Lompat ke isi utama

Hak Mendapatkan Informasi bagi Difabel dalam Pelayanan Publik

Pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi bagi remaja seharusnya diketahui juga oleh remaja difabel. Namun, di Kota Malang sendiri, tidak banyak yang tahu terkait apa itu kesehatan reproduksi. Pengalaman itu saya dapat ketika mengikuti penelitian tentang kesehatan reproduksi yang diselenggarakan Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak.

Selidik punya selidik, ternyata yang menyebabkan kurang begitu pahamnya para remaja difabel di Kota Malang tentang kesehatan reproduksi adalah minimnya akses informasi kepada mereka. Pengalaman tersebut saya jadikan contoh terkait poin utama yang saya sampaikan dalam artikel ini, yaitu hak informasi dalam pelayanan publik. Kaitannya dengan kebutuhan informasi ini, posisi kelompok difabel dengan nondifabel adalah setara. Pelayanan publik berupa hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak warga negara, tak terkecuali difabel.

Saya kira awalnya karena perbedaan daya tangkap yang ada antara remaja difabel dengan nondifabel, tetapi ternyata yang saya temukan adalah tidak seimbangnya penyampaian informasi kepada para remaja baik yang difabel atau bukan terkait kesehatan reproduksi. Para petugas di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan beberapa mahasiswa dari universitas lebih sering terjun memberikan informasi kepada remaja nondifabel daripada difabel. Apa hal? Apakah kekhawatiran akan sulitnya berkomunikasi atau memang dipandang tidak penting memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi kepada remaja difabel?

 

Suatu kali, datang kesempatan saya mewawancarai pegawai di Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Ketika mengawali pertanyaan tentang hak-hak difabel, para narasumber memiliki jawaban yang mirip, yaitu bahwa hak-hak difabel harus dipenuhi sebagai warga negara Indonesia. Baik hak pendidikan maupun kesehatan. Namun saat saya bertanya bagaimana pelayanan kesehatan reproduksi diberikan kepada remaja difabel, jawaban mereka juga relatif sama, yaitu belum adanya program secara menyeluruh memberikan pelayanan tentang kesehatan reproduksi kepada remaja difabel. Bahkan sosialisasi dan penyuluhan diakui sering dilakukan di sekolah umum. Sangat disayangkan mereka tidak bisa memberi pelayanan yang proporsional kepada remaja difabel padahal di awal jawaban mereka relatif sama bahwa difabel memiliki hak yang sama seperti nondifabel.

Belum adanya satu kesepakatan prinsip tentang difabel karena akses informasi tentang siapa dan apa difabel tidak mengalir ke arah kelompok nondifabel. Akibatnya, mereka masih menyimpan kesan ‘cacat’ atau merasa kesulitan jika harus berhadapan dengan kelompok difabel. Jika hal seperti itu adalah keniscayaan saat ini, lantas apakah mereka juga mengetahui bahwa nyatanya Indonesia telah meratifikasi undang-undang UNCRPD yang telah disepakati sejak 2011 lalu?

 

Kolaborasi dengan lembaga nonpemerintah

Lantas bagaimana sebaiknya informasi bisa didapatkan oleh difabel dan nondifabel secara proporsional. Tentu yang paling mendasar adalah hadirnya paradigma di kepala setiap orang bahwa difabel adalah bagian dari keberagaman yang memiliki posisi setara dengan manusia lainnya.

Dalam bukunya yang edisi kedua tentang manajeman pelayanan publik, Agus Dwiyanto guru besar jurusan manajemen dan kebijakan publik Universitas Gadjah Mada menuliskan bahwa kebijakan dan standar nasional diperlukan untuk memberikan jaminan kepada warga di manapun mereka berada tentang hak-hak pelayanan yang dimilikinya, (Agus Dwiyanto, 2011). Oleh karena itu, perlu dihadirkan kemitraan yang baik dan lebih kooperatif antara pemerintah dan lembaga nonpemerintah yang bergerak pada isu difabel dalam pelayanan publik.

Kerja sama kolaboratif antara pemerintah dengan nonpemerintah di Indonesia memang tidak seperti di negara-negara maju lainnya. Di Indonesia sendiri masih sangat terbatas. Kerja sama antara pemerintah dan lembaga non pemerintah bukan lagi hal baru, namun sifat dan bentuk antara pemerintah dan lembaga pemerintah masih belum menggambarkan adanya kolaborasi yang baik untuk mewujudkan aliansi dalam penyatuan tujuan, strategi, dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Pemerintah masih sering mengabaikan atau bahkan melanggar peraturan-peraturan.

Kini, sepatutnya pelayanan publik yang inklusif dapat dihadirkan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Untuk mencari solusi setiap persoalan yang ada tentu saja bukan tanggungjawab satu pihak semata. Sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat baik kelompok difabel maupun nondifabel mesti dibangun bersama.

The subscriber's email address.