Lompat ke isi utama

Pemberdayaan Difabel di KPU Bantul

Sepuluh orang penyandang difabel dilibatkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul, dalam kegiatan pelipatan kertas suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli Mendatang. Kegiatan yang berlangsung selama empat hari tersebut bertempat di pendopo KPUBantul.

Sementara  Didik Nugroho, selaku komisioner KPU divisi logistik dan keuangan menyampaikan bahwa, kegiatan ini sekaligus sebagai upaya pelibatan penyandang difabel dalam proses berdemokrasi, sehingga mereka para difabel tidak hanya dilibatkan dalam kegiatan pencoblosan, tetapi juga dilibatkan dalam proses demokrasi lainnya seperti  pelipatan kertas suara, yang merupakan bagian pengadaan logistik Pemilu, meskipun diakui  kegiatan ini baru pertama kali dilakukan.

Apa yang mendorong pemberdayaan difabel tersebut ?

Sebenarnya  pemberdayaan difabel dalam kegiatan pelipatan kertas suaran ini bukan datang tanpa sebuah proses. Buktinya kegiata pelipatan kertas suara yang pernah dilakkukan pada Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) 9 April  kemarin, ternyata tidak melibatkan penyandang difabel sama sekali. Padahal  sebenarnya jumlah kertas suara yang dilipat jauh lebih banyak karena terdiri dari empat macam yaitu kertas suara untuk DPR, DPRD I,DPRD II dan DPD.

Bahkan karena banyaknya kertas suara yang harus dilipat, maka KPU Bantul sampai harus menyewa Gudang Wijaya untuk menampungnya. Kemudian waktu yang diperlukan juga relatif lebih lama dari empat hari. Harus diakui bahwa kegiatan pelipatan kertas suara yang dilakukan oleh KPU ini adalah berkat perjuangan Persatuan Penyadang Disablitas Indonesia (PPDI) Cabang Bantul, sebagai salah satu organisasi difabel yang ada.

Perlu diketahui  bahwa, seminggu sebelum pelaksanaan Pileg,  pengurus PPDI melakukan audiensi ke kantor KPU. Dan mereka, pengurus PPDI selain meminta KPU untuk menyelenggarakan Pemilu yang aksesibel, mereka juga meminta penyandang difabel dilibatkan dalam tahapan Pemilu lainnya. Kemudian salah seorang komisioner KPU berjanji akan memberikan kuota kepada penyandang difabel tetapi masih terbatas untuk kegiatan pelipatan kertas suara. Sementara untuk kegiatan lain seperti keterlibatan dalam kepanitian Pemilu, belum dapat dipenuhi dengan alasa kewenanganya tidak mutlak dilakukan oleh KPU.

The subscriber's email address.