Lompat ke isi utama

Analisis Putusan No. 11/Pid.B/2012/PN.Tjg. Kasus Kecelakaan Kerja

Latar Belakang Terdakwa

Sr adalah seorang laki-laki, lahir pada 11 Agustus 1966 di Kabupaten Balangan. Sr merupakan buruh dan karyawan di PT Lembah Anor yang merupakan subkontraktor PT PAMA Persada Nusantara.  Tugas utama Sr adalah membawa bis karyawan untuk mengangkut karyawan PT PAMA dari mess Maburai ke lokasi Tanta.

Bersama keluarga, Sr tinggal di  Gunung Pandau, RT 06, Desa Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan. Sr merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki 3 anak yang kesemuanya difabel : anak pertama dan kedua menderita rungu wicara, dan putra yang paling kecil menderita epilepi Sr. Beban Sr bertambah, sebab istrinya juga belum bekerja. Gantungan hidup sehari-hari semata dari pendapatan  Sr yang bekerja menjadi buruh pabrik.

Nasib Sr bertambah berat tatkala dirinya didakwa bertindak kriminal berupa pencurian dua jerigen solar. Takdirinya bertambah pahit, Sr dipecat sebagai karyawan PT Lembah Anor.

 

Gambaran Kasus :

Nasib sial Sr bermula pada 14 November 2011. Dimana SR menemukan slang warna kuning sepanjang 1,6 meter dan dua buah jerigen warna hitam di dapur mess PT PAMA dan kemudian Sr bawa dan dimasukkan ke dalam bis yang disopirinya. Tujuan membawa slang dan jerigen menurut Sr ialah untuk mengambil solar dari penampungan solar di Rom 4.

Tidak berselang lama setelah itu, sekitar jam 22.00 Wita, ketika seluruh karyawan turun, sambil menunggu perintah selanjutnya, Sr mendekatnya bisnya ke penampungan solar Rom 4 dan slang yang dipersiapkan dimasukkan ke dalam kran penampungan. Ujung slang satu lagi dimasukkan ke dalam jerigen, kemudian kran penampungan di buka dan mengalirlah solar dari penampungan ke dalam jerigen. Sekitar 5 menit, jerigen sudah penuh lalu Sr tutup kran penampungan dan jerigen yang berisi solar itupun dimasukkan ke dalam bis bersama slangnya.

Selang satu hari, tanggal 15 November 2011, Sr kembali mengulangi perbuatannya. Ia mengambil solar dari penampungan dan diisikan ke jerigen satunya. Namun, ketika jerigen yang terisi solar hendak dimasukkan ke dalam bis, perbuatan Sr diketahui oleh anggota keamanan Brimob yang bertugas berjaga di tempat itu.

Setelah itu, proses hukum pun berlangsung. Sr menyatakan bahwa tindakannya mengambil solar adalah untuk dijual sebagian dan sebagiannya lagi di pakai cadangan solar bis. Sebab, Sr merasa ketakutan apabila solar untuk bis untuk mengantar karyawan tidak mencukupi. Mengingat saat itu sedang musim hujan, supaya roda penggerak depan dan belakang tidak slip, solar mesti lebih banyak. Sedangkan pada sisi yang lain, solar yang dari perusahaan jatahnya tetap, dan kalau bis mogok, siapapun pasti kena Surat Peringatan (SP). Dan Sr sendiri telah mendapatkan Surat peringatan satu kali akibat bisnya dikendarainya mogok. Masalahnya akan tambah rumit seandainya Sr mendapatkan SP lagi, Sr terancam dipecat.

Sebelum peristiwa terjadi, sebenarnya Sr telah mengajukan kepada manajemen perusahan untuk menambah solar, tetapi pihak manajemn belum merespon apa-apa terkait permohonannya. Pengalaman pahit yang pernah dialaminya juga ketika Sr pernah menyedot solar bisnya sendiri karena waktu itu bannya bocor, dan Sr sendiri tidak memiliki dana. Solar bis yang disedotnya waktu itu dijualnya untuk kepentingan biaya penambalan ban.

Namun demikian, Sr tetap mengakui tindakannya dengan mengambil solar adalah perbuatan yang salah. Sr menyesali perbuatannya; Sr tidak berfikir panjang. Ia mengira kesalahannya tidak terlalu berat dengan alasan tindakannya adalah untuk kepentingan perusahaan juga.

