Lompat ke isi utama

Monitoring CIQAL: Partisipasi Difabel dalam Pendidikan dan Ketenagakerjaan Masih Rendah

Solider.or.id, Yogyakarta- Partisipasi difabel dalam bidang pendidikan dan ketenagakerjaan masih rendah. Keikutsertaan anak difabel Kabupaten Gunung Kidul untuk menempuh pendidikan masih di bawah lima persen. Pernyataan tersebut dikutip dari M. Tata Taufik, koordinator  tim analisis monitoring realisasi konvensi hak difabel oleh Center for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilites (CIQAL) pada seminar hasil monitoring Senin (1/9) di Hotel Brongto Yogyakarta.

“Karena di Gunung Kidul masih banyak anak difabel yang disembunyikan. Edukasi terhadap orang tua yang memiliki anak difabel juga masih sangat kurang, jadi memang meski sudah ada peraturannya anak anak difabel masih sedikit yang sekolah,” ujar Tata.

CIQAL mengadakan monitoring implementasi konvensi PBB Convention on Rights of Person with Disabilities (CRPD) pada Septermber  2013 sampai dengan Agustus 2014. Monitoring ini melibatkan 23 personil yang juga berasal dari kelompok difabel yang disebar di empat kabupaten dan kota. Monitoring yang dilakukan pada implementasi undang-undang,Peraturan Gubernur (Pergub) , sampai pada Peraturan Daerah (Perda) , dan Peraturan Walikota (Perwal) yang menginisiasi kebutuhan hak-hak difabel di daerah tersebut.

Tujuan monitoring ini adalah untuk melihat sejauh mana pemerintah kabupaten dan kota di DIY, sebagai pelaksana urusan negara telah menunaikan kewajibannya, menghormati, melindungi,dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya dalam sektor pendidikan dan ketenagakerjaan. Hasil monitoring ini menjadi rujukan, informasi bagi masyarakat, dan juga sebagai bentuk rekomendasi untuk pemerintah daerah dalam menjamin hak difabel.

Lingkup monitoring dibagi menjadi dua kelompok besar. Yaitu, kelompok pendidikan dan ketenagaekrjaan. Kelompok pendidikan ditemukan ada 15 fokus termasuk dalam aspek fasilitas, perlindungan, bentuk diskriminasi, hingga persoalan ketersediaan peraturan. Begitu juga dengan kelompok ketenagakerjaan yang terfokus pada 7 poin hak pekerjaan dan lapangan pekerjaan.

Nugroho, selaku perwakilan dari tim monitoring sektor pendidikan mengatakan, meskipun sudah ada peraturan, perlu dibangun aksesibilitas yang lebih bagi sekolah. Menurut Nugroho, meskipun sudah ada peraturan, dalam implementasi masih butuh banyak dorongan untuk bisa menciptakan pendidikan yang benar-benar inklusi.

Begitu juga dalam sektor ketenagakerjaan. Dwi Suka selaku perwakilan dari tim sektor ketenagakerjaan mengatakan bahwa didaerah Bantul dan Kulonprogo sendiri belum ada peraturan yang secara khusus membela, mendukung, dan bahkan melindungi difabel dalam bekerja. Meski, pada beberapa perusahaan sudah ada satu difabel yang bekerja.

“Selama ini, difabel lebih banyak bergerak pada sektor usaha mandiri. Meski belum begitu banyak bantuan dari pemerintah. Beberapa perusahaan sudah turut serta dalam mendukung usaha mandiri difabel ini dengan ada pinjaman dan pelatihan usaha,” ujar Dwi.

Dwi suka juga menambahkan, meski ada peraturan kuota satu persen, pada praktiknya belum mengalami kemajuan berarti. Selama ini peraturan tersebut hanyalah peraturan yang tidak ada tindakan tegas. Ia mengatakan, bahwa perlu adanya penegakan hukum dan pendekatan personal untuk meningkatkan penyadaran akan hadirnya difabel disekitar masyarakat. Alternatif lain Dwi menambahkan dengan memprioritaskan tindakan afirmasi di instansi pemerintah dan perusahaan milik pemerintah sehingga bisa menjadi contoh bagi yang lain.

Perlu Kajian Mendalam

M. Tata Taufik mengatakan bahwa metode yang dipakai dalam monitoring ini merupakan partisipatoris action research, yang melibatkan difabel sebagai subyek aktif monitoring.

“Banyak cerita yang menarik, diluar dari hasil monitoring. Seperti minimnya aksesibilitas kantor, sikap dan respon dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) terkait, yang itu semua menjadi nilai, dan juga bisa sebagai rekomendasi bagi pemerintah,” ujar Tata.

Dr. Sholeh selaku salah satu aktivis dan pegiat difabel juga mengatakan bahwa mestinya sistem monitoring yang dilakukan bukan memakai pertanyaan tertutup dengan metode angket. Menurut Sholeh, hal tersebut akan menutup input dari informasi. Ia juga menambahkan, bahwa mestinya responden dari monitoring ini bukan hanya dari SKPD tetapi malah lebih kepada grassroot yang merasakan implementasi dari kehadiran kebijakan tersebut.

Novi, selaku perwakilan dari Forum Komunikasi Perempuan Politik DIY juga memaparkan hal yang sama. Bahwa hasil dari monitoring ini harus dikroscekkan dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. “Bisa juga memakai metode triangulasi data. Sehingga, hasil monitoring bukan hanya sekedar hasil angket juga, disinkronkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Selain itu, SKPD juga bukan hanya dari pihak dinas saja, tetapi juga camat, lurah, bahkan hingga RT dan RW.Sesungguhnya merekalah yang paling tahu kondisi masyarakat.” pungkas Novi.

 

The subscriber's email address.