Lompat ke isi utama
sumber ilustrasi: antaranews.com

Kekerasan terhadap Perempuan Difabel: Sebuah Fenomena Gunung Es

Oleh: Saktya Rini Hastuti, Ketua Lembaga Konsumen Yogyakarta

Menurut data dari Komnas Perempuan kurun waktu 2010 – 2012, ada 10.961 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dari angka tersebut, 35%-nya menimpa perempuan difabel. Itu adalah fenomena gunung es atas data yang tercatat, sementara ada banyak kasus yang tidak tercatat.

 Jika kita hitung lebih jauh, 35% dari 10.961 kasus adalah sekitar 3836 kasus. Jadi setiap tahunnya ada 1278 kasus kekerasan menimpa perempuan difabel. Atau dengan kata lain, ada 3-4 kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel setiap harinya.

Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan difabel ini, memang harus diakui. Memang, jika dibandingkan dengan kasus kekerasan yang menimpa perempuan nondifabel, angka ini lebih rendah. Dari angka kasus kekerasan di Komnas Perempuan tersebut, kekerasan terhadap perempuan nondifabel adalah 7125 kasus selama kurun waktu 3 tahun. Jadi setiap tahunnya terjadi kasus 2375 kasus atau 6-7 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap harinya.

Meskipun dari sisi angka, kekerasan terhadap perempuan difabel bisa dikatakan separo dari angka kekerasan yang menimpa perempuan nondifabel, bukan berarti, kekerasan terhadap perempuan non difabel ini lebih penting untuk didahulukan penanganannya dibandingkan dengan kekerasan terhadap perempuan difabel. Karena dalam perspektif Hak Asasai Manusia (HAM), berapapun angka yang tercatat, kasus kekerasan terhadap perempuan tetaplah sebuah kasus kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, entah itu menimpa perempuan difabel ataupun perempuan non difabel, perlu segera diseriusi, mengingat dampaknya terhadap perempuan demikian besar. Sedemikian besar dampak kekerasan terhadap perempuan, sampai seorang Noeleen Heyzer, mantan direktur eksekutif United Nations Development Fund for Women (UNIFEM), menyatakan, “Kekerasan terhadap perempuan menghancurkan kehidupan orang, fragmen masyarakat, dan menghalangi negara-negara untuk berkembang.“ 

 

Hukum Belum Berperspektif Difabel

Kasus kekerasan terhadap perempuan difabel, senyatanya memang sangat minim tertangani. Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Sasana Integrasi bekerjasama dengan SPEKHAM, Surakarta pada tanggal 4 Februari 2014, terungkap bahwa kasus kekerasan seksual terhadap perempuan difabel justru jarang mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan tindak pidana kriminal. Para petugas hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, masih jarang memberikan perhatian kepada perempuan difabel yang mengalami kekerasan ini.

Persoalan lain yang lebih mendasar adalah adanya pemahaman yang kurang terhadap perempuan difabel dari pihak keluarga korban maupun aparat penegak hukum. Keluarga seringkali masih menyembunyikan anggota keluarga yang mengalami disabilitas. Berbagai alasan dikemukakan pihak keluarga dalam hal ini. Kecenderungannya, perasaan malu memiliki anggota keluarga difabel masih menjadi alasan utama. Jika anggota keluarga yang mengalami disabilitas adalah perempuan, maka semakin malulah pihak keluarga. Perempuan difabel, oleh keluarganya sering kali tidak dihargai proses-proses yang terjadi dalam kesehatan reproduksinya. Tidak adanya sama sekali penjelasan kesehatan reproduksi terhadap perempuan difabel, menyebabkan perempuan tersebut juga tidak memahami apa akibatnya jika alat-alat reproduksinya tidak terjaga. Bahkan ketika terjadi perkosaan terhadap perempuan difabel, mereka sendiri tidak banyak yang menyadari bahwa itu adalah sebuah tindakan yang melanggar berbagai norma dan hak asasi manusia.  

