Lompat ke isi utama

Kontrak Politik Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2014

Sebagai CAPRES / CAWAPRES / tim sukses, saya menyadari  bahwa sampai saat ini warga difabel masih didiskriminasi baik secara struktural maupun kultural. Dalam berbagai hal, masyarakat Difabel hak-haknya masih belum sepenuhnya terakomodasi secara setara. Untuk itu, sebagai calon presiden/calon wakil presiden/tim sukses calon, saya menyadari bahwa upaya-upaya konkrit perlu dilakukan dalam rangka mendorong inklusifitas Difabel melalui agenda pembangunan dan program-program pemerintah yang nyata.

Oleh karena itu, sebagai calon presiden/calon wakil presiden/tim sukses yang ikut serta dalam Pemilihan  Umum 2014, melalui komitmen politik ini menegaskan komitmen bahwa apabila saya/calon yang saya dukung terpilih sebagai presiden/wakil presiden, akan mendorong terwujudnya Indonesia yang inklusif melalui:

  1. mewujudkan sebuah kebijakan payung/undang-undang sebagai dasar untuk menjamin hak masyarakat Difabel yang tanpa diskriminasi di semua sektor, utamanya di bidang pendidikan, jaminan kesehatan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi, aksesibilitas serta jaminan atas perlindungan sosial.
  2. Mendorong adanya inklusifitas serta pengarusutamaan Difabel dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019) dalam rangka memastikan keterlibatan dan pemberdayaan Difabel melalui semua sektor pembangunan.
  3. Dengan mempertimbangkan faktor kerentanan bagi Difabel, akan melakukan upaya afirmasi pemberian jaminan sosial bagi Difabel seperti jaminan pembiayaan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan Difabel.
  4. Perempuan dan anak-anak Difabel merupakan kelompok yang paling rentan baik secara ekonomi, social maupun sebagai korban kekerasan dan ketidak-adilan. Untuk itu, akan didorong upaya penguatan peradilan yang lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat Difabel.
  5. Dalam rangka memastikan terlaksananya inklusifitas dan pengarusutamaan Difabel dalam berbagai program pemerintah, akan dimandatkan kepada unit di bawah lembaga kepresidenan yang mempunyai mandat dan wewenang koordinatif lintas kementerian.
  6. Aksesibilitas dalam infrastruktur harus diwujudkan untuk mewakili keberagaman dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosialAkan mendorong gerakan aksesibilitas nasional untuk mewujudkan sarana public yang aksesibel dan bebas hambatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali Difabel.
The subscriber's email address.