Lompat ke isi utama

Panduan Hukum: Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi

Memahami Kekerasan dan Penelantaran Ekonomi

Selain kekerasan fisik, seksual, dan psikologis, persoalan penelantaran ekonomi dalam rumah tangga telah diakui sebagai kekerasan ekonomi. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak menyebut kekerasan ekonomi namun Penelantaran Ekonomi.

Menurut pasal 9 UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT). Penelantaran Ekonomi yaitu Perbuatan seseorang yang menurut hukum atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Sebenarnya, kekerasan ekonomi tidak hanya terbatas pada penelantaran ekonomi semata. Kekerasan ekonomi bisa terbagi dalam kekerasan ekonomi berat dan ringan. Kekerasan ekonomi berat pada dasarnya adalah tindakan yang mengekploitasi secara ekonomi, memanipulasi dan mengendalikan korban lewat sarana ekonomi. Beberapa bentuk kekerasan ekonomi adalah:

  • memaksa korban bekerja;
  • melarang korban bekerja namun tidak memenuhi hak nya dan menelantarkannya;
  • mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan korban, merampas dan atau memanipulasi harta benda korban.

Kekerasan Ekonomi yang dikategorikan ringan, yaitu tindakan yang berupa upaya-upaya sengaja yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dalam kehidupan masyarakat seringkali kita jumpai perempuan yang bekerja ketika menikah keluar dari pekerjaannya. Perempuan diharapkan lebih fokus mengurusi urusan rumah tangga, mempersiapkan kehamilan, kelahiran, memberikan ASI hingga 2 tahun, dan pengasuhan pertama bagi anak-anak. Karena kondisi inilah, maka menjadi alasan penting mengapa laki-laki bertanggung jawab terhadap kehidupan dan keberlangsungan ekonomi keluarga. Banyak sekali perempuan yang meninggalkan pekerjaan publiknya dan menyerahkan dirinya untuk keluarga. Namun, ada banyak kasus suami yang seharusnya menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, ternyata tidak dilakukan. Beberapa contoh kasus misalnya:

  • Ibu A menikah dengan seorang pejabat desa, tetapi untuk kebutuhan sehari-hari diberi uang yang sangat terbatas.  Pernah mengatakan kurang dan meminta tambahan untuk bisa membeli kebutuhan sehari-hari namun malah dimarahi. Sejak saat itu ibu A tidak pernah meminta nafkah, hanya menerima bila diberi. Meski istri pejabat desa namun ibu A merasa tertekan karena benar-benar sangat tergantung secara ekonomi pada suami, sementara suami hanya memberikan uang dengan sangat terbatas bahkan sebenarnya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
  • Ibu B diberi semua sisa penghasilan suami yang setiap beberapa bulan pulang dari bekerja di luar kota, setelah dikurangi dengan biaya hidup suami saat merantau. Namun, setiap akan kembali ke tempat dia merantau, suami selalu meminta uang kepada istri dengan jumlah yang tidak jauh besarnya dengan saat memberikan. Sementara ibu B harus menyediakan semua kebutuhan suami yang bila dinilai dengan uang jumlahnya juga tidak sedikit. Ibu B terpaksa kerja serabutan untuk menutup kebutuhan rumah tangga.
  • Kasus ibu C tidak jauh berbeda dengan ibu A. Ibu C menikah dengan suami yang mempunyai pekerjaan baik dengan gaji cukup. Ibu C selalu mendapat jatah uang bulanan dari suami. Namun seiring berjalannya waktu ternyata jatah uang bulanan berkurang bahkan akhirnya sering tidak diberikan. Suami malah mempunyai WIL (wanita idaman lain) dan tidak peduli terhadap anak dan istrinya. Terpaksa ibu C pontang panting memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan anak-anaknya juga terpaksa putus sekolah dan membantu mencari nafkah. Harta benda juga banyak diambil suami dan dijual tanpa sepengetahuan ibu C, termasuk barang-barang yang dibeli sendiri dari hasil kerja keras ibu C. Suamipun pergi meninggalkan keluarga, padahal ibu C masih harus menutup pinjaman bank yang digunakan oleh suami karena menggunakan namanya.

Persoalan seperti ini banyak sekali terjadi. Biasanya suami mempunyai uang namun hanya sebagian kecil yang diberikan pada istri untuk menutup semua kebutuhan keluarga. Sebagian masyarakat mengenal istilah ‘duwit lanang, duwit wedhok (uang laki-laki, uang perempuan)  artinya uang yang diperuntukkan bagi suami dan uang bagian istri. Biasanya, uang untuk suami adalah untuk pemenuhan kebutuhan sekunder dan tertier, sedangkan uang bagian istri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Uang yang diberikan kepada istri dengan jumlah terbatas memaksa istri untuk mengantur dengan sangat cermat pengeluaran keluarga, dan seringkali mengorbankan kebutuhan-kebutuhan pribadi.  Hal semacam ini biasanya tidak dianggap sebagai persoalan bila tidak dibarengi dengan persoalan-persoalan lain seperti perselingkuhan, kekerasan fisik atau berbagai bentuk kekerasan lainnya.

  • Kasus lainnya, adalah suami yang tega menjual istrinya demi meraup rupiah. Seperti kisah ibu D dimana martabatnya sebagai perempuan, istri, dan seorang ibu ditukar televisi dan beberapa barang lain oleh suaminya.

Ibu D yang tinggal di sebuah desa pernah kaget bukan kepalang. Karena suami yang selama ini dipercaya ternyata tega membawa ibu D kepada mandor suaminya untuk disetubuhi. Awalnya ibu D tidak tahu bahwa perkosaan yang dilakukan mandor suaminya tersebut atas rencana suami dengan perjanjian akan mendapatkan sejumlah uang. Ibu D hanya tahu suami membeli beberapa perabot baru seperti televisi. Ternyata uang untuk membeli perabot tersebut dari si Mandor.

Anak-anak juga tidak luput menjadi korban kekerasan ekonomi dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atas dirinya. Kasus penelantaran anak, pemaksaan anak-anak untuk bekerja, bahkan menjual anak dan menjual kegadisan anak untuk mendapatkan sejumlah uang tertentu pernah terjadi.  

Kekerasan ekonomi juga banyak terjadi pada difabel. Banyak kasus difabel yang digunakan sebagai alat mencari belas kasihan. Difabel juga rentan mengalami penelantaran ekonomi, tidak dirawat dengan baik sehingga asupan makannya terbatas, bahkan ada yang dibiarkan saja oleh keluarganya saat mengalami sakit.

Ancaman Hukuman

Kekerasan ekonomi dalam rumah tangga tercantum dalam pasal 49 UU PKDRT. Pasal tersebut menyebutkan bahwa:

‘Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

  1. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
  2. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2).’

Namun sampai sekarang, kasus penelantaran keluarga jarang sekali dilaporkan dan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya.

Oleh:

Vera Kartika Giantari, aktivis perempuan asal Solo.

The subscriber's email address.