Di sisi aparat penegak hukum, pemahaman terhadap para difabel ini masih sangatlah lemah. Psikologi perempuan difabel merupakan wilayah yang tidak pernah diperhatikan oleh aparat penegak hukum. Bagaimana bisa melakukan penanganan dengan pendekatan psikologi, jika tentang perempuan difabel saja aparat penegak hukum ini tidak mengetahuinya. Penanganan kasus lebih menggunakan pendekatan hukum murni. Terbukti bersalah atau tidak, dengan alat-alat bukti yang minim dan seringkali menjadi dikaburkan keberadaannya. Kondisi ini, menyebabkan para pelaku kekerasan terhadap perempuan difabel, melenggang bebas tanpa diberi hukuman apapun, karena tidak terbukti bersalah. Tidak jarang, justru terjadi kriminalisasi terhadap perempuan difabel korban kekerasan seksual. Beberapa kasus memperlihatkan hal tersebut, di mana seorang perempuan difabel, netra, malah dituduh sebagai perempuan penggoda oleh laki-laki pemerkosanya. Proses hukumnya menjadi terbalik, si perempuan difabel menjadi tersangka dan laki-lakinya itu malah di posisi korban. Tentu saja ini sangat naif dan memprihatinkan. Hanya karena manusia itu berjenis kelamin perempuan dan difabel, keadilan menjadi diputar balikkan sedemikian rupa, hingga tidak ada empati sedikitpun terhadapnya.

Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan difabel perlu melihat jenis disabilitasnya. Jenis disabilitas ini akan mempengaruhi cara penanganan kasus dan jenis kebutuhan yang diperlukan oleh perempuan difabel sebagai korban kekerasan. Jenis disabilitas netra tentu berbeda kebutuhannya dengan jenis disabilitas rungu wicara. Begitu juga dengan disabilitas daksa akan berbeda kebutuhannya dengan disabilitas lainnya. Ketidakmampuan aparat penegak hukum memahami dan mentransfernya ke dalam lembaga hukum menyebabkan ketersediaan alat-alat bantu yang dibutuhkan oleh perempuan difabel tidak terlayani dengan baik. Tentu saja, proses peradilan menjadi tidak imbang dan terjadi power over bagi aparat penegak hukum dan tersangka, serta terjadi powerless yang sangat parah pada korban. Ketika terjadi pendampingan kasus oleh kalangan lembaga bantuan hukum ataupun paralegal, tetap saja, penanganan kasus menjadi sangat lama dan banyak benturan-benturan yang terjadi. Membutuhkan energi tersendiri baik dari sisi korban maupun sisi pendampingnya.

Alternatif Solusi

            Melihat persoalan-persoalan peliknya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan difabel, beberapa alternatif usulan solusi bisa dikemukakan. Di antaranya adalah, pertama, pelibatan organisasi perempuan dalam penyelesaikan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Tidak dapat dipungkiri, bahwa perempuanlah yang lebih memahami persoalan perempuan. Perempuan difabel juga lebih memahami persoalan perempuan difabel. Sebagaimana termaktub dalam hasil pertemuan Forum Kepemimpinan Internasional bagi Perempuan Difabel pada bulan Juni 1997. Bunyi dari hasil pertemuan tersebut adalah adanya tuntutan, agar special rapporteur PBB yang menangani isu kekerasan terhadap perempuan menjadikan kekerasan terhadap perempuan difabel sebagai sebuah isu yang cukup serius dengan menjalin kerjasama penuh dengan organisasi perempuan difabel. Di Indonesia sendiri, organisasi perempuan difabel bisa dikatakan masih minim keberadaannya. Satu organisasi perempuan difabel yang eksis dari tingkat pusat sampai tingkat kabupaten kota adalah Himpunan Wanita Difabel Indonesia (HWDI). Dalam hal penanganan kekerasan terhadap perempuan difabel, apakah HWDI sudah dilibatkan?  

            Kedua, pendidikan kesehatan reproduksi nampaknya mutlak perlu diberikan kepada para perempuan difabel. Hal ini merupakan alternatif pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Dengan pemahaman terhadap kesehatan reproduksi, sesederhana apapun pemahaman tersebut, perempuan bisa mengantisipasi dan lebih berhati-hati terhadap adanya tindakan kekerasan terhadap dirinya.

            Ketiga, pola rehabilitasi berbasis masyarakat masih relevan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan disabilitas. Pada kasus-kasus yang terjadi, pelaku kekerasan lebih banyak orang-orang dekat korban. Dengan memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar difabel, diharapkan masyarakat berperan untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan difabel. Hal ini juga terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), di mana diharapkan, masyarakat berperan aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan yang menimpa perempuan difabel.

            Keempat, pengarusutamaan difabilitas terhadap kelembagaan dan aparat penegak hukum, memang menjadi hal yang mutlak perlu dilakukan. Hal  perspektif disabilitas menjadi landasan utama bagi penegak hukum ketika menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan difabel.

The subscriber's email address.