 Dalam proses hukum diketahui bahwa akibat perbuatan Sr,  PT. Pama mengalami kerugian sebesar ± Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Sr dinyatakan  terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN melanggar Pasal 362 KUHP. Sr dipidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. Sr juga diwajibkan untuk membayarkan biaya perkara.

 

Analisis Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang menyatakan Sr terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian, melanggar Pasal 362 KUHP merupakan konstruksi proses hukum yang tepat. Masalahnya terletak pada aspek penyelesaian akhir : dimana Sr melakukan tindakannya tidak semata bermaksud memiliki barang dan mendapatkan keuntungan pribadi dari barang (solar) diambilnya. Sr mengatakan bahwa dirinya mengambil solar ialah untuk kepentingan kualitas transportasi bis perusahaan yang ditumpanginya; dimana bis perusahaan pernah mogok karena kehabisan solar. Masalahnya, Sr telah mendapat Surat Peringatan (SP) karena bisnya mogok.

Dalam proses hukum dinyatakan bahwa Sr bersalah dan terkatagori mencuri mungkin benar adanya,  tapi penghukuman yang menyatakan bahwa Sr dipenjara selama 4 bulan dan diwajibkan membayar biaya perkara ialah keputusan yang kurang tepat. Apalagi, konsekwensi dari pemidanaan pengadilan juga berakibat pada pemecatan Sr sebagai karyawan di PT Anor. Padahal, Sr adalah tumpuan satu-satunya dan menjadi tulang punggung keluarga yang kesemuanya rentan : ketiga anaknya difabel (anak pertama dan kedua mengalami mental intelektual, dan anak yang ketiga mengalami epilepSr) sedangkan istrinya ialah seorang perempuan yang tidak bekerja.

Akibat penghukuman pengadilan dan sanksi pemecatan dari perusahaan ibarat sambaran petir bagi keluarga ini. Hidup keluarga ini akan kehilangan tempatnya bergantung. Kesangsian  dan beban hidup akan begitu terasa. Istri Sr pasti akan sangat menderita : menanggung beban tiga orang anak difabel dan kondisi suami yang dipenjara. Sulit menggambarkan kegetiran keluarga ini karena keterpurukannya.  Yang pasti kondisinya akan teramat sulit dan berat.

Ketidaktepatan putusan pengadilan mungkin salah satunya dipengaruhi karena terdakwa (Sr) dari awal tidak mendapat pendampingan dari penasehat hukum. Padahal, pendampingan hukum ialah hak. Akibatnya, terdakwa tidak dapat mengutarakan dan mempertahankan argumentasinya. Termasuk dalam meminta putusan yang adil dan layak bagi dirinya yang notabene ialah seorang buruh yang tidak memiliki kekuatan apapun di tengah cengkeraman perusahaan, dan pada sisi yang lain Sr ialah tulang punggung keluarga yang kesemuanya adalah pribadi yang rentan dan mesti ditanggung biaya hidupnya yang tidak sedikit, setiap saat dan setiap hari.  Putusan Pengadilan idealnya memilih jalan tengah, yaitu mendamaikan antara para pihak dan mencarikan jalan keluar yang terbaik bagi Sr dan pihak perusahaan. Bukankah penyelesaian bersifat pidana ialah ultimum remedium? Dalam konteks kasus Sr penyelesaian secara pidana bukanlah putusan yang tepat.

Pada Pasal 28 ayat 1 Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas sendiri dinyatakan bahwa Negara-negara Pihak mengakui hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak bagi mereka sendiri dan keluarganya, mencakup makanan, pakaian, dan perumahan yang layak dan untuk peningkatan berkelanjutan kondisi hidup dan akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi dan memajukan hak ini tanpa diskriminasi atas dasar disabilitas.

Sesuai dengan pesan Konvensi di atas, pengadilan yang notabene adalah institusi tempat bergantung keadilan semua orang, termasuk didalamnya ialah difabel dan keluarganya, putusan pengadilan mestinya mempertimbangkan aspek-aspek hak hidup yang terjadi di internal keluarga difabel. Putusan hukum harapannya tidak semata penghukuman yang bersifat pidana, tetapi satu yang menjerakan, bersifat manusiawi dan menjadi solusi bagi kebaikan di masa depan.

Satjipto Rahardjo dalam kaitan konteks ini  menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum tidak ada untuk dirinya melainkan untuk sesuatu yang luas, yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan dan kemuliaan manusia. Hukum juga bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (law as a procces, law in making).

Oleh, M. Syafi'ie, SH

The subscriber's email address.