difabel. Jika ada sekian menit bisa Anda luangkan berdiskusi dengan kami, tentu jauh lebih baik berbincang bersama. Namun, jika tidak, maka sambil menuju lokasi blusukan entah di mana bacalah pesan ini.

Pesan 1. Ubah Cara pandang.
Pak Presiden, ada tiga penamaan umum dipakai untuk menyebut difabel di Indonesia: penyandang cacat, penyandang disabilitas, dan difabel. Selain itu, ada banyak nama untuk menyebutkan difabel ini, mulai dari yang paling kasar sampai yang paling sopan. Kenthir (gila-red), pengkor, cah panti, buntung, cebol adalah beberapa yang kasar. Sedangkan, spesial, berkebutuhan khusus, adalah contoh sapaan sopan. Di balik penamaan itu ada sistem berpikir yang dianut oleh masyarakat dan menuntun mereka dalam memperlakukan difabel. Sebagian memandang keberadaan difabel sebagai urusan individu dan sebagian lainnya menganggapnya sebagai urusan sosial. Coba Pak Presiden pikirkan, apakah ada cara pandang lain yang bisa Anda usulkan dan pakai untuk mengatur difabel di Indonesia?

Pesan 2. Benahi Data Difabel Indonesia
Ada beragam data soal difabel Di Indonesia. Berdasarkan TNP2K, jumlah difabel cukup besar: 10% dari total populasi (TNP2K 2012). Versi lain adalah dari WHO yang menyebutkan ada lebih 15% di setiap negara berkembang seperti Indonesia (‘World Report on Disability [WHO 2012]). Sayangnya, gambaran data mengenai difabel di Indonesia tidaklah seragam di tiap kementerian. Dengan konsep dan terminologi yang berbeda-beda: BPS, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial masing-masing menunjukkan data yang tidak seragam. Akibat keragaman data ini adalah munculnya kesulitan mencari acuan bagi formulasi atau penyusunan kebijakan sosial yang tepat sasaran. Menurut Pak Presiden, apakah ada sistem pendataan penduduk difabel yang lebih baik yang sudah Anda persiapkan?

Pesan 3. Perbaiki Kondisi Sosial Difabel
Data lain menunjukkan, ada sekitar 60% Difabel di Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan (PPLS, 2011). Tingginya angka kemiskinan ini bisa disebabkan [oleh] dan berdampak [pada] beberapa hal. Dalam kajian difabel, ada pemikiran menyebutkan “keadaan disabilitas seseorang dapat membuatnya miskin, dan kemiskinan seseorang dapat membawanya kepada kondisi disabilitas”. Beberapa isu mendasar, seperti kurangnya ‘ketersediaan lapangan kerja’, masih adanya ‘cap miring’, dan praktik ‘pembedaan’ secara struktural dan budaya masih menjadi hambatan atas akses lapangan kerja bagi Difabel.

Di dunia pendidikan, ada soal pendidikan inklusi yang masih jauh dari harapan. Sistem ‘pendidikan ‘inklusi belum sepenuhnya diberlakukan di sekolah-sekolah serta pendidikan tinggi secara menyeluruh. Akibatnya adalah baru sekitar 10% anak-anak Difabel usia pendidikan tertampung di sekolah. Di tambah lagi, masih belum tegasnya ‘payung hukum pendidikan’ yang menyebabkan mudahnya terjadi penolakan atas difabel. Pada 2013, SIGAB Yogyakarta memeroleh pengaduan dari 12 keluarga yang anaknya ditolak mendaftar ke sekolah umum karena disabilitasnya.

Pun demikian di bidang kesehatan masih menyisakan sejumlah soal. Kaitan erat antara seseorang dengan kondisi tubuh tertentu dengan ‘kebutuhan medis’nya ternyata belum terjawab lewat ‘layanan serta jaminan kesehatan’ yang memadai. Sejumlah data menunjukkan, bahwa mayoritas difabel yang memiliki pendapatan ekonomi di atas ketentuan ‘garis kemiskinan’ tidak berhak memeroleh bantuan iuran ‘Jaminan Kesehatan Nasional’. Padahal, di sisi lain, sebagai difabel walaupun ia berpendapatan di atas rata-rata pendapatan orang miskin, ia memiliki ‘kerentanan’ sosial dan ekonomi. Untuk itu, mereka seharusnya tetap berhak mendapatkan bantuan sosial. Dalam hal ini, dapatkah Pak Presiden mengubah indikator jaminan sosial agar tak sekadar soal Miskin, namun juga soal Rentan?

Agenda Kerja Presiden

Melalui 3 pesan di atas, maka kami berharap agar Pak Presiden dapat meluangkan waktu untuk juga memikirkan soal difabel Indonesia. Hal ini bukan sekadar karena Anda adalah seorang Presiden, namun juga karena kewajiban ini sudah termaktub dalam ‘konstitusi negara’, tindakan ini benar secara politik, dan tentu saja difabel mestilah dipandang sebagai ‘aset negara’ ketimbang beban. Jika 3 pesan untuk Pak Presiden di atas bisa Anda jalankan, maka berikut sejumlah agenda kerja yang sebagian dari kami menitipkan kepada Pak Presiden.

Pertama, sahkan dan terapkanlah ‘kebijakan payung’ (RUU Penyandang Disabilitas) yang sedang dibahas di gedung parlemen saat ini. Kedua, Masukkan ‘Prinsip Inklusi’ serta ‘Pengarusutamaan Difabel’ ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019). Ketiga, Dengan mempertimbangkan faktor kerentanan bagi difabel maka upayakanlah afirmasi pemberian Jaminan Sosial bagi difabel. Keempat, mengingat keberadaan Perempuan dan anak-anak difabel merupakan kelompok yang paling rentan baik secara ekonomi, sosial maupun sebagai korban kekerasan dan ketidakadilan, maka jaminlah kepastian hukum dan keadilan bagi perempuan dan anak-anak difabel. Kelima, bentuk dan percayakanlah suatu badan negara di bawah kendali Presiden yang mempunyai mandat dan wewenang koordinatif lintas kementerian untuk memastikan terlaksananya inklusivitas dan pengarusutamaan difabel dalam berbagai program pemerintah. Keenam, Wujudkan Aksesibilitas dalam infrastruktur untuk mewakili keberagaman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial.

Demikianlah, Pesan kami, Pak Presiden. Selamat Bekerja!

[catatan, mayoritas pandangan dalam tulisan ini adalah hasil perasan pikiran dari diskusi sejumlah aktivis difabel dari berbagai daerah di Indonesia, di mana Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB), tempat saya bekerja sekarang ini menjadi salah satu inisiatornya]

(Ishak Salim, peniliti sosial politik, sekarang aktif di SIGAB)

 

The subscriber's email address.