Lompat ke isi utama

Panduan Hukum bagi Difabel: Proses Perceraian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebut tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.

Banyak pasangan yang dalam perjalanan kehidupan rumah tangganya mengalami persoalan yang sulit untuk dipertahankan. Tidak mudah bagi korban untuk memutuskan memilih jalan perceraian. Banyak hal yang menjadi pertimbangan seperti pengasuhan anak-anak untuk mendapatkan figure ayah, nafkah sehari-hari, juga karena predikat janda masih menjadi hal yang menakutkan di masyarakat. Perceraian pada umumnya menjadi jalan terakhir yang dipilih oleh korban setelah berbagai cara ditempuh untuk mengatasi persoalan rumah tangga yang dihadapi.

 

Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur mengenai perceraian adalah:

  • Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perceraian diatur secara garis besar dan tidak membedakan cara perceraian baik yang beragama Islam atau lainnya. UU ini digunakan sebagai pedoman dalam perceraian oleh para pihak yang non Islam atau yang melakukan pernikahan melalui catatan sipil.

  • Kompilasi Hukum Islam

Merupakan pedoman mengenai perceraian bagi para pihak yang melakukan perkawinan melalui kantor urusan agama, yaitu yang beragama Islam.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Mengatur secara rinci mengenai pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai, dan tata cara perceraian dalam prakteknya.

  • Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

 

Alasan Perceraian

Pasal 39 huruf (2) UU no 1/1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Namun demikian, undang-undang ini tidak menjelaskan lebih lanjut yang dimaksud dengan alasan-alasan seperti apa yang bisa digunakan sebagai alasan perceraian. Sedangkan pasal 116 KHI menyebutkan bahwa perceraian adapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
  7. Suami melanggar taklik talak;
  8. Perselisihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

 

Proses Perceraian

Dalam kasus KDRT dilaporkan dan sedang dalam proses pidana, dimungkinkan korban menempuh proses perceraian. Pada prinsipnya, perceraian tidak membatalkan laporan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT merupakan delik aduan,  yaitu dapat dilaporkan dan dapat diproses secara pidana, terpisah dari perkara perdatanya (perceraian).

Proses perceraian bisa dilakukan melalui Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Negeri (PN). Pada dasarnya, setiap orang yang mengajukan perkaranya di PA haruslah memeluk agama Islam, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal ini disebabkan oleh dasar pertimbangan dan dasar hukum yang digunakan akan berbeda. Perceraian di PA menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan selain Islam dapat mengajukan perkaranya di PN dengan dasar hukum UU No 1 tahun 1974.

Proses perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang pengadilan setelah sidang pengadilan tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, sebelum proses pemeriksaan berlanjut, hakim harus memberi waktu dan mengupayakan kedua belah pihak untuk berdamai. Pada kenyataannya, kasus perceraian yang dilakukan karena KDRT-KTI biasanya adalah kasus-kasus yang sudah sulit untuk didamaikan karena korban sudah menempuh banyak cara, dan biasanya sudah memberikan kesempatan kepada pelaku (suami) untuk tidak mengulang perbuatannya.

 

Langkah-langkah Mengurus Proses Perceraian

Banyak persoalan yang termasuk KDRT yang sering terjadi dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menanganinya, antara lain:

  • Putusanya perkawinan (terjadinya perceraian) baik yang terjadi karena adanya poligami, penelantaran, zina dan perselingkuhan;
  • Pembatalan perkawinan
  • Pemeliharaan dan perwalian anak;
  • Penguasaan harta bersama (gono gini)

Seorang suami yang akan menceraikan isterinya dapat mengajukan permohonan talak melalui PA yang mewilayahi tempat tinggal isteri, baik secara lisan maupun tertulis. Mengenai hal ini telah diatur dalam pasal 129-131 KHI. Sedangkan seorang isteri yang akan mengajukan perceraian telah diatur dalam pasal 132-148 KHI. Gugatan perceraian tersebut dapat diajukan kepada PA yang mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Langkah-langkah untuk mengurus proses perceraian di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri adalah sebagai berikut:

  • Mendatangi pengadilan agama atau pengadilan negeri. Proses perceraian harus dilakukan di pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perceraian yang diajukan.

