Lompat ke isi utama

Panduan Difabel dalam Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik #1

Difabel sering menjadi korban tindakan pencemaran nama baik dan penghinaan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang merugikan tersebut sebenarnya bisa dilaporkan ke ranah hukum, tetapi tidak banyak difabel yang mengetahui dan berani untuk melaporkannya.

Mengenai Penghinaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskannya dalam Bab XVI yang terdiri dari Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Ada banyak macam perbuatan yang juga termasuk bagian dari penghinaan. Seperti :

Pasal 310 ayat 1 :

Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Contoh : menuduh seseorang di hadapan orang banyak

Pasal 310 ayat 2 :

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 310 ayat 3 :

Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 310 ayat 1 dan 2 adalah perbuatan yang sering disebut sebagai perbuatan penistaan atau pencemaran nama baik atau penghinaan pada umumnya.

Sedangkan Pasal 311 ayat 1 :

Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun

Sementara Pasal 311 ayat 2 :

Pencabutan hak hak berdasarkan pasal 35 No 1 – 3 dapat dijatuhkan.

Perbuatan yang diatur dalam Pasal 311 ayat 1 adalah perbuatan yang sering disebut sebagai perbuatan fitnah. Berdasarkan praktiknya, kedua pasal (310-311) inilah yang sering digunakan aparat penegak hukum. Namun, yang mesti dipahami adalah perbuatan yang dimaksud dalam pasal 310 dan 311 baru bisa diproses oleh aparat penegak hukum jika orang yang menjadi korban penistaan dan fitnah tersebut melapor ke polisi sebagai penyelidik. Jika korban tidak melapor maka tidak ada kewajiban bagi polisi untuk memulai penegakan hukum terhadap dugaan peristiwa penistaan dan fitnah tersebut. hal ini didasarkan pada pasal 319 KUHP bahwa penghinaan yang diancam dengan pidana menurut Bab XVI KUHP, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan jika  difabel menjadi korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik:

  1. Ketika difabel ada yang menjadi korban tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, maka mintalah pendampingan hukum ke lembaga bantuan hukum terdekat atau lembaga yang mau memberikan pendampingan secara sukarela atau meminta pendampingan kepada kantor pengacara. Beberapa langkah yang harus dilakukan jika meinginkan bantuan hukum :
  • Datanglah ke lembaga yang mau memberikan jasa bantuan hukum
  • Ceritakanlah apa yang  difabel alami tanpa harus berbohong atau menutup-nutupi sesuatu
  • Mintalah pendapat hukum mengenai persoalan yang  alami
  • Sampaikanlah keinginan  difabel agar lembaga bantuan hukum atau kantor pengacara tersebut mau menjadi penasihat hukum bagi  difabel untuk mendampingi selama proses peradilan secara sukarela
  • Jika lembaga bantuan hukum tersebut bersedia menjadi penasihat hukum bagi teman teman difabel, maka  difabel harus membaca surat kuasa yang dibuat oleh penasihat hukum dan harus menandatanganinya sebagai pemberi kuasa dan penasihat hukum sebagai penerima kuasa
  • Surat kuasa adalah surat yang isinya memuat identitas pemberi kuasa dan penasihat hukum sebagai penerima kuasa dan untuk hal apa saja pemberi kuasa memberikan kuasa kepada penasihat hukum tersebut serta tanggal dan tanda tangan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
  • Surat kuasa tersebut berakhir saat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa sudah dijalankan oleh penerima kuasa atau surat kuasa tersebut bisa diakhiri dengan cara dicabut oleh pemberi kuasa dengan alasan tidak puas atau kecewa dengan kinerja penerima kuasa selaku penasihat hukum
  1. Jika penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukan dengan menggunakan tulisan atau video, maka simpanlah tulisan dan video tersebut agar bisa dijadikan salah satu alat bukti pada saat pelaporan
  2. Jika teman teman difabel merasa tidak membutuhkan pendampingan penasihat hukum, maka teman teman difabel yang menjadi korban dapat menempuh upaya hukum pelaporan secara sendirian atau bisa didampingi oleh keluarga, saudara atau teman.
  3. Laporkan tentang apa yang yang dialami kepada kepolisian selaku penyelidik di unit sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) di kantor kepolisian sektor (POLSEK) atau kepolisian resor (POLRES) atau kepolisian daerah (POLDA) tempat peristiwa tersebut terjadi.
  4. Laporan tersebut bisa disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh korban maupun oleh orang lain seperti saudara korban, keluarga korban atau teman korban.
  5. Pada saat  difabel sudah berada di Unit SPKT, sampaikanlah identitas  difabel sebagai pelapor dan sampaikanlah rangkaian peristiwa yang teman teman ketahui saja seperti :
  • Kapan peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi
  • Di mana peristiwa yang dilaporkan tersebut terjadi
  • Siapa pelaku (terlapor) dalam peristiwa tersebut
  • Siapa saja orang-orang yang melihat peristiwa tersebut

Kalaupun teman teman difabel yang tidak bisa melihat, tidak bisa menyampaikan siapa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut, tidak menjadi persoalan. Karena tugas penyelidik lah yang harus mampu mencari tahu siapa pelakunya dalam peristiwa tersebut.

