Lompat ke isi utama

Panduan Hukum bagi Difabel: Sengketa Anak

Anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memelihara anak-anaknya. Pada dasarnya pemeliharaan anak atau dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah hadlanah, adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta menjaganya dari segala yang membahayakan fisik maupun jiwanya hingga dewasa dan mampu berdiri.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Putusnya perkawinan –termasuk karena perceraian- memberikan akibat-akibat tertentu. Termasuk soal pemeliharaan anak-anak. Tidak jarang persoalan pemeliharaan anak menjadi sengketa tersendiri diantara ayah dan ibunya yang telah putus perkawinannya. Sengkata anak ini dapat diajukan ke pengadilan agama untuk para pihak yang beragama Islam dengan menggunakan dasar hukum kompilasi Hukum Islam, dan di pengadilan negeri untuk yang selain Islam dengan menggunakan dasar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam UU No. 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian UU No. 1/1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas criteria pemegang hak asuh anak.yang bisa digunakan sebagai pedoman menyelesaikan persoalan sengketa anak. Hakim pengadilan negeri dalam memutuskan sengketa anak ini biasanya akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain adalah:

-          Fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

-          Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

-          Argumentasi mengenai kesanggupan dari pihak yang memohon hak asuh anak yang dapat meyakinkan hakim untuk memelihara dan mendidik anak tersebut baik secara jasmani maupun rohani.

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih jelas mengenai akibat hukum perceraian terkait dengan pemeliharaan anak, juga ada criteria seseorang bisa memegang hak atas pemeliharaan anak yang diatur dalam pasal 156 KHI.

Secara garis besar pengaturan mengenai pemeliharaan anak yang diatur oleh kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

-          Pemeliharaan anak dibawah usia 12 tahun.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum muwayyiz yaitu belum berumur 12 tahun berhak dipelihara oleh ibunya. Namun demikian apabila ibunya tersebut tidak mampu menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, misalnya terbukti tidak berkelakuan baik dengan telah berzina dan berperilaku kasar sehingga dikhawatirkan mengganggu perkembangan anak, maka hakim dapat mempertimbangkan agar hak pengasuhan anak (hadlanah) pada ayah. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menyerahkan pemeliharaan anak kepada ibu adalah alasan ibu telah memeluk agama lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

-          Pasal 105 b  dan dipertegas pasal 156 b menyebutkan bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun keatas bisa memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya. Dengan kata lain anak tersebut berhak memilih akan mengikuti ayah atau ibunya;

-          Pemegang hadlanah harus mampu menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani, bila tidak harus dicabut haknya. Hal ini diatur dalam pasal 156 c, dan senada dengan pasal 49 UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa ;

(1)   salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali

(2)   meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Pengadilan bisa menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dengan mengingat kemampuan ayah. (pasal 105 c dipertegas pasal 156 d KHI). Hal ini senada dengan pasal 41 b UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Dalam prakteknya hal ini baru bisa berjalan apabila perceraian antara suami-istri telah disadari dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga para pihak telah membangun kesepakatan-kesepakatan bersama termasuk soal pengasuhan dan bagaimana pemberian nafkah oleh ayah akan dilakukan. Namun seringkali yang terjadi sampai proses perceraian telah diputus masih banyak hal yang menjadi persoalan. Sehingga meskipun hakim memutuskan pemberian nafkah oleh ayah tapi apabila yang bersangkutan untuk selanjutnya tidak memberikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, maka akan sulit untuk memaksa.

Proses pengajuan perkara sengketa anak ini bisa diajukan bersamaan dengan proses perceraian, termasuk siapa dan bagaimana pemeliharaan anak yang akan dilakuakan dan konsekuensi-konseuensi lainnya. Akan lebih baik bila ada kesepakatan bersama antara ayah dan ibu yang dimintakan ketetapannya oleh hakim. Namun bila kesepakatan tidak tercapai, keputusan bisa diserahkan kepada hakim. Dalam penyelesaian persoalan ini, kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama. *vkg

 

 

Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b.  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

  1. Anak yang belum muwayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1.      Wanita-wanita dalam garis luruh ke atas dari ibu;

2.      Ayah;

3.      Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4.      Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5.      Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

6.      Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

  1. Anak yang sudah muwayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  2. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  3. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  4. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
  5. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anak adalah tanggung jawab kedua orang tua. Suami dan istri mempunyai hak yang sama dalam memelihara anak-anaknya. Pada dasarnya pemeliharaan anak atau dalam Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah hadlanah, adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak, serta menjaganya dari segala yang membahayakan fisik maupun jiwanya hingga dewasa dan mampu berdiri.

Hal tersebut sesuai dengan pasal 45 Undang-undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua ini sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.

