Lompat ke isi utama

SIGAB dan Komisi Yudisial Sepakati Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum adalah salah satu agenda yang mendesak untuk dirumuskan. Keberadaan PERMA setidaknya akan menutup kelemahan KUHP dan KUHAP yang secara substansi tidak lengkap mengatur hak-hak difabel. Akibatnya, difabel berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi dan atau tersangka tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan fair. Difabel berhadapan dengan hukum kerap menjadi korban ketidakadilan sistem peradilan.

Berpijak pada banyaknya kasus difabel berhadapan dengan hukum dan kritik terhadap regulasi hukum yang lemah, Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) berkunjung ke kentor Komisi Yudisial (KY) Ripublik Indonesia pada Rabu, 18 Juni 2014. Dalam kunjungan tersebut SIGAB diterima langsung oleh Imam Anshori Saleh (Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY), Danang Wijayanto (Sekretaris Jenderal KY), Suwantoro (Kepala Bagian Penghubung Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga), serta beberapa staf Komisi Yudisial. Kunjungan SIGAB ini merupakan salah satu forum tindak lanjut kerjasama kelembagaan SIGAB dengan Komisi Yudisial yang telah ditandatangani pada 13 Maret 2014.

Dalam pembukaannya, Imam Anshori Saleh mengatakan bahwa Komisi Yudisial sangat berterimakasih dan sangat menghargai komitmen SIGAB dalam menindaklanjuti kerja sama yang telah disepakati. “Komisi Yudisial akan menyambut baik semua ide dan usulan program yang akan dikemukakan SIGAB. Kami sangat ingin hak-hak difabel dalam proses peradilan dapat terpenuhi ke depannya. Pelatihan buat hakim, pemantauan proses peradilan dan perumusan peraturan adalah hal penting bagi pemenuhan hak-hak difabel. Kerjasama ini sangat positif” jelas Imam.

Sementara Joni Yulianto, Direktur SIGAB juga mengucapkan terima kasih atas sambutan hangat Komisi Yudisial. Menurut Joni, ada beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti pasca ditandatanganinya MOU antara SIGAB dan Komisi Yudisial. “Pertama, KY penting untuk menjadi media perumusan PERMA yang mengatur Difabel Berhadapan dengan Hukum. Hal ini penting mengingat KUHP dan KUHAP saat ini tidak bisa dijadikan rujukan untuk memberlakukan difabel berhadapan dengan hukum secara fair. Kedua, KY harapannya dapat mengawasi hakim yang tidak dapat berlaku adil kepada difabel. Dalam hal ini, penting bagi pemantau peradilan yang berada di bawah kendali KY dibekali dengan perspektif difabilitas. Ketiga, KY harapannya dapat menjadi media yang memepertemukan stakeholders peradilan. Lewat pertemuan stakeholders, materi difabel berhadapan dengan hukum penting untuk diuraikan. Harapannya, para stakeholder peradilan dapat terketuk hati dan pikirannya untuk merumuskan kebijakan yang dapat memenuhi hak-hak difabel” jelas Joni.

Setelah penyampaian Joni Yulianto, forum dibuka untuk masukan dan usulan para peserta yang terlibat dalam pertemuan. Para peserta banyak mengeksplorasi bagaimana situasi difabel berhadapan dengan hukum dan apa saja kebutuhannya dalam proses peradilan. Setelah berdiskusi dan tanya jawab, Imam Anshori langsung menugaskan Sekretaris Jenderal dan para stafnya untuk segera menjalin komunikasi dengan Mahkamah Agung dalam rangka merumuskan PERMA secepatnya. Dalam waktu dekat harapannya ada pertemuan-pertemuan kongkrit yang memastikan PERMA tentang Difabel Berhadapan dengan Hukum dapat terumuskan. (Muhammad Syafi’ie)

The subscriber's email address.