Lompat ke isi utama

Kuota Satu Persen Tenaga Kerja Difabel Belum Terlaksana di Solo

Solider.or.id, Surakarta-  Masyarakat dan pemerintah belum memberi peluang difabel sesuai amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang kewajiban mempekerjakan difabel di perusahaannya. Hal tersebut dikemukakan oleh Sunarman, Direktur Pusat Pelatihan dan Pengembangan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (PPRBM) dalam workshop pada Selasa (26/8) di Loji Gandrung, Surakarta.

Workshop yang bertema “ Menuju Dunia Usaha dan Pelaku Bisnis yang Ramah Difabel” tersebut diselenggarakan oleh PPRBM dan didukung oleh Pemerintah Ekonomi dan Sosial Jerman (BMZ) dan Tim Advokasi Difabel (TAD) Surakarta.

 “Secara sporadis ada perusahaan yang sudah memenuhi kuota dan bahkan ada yang lebih, namun besaran minimum tenaga kerja difabel 1% tersebut belum terimplementasi dengan baik,”ujar Sunarman.

Sri Lestari Sastranaling, Deputy Project Manager PPRBM kepada Solider menyampaikan maksud dan tujuan diadakannya acara workshop adalah untuk mengidentifikasi isu dan permasalahan pelaksanaan ketenagakerjaan, juga membangun pemahaman dan kesadaran yang lebih baik tentang penerapan kuota 1% bagi difabel sesuai Keputusan Menteri, Kep-205/MEN/1999. “Acara ini untuk membangun komitmen, jejaring kemitraan dan kolaborasi antar pemangku kebijakan, pelaku usaha, asosiasi perusahaan dalam pengembangan dan pemberdayaan bagi difabel,”pungkasnya.

The subscriber's email address.