Putusnya perkawinan –termasuk karena perceraian- memberikan akibat-akibat tertentu. Termasuk soal pemeliharaan anak-anak. Tidak jarang persoalan pemeliharaan anak menjadi sengketa tersendiri diantara ayah dan ibunya yang telah putus perkawinannya. Sengkata anak ini dapat diajukan ke pengadilan agama untuk para pihak yang beragama Islam dengan menggunakan dasar hukum kompilasi Hukum Islam, dan di pengadilan negeri untuk yang selain Islam dengan menggunakan dasar UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Beberapa akibat hukum setelah terjadinya perceraian terkait pemeliharaan anak telah diatur dalam UU No. 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian UU No. 1/1974 tidak mengatur secara tegas dan jelas criteria pemegang hak asuh anak.yang bisa digunakan sebagai pedoman menyelesaikan persoalan sengketa anak. Hakim pengadilan negeri dalam memutuskan sengketa anak ini biasanya akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain adalah:

-          Fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

-          Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

-          Argumentasi mengenai kesanggupan dari pihak yang memohon hak asuh anak yang dapat meyakinkan hakim untuk memelihara dan mendidik anak tersebut baik secara jasmani maupun rohani.

Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih jelas mengenai akibat hukum perceraian terkait dengan pemeliharaan anak, juga ada criteria seseorang bisa memegang hak atas pemeliharaan anak yang diatur dalam pasal 156 KHI.

Secara garis besar pengaturan mengenai pemeliharaan anak yang diatur oleh kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

-          Pemeliharaan anak dibawah usia 12 tahun.

Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang belum muwayyiz yaitu belum berumur 12 tahun berhak dipelihara oleh ibunya. Namun demikian apabila ibunya tersebut tidak mampu menjamin keselamatan baik jasmani maupun rohani anak, misalnya terbukti tidak berkelakuan baik dengan telah berzina dan berperilaku kasar sehingga dikhawatirkan mengganggu perkembangan anak, maka hakim dapat mempertimbangkan agar hak pengasuhan anak (hadlanah) pada ayah. Hal lain yang menjadi pertimbangan hakim untuk tidak menyerahkan pemeliharaan anak kepada ibu adalah alasan ibu telah memeluk agama lain. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.: 210/K/AG/1996, yang mengandung abstraksi hukum bahwa agama merupakan syarat untuk menentukan gugur tidaknya hak seorang ibu atas pemeliharaan dan pengasuhan (hadhanah) terhadap anaknya yang belum mumayyiz.

-          Pasal 105 b  dan dipertegas pasal 156 b menyebutkan bahwa anak yang sudah berusia 12 tahun keatas bisa memilih untuk mendapatkan pengasuhan dari ayah atau ibunya. Dengan kata lain anak tersebut berhak memilih akan mengikuti ayah atau ibunya;

-          Pemegang hadlanah harus mampu menjamin keselamatan anak baik secara jasmani maupun rohani, bila tidak harus dicabut haknya. Hal ini diatur dalam pasal 156 c, dan senada dengan pasal 49 UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa ;

(1)   salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. Ia berkelakuan buruk sekali

(2)   meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Biaya pengasuhan/pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggungan ayah. Pengadilan bisa menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dengan mengingat kemampuan ayah. (pasal 105 c dipertegas pasal 156 d KHI). Hal ini senada dengan pasal 41 b UU No. 1/1974 yang menyebutkan bahwa Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak.

Dalam prakteknya hal ini baru bisa berjalan apabila perceraian antara suami-istri telah disadari dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga para pihak telah membangun kesepakatan-kesepakatan bersama termasuk soal pengasuhan dan bagaimana pemberian nafkah oleh ayah akan dilakukan. Namun seringkali yang terjadi sampai proses perceraian telah diputus masih banyak hal yang menjadi persoalan. Sehingga meskipun hakim memutuskan pemberian nafkah oleh ayah tapi apabila yang bersangkutan untuk selanjutnya tidak memberikan nafkah yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya, maka akan sulit untuk memaksa.

Proses pengajuan perkara sengketa anak ini bisa diajukan bersamaan dengan proses perceraian, termasuk siapa dan bagaimana pemeliharaan anak yang akan dilakuakan dan konsekuensi-konseuensi lainnya. Akan lebih baik bila ada kesepakatan bersama antara ayah dan ibu yang dimintakan ketetapannya oleh hakim. Namun bila kesepakatan tidak tercapai, keputusan bisa diserahkan kepada hakim. Dalam penyelesaian persoalan ini, kepentingan terbaik untuk anak harus menjadi pertimbangan utama. *vkg

 

 

Pasal 41 UU No. 1 tahun 1974

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

b.  Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya tidak dapt memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri

Pasal 156 KHI

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

  1. Anak yang belum muwayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1.      Wanita-wanita dalam garis luruh ke atas dari ibu;

2.      Ayah;

3.      Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

4.      Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;

5.      Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;

6.      Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

  1. Anak yang sudah muwayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  2. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  3. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  4. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak. Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c), dan (d);
  5. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

 

 

 

 

 

 

 

Oleh:

Vera Kartika Giantari, aktivis perempuan asal Solo.

 

 

 

The subscriber's email address.