  1. Laporan dan Pengaduan adalah Hak dan kewajiban bagi setiap warga negara, jika kepolisian dalam hal ini penyelidik menolak laporan seseorang, maka tindakan penolakan tersebut dapat dilaporkan kepada Divisi Profesi dan Pengamanan POLRI di masing-masing Polres atau Polda, guna polisi atau penyelidik yang melakukan penolakan laporan tersebut diberikan sanksi etik atau disiplin.
  2. Setelah menyampaikan semua tentang peristiwa yang dialami dalam laporan, maka karena tugas dan kewajibannya penyelidik menerima laporan dan memberikan surat tanda penerimaan laporan (STPL) atau surat tanda bukti lapor (STBL) kepada pelapor.
  3. Setelah penyelidik memuat laporan  difabel dalam bentuk surat (STPL atau STBL), maka bacalah kembali isi laporan tersebut atau minta dibacakan mengenai apa yang tertuang dalam surat tersebut, setelah dibaca dan dianggap sesuai dengan apa yang telah  difabel sampaikan maka tandatanganilah surat tersebut (STPL atau STBL) dan setelah ditandatangani maka korban/pelapor berhak menerima surat tersebut (STPL atau STBL) sebagai bukti bahwa  difabel telah melaporkan secara resmi kepada kepolisian
  4. Setelah mendapatkan STPL atau STBL, maka pelapor atau korban akan dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyelidik pada hari saat pelaporan dilakukan atau hari berikutnya.
  5. Pada saat dimintai keterangan, tunjuklah seseorang untuk menjadi penterjemah bagi  yang tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, tidak bisa menulis agar membantu  dalam menyampaikan keterangan.
  6. Pada saat dimintai keterangan (diperiksa), sampaikanlah keterangan tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, dan dialami mengenai peristiwa yang dilaporkan sebelumnya.  tidak perlu menyampaikan keterangan yang  sendiri ragu atas keterangan yang mau disampaikan tersebut dan tidak perlu menyampaikan keterangan yang mengada-ada.
  7. Pada saat dimintai keterangan (diperiksa), perhatikanlah dengan seksama pertanyaan dari penyelidik dan jawablah pertanyaan tersebut apa adanya sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dirasakan dan dialami. Jika tidak paham terhadap pertanyaan penyelidik, maka mintalah penyelidik untuk menyampaikan kembali pertanyaannya dengan bahasa yang mudah dimengerti
  8. Pada saat dimintai keterangan (diperiksa), serahkanlah beberapa barang bukti yang dimiliki korban, pelapor atau saksi kepada penyelidik dan mintalah berita acara penyerahan tersebut sebagai bukti bahwa barang bukti sudah dalam penguasaan aparat penegak hukum.

Catatan : barang bukti adalah barang yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan, atau barang yang didapatkan dari hasil kejahatan

  1. Keterangan yang disampaikan seorang saksi akan dimuat dalam berita acara pemeriksaan yang apabila pemeriksaan terhadap saksi tersebut telah dianggap selesai, penyelidik harus meminta kepada saksi agar memeriksa kembali antara keterangan yang disampaikan dengan keterangan yang telah dimuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut, jika keterangan yang disampaikan saksi dengan keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dianggap sesuai, maka tandatanganilah berita acara pemeriksaan tersebut.

Catatan :

Cukup sering penyelidik memasukkan keterangan palsu atau memalsukan keterangan, oleh karenanya saksi harus juga aktif memeriksa berita acara pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani.

  1. Setelah menyampaikan keterangan sebagai korban, pelapor yang menjadi saksi. Maka penyelidik akan meminta keterangan kepada saksi lainnya guna menemukan 2 alat bukti yang sah sebagai dasar ditetapkannya seseorang sebagai tersangka
  2. Setelah korban melapor, lalu menyampaikan keterangan kepada penyelidik/penyidik, penyelidik/penyidik akan mencari alat bukti lain yang sah dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada jaksa penuntut umum agar bisa diproses di pengadilan setempat. Oleh karenanya selama proses penyelidikan-penyidikan-pelimpahan ke jaksa penuntut umum-pelimpahan ke pengadilan negeri setempat, korban atau pelapor atau saksi berhak mengajukan permohonan ke penyelidik atau penyidik, mengenai pemberitahuan dan perkembangan hasil penyidikan atau yang sering disebut permohonan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP). Permohonan SP2HP ini harus diajukan oleh korban atau saksi agar mengetahui sejauh mana proses hukum yang telah dilakukan oleh penyelidik atau penyidik.
  3. Pada saat berkas perkara yang dilaporkan sudah dilimpahkan ke pengadilan, maka pada saat sidang dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi, korban akan diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, maka saat sudah ada surat panggilan dari jaksa penuntut umum untuk bersaksi di persidangan, korban harus datang memenuhi panggilan tersebut.
  4. Setelah pemeriksaan selesai, korban bisa pulang kembali ke rumah.
  5. Setelah berkas perkara tersebut sudah selesai diperiksa oleh pengadilan secara keseluruhan, maka pengadilan akan memberikan putusan.
  6. Setelah putusan dibacakan, korban berhak mengajukan kepada ketua pengadilan negeri untuk mendapatkan salinan putusan tersebut
The subscriber's email address.