Bila suami yang menceraikan isteri (talak), maka permohonan talak diajukan melalui PA dimana isteri tinggal. Bila isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian, maka gugatan diajukan di pengadilan di tempat tinggal isteri sebagai penggugat, kecuali isteri meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ijin suami. Bila isteri di luar negeri, maka gugatan diajukan ke tempat tinggal suami, bila isteri dan suami tinggal di luar negeri gugatan diajukan ke Pengadilan yang mewilayahi dimana perkawinan dilakukan atau di Pengadilan Jakarta Pusat;

  • Membayar biaya panjer perkara. Proses perceraian bisa diajukan secara gratis tanpa biaya (prodeo) dengan melakukan permohonan yang disertai surat keterangan tidak mampu dari kelurahan/desa dan kecamatan.
  • Permohonan talak atau gugatan perceraian harus memenuhi salah satu atau beberapa alasan seperti yang tercantum dalam peraturan. Permohonan dan gugatan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis dengan mendatangi kantor pengadilan;
  • Menyiapkan surat-surat
  • Surat Nikah asli
  • Foto kopi Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisir
  • Foto kopi Akte Kelahiran anak-anak (bila punya anak), dibubuhi materai, juga dilegalisir
  • Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru Penggugat (istri) atau pemohon talak (suami)
  • Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  • Menyiapkan saksi dan bukti
  • Salinan Putusan Pengadilan, jika alasan yang dipakai adalah suami mendapat hukuman 5 (lima tahun) atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo KHI pasal 135).

 

  • Bukti hasil pemeriksaan dokter atas perintah dari pengadilan, bila alasan yang digunakan adalah suami mendapat cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tak mampu memenuhi kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)

 

  • Keterangan dari saksi-saksi, baik yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat yang mengetahui terjadinya pertengkaran (pasal 76 UU 7/1989 jo pasal 134 KHI).

- Menyiapkan bukti surat berharga apabila proses perceraian yang diajukan disertai dengan gugatan harta bersama. Misalnya bukti kepemilikan atas tanah dengan sertifikat tanah, bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB, kuitansi jual beli, dan sebagainya.

  • Gugatan atau permohonan talak tertulis memuat:
  • Identitas para pihak: nama suami/isteri beserta bin/binti, umur, alamat tempat tinggal, agama, pekerjaan;
  • Dasar atau alasan gugatan (posita). Berisi kronologi sejak mulai perkawinan, peristiwa hukum seperti kelahiran anak-anak, munculnya percekcokan dan alasan sehingga diajukan proses perceraian yang kemudian menjadi dasar tuntutan (petitum);
  • Tuntutan hukum (petitum) mengenai apa yang dimohonkan kepada hakim PA berdasarkan posita yang sudah diuraikan. Misalnya soal putusnya perkawinan, hak pemeliharaan anak, nafkah.
  • Menghadiri panggilan sidang, dengan agenda-agenda dalam proses persidangan sebagai berikut:

·      Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Suami-isteri harus datang secara pribadi tidak boleh diwakilkan.  (Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989);

·      Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua belah pihak agar lebih dahulu menempuh mediasi (Pasal 3 ayat 1 PERMA No. 2 tahun 2003);

·      Apabila mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan atau permohonan talak, jawaban, jawab menjawab, pembuktian dan kesimpulan

·      Dalam tahap jawab menjawab (sebelum pembuktian) Tergugat dapat mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik

  • Gugatan provisional

Sebelum putusan akhir dijatuhkan hakim, dapat diajukan pula gugatan provisional di Pengadilan Agama untuk masalah yang perlu kepastian segera, sesuai pasal 77 dan 78 UU No 7 tahun 1989.

Misalnya: Memberikan ijin kepada istri untuk tinggal terpisah dengan suami; ijin dapat diberikan untuk mencegah bahaya yang mungkin timbul jika suami-istri yang bertikai tinggal serumah; menentukan biaya hidup/nafkah bagi istri dan anak-anak yang seharusnya diberikan oleh suami; menentukan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; menentukan hal-hal yang perlu bagi terpeliharanya barang-barang yang menjadi harta bersama (gono-gini) atau barang-barang yang merupakan harta bawaan masing-masing pihak sebelum perkawinan dahulu.

-          Putusan hakim dapat berupa:

·      Mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan atau permohonan cerai. Apabila ada pihak yang tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri;

·      Menolak gugatan atau permohonan cerai. Penggugat atau pemohon dapat mengajukan banding melalui Pengaadilan Agama tersebut.

·      Gugatan atau permohonan  tidak diterima. Penggugat atau pemohon dapat mengajukan gugatan atau permohonan baru.

  • Setelah Ikrar talak diucapkan panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 hari setelah penetapan ikrar talak. 

 

Pastikan dan pikirkan dengan baik sebelum mengambil keputusan perceraian.

 

Oleh:

Vera Kartika Giantari, aktivis perempuan asal Solo

The subscriber's email address.