Lompat ke isi utama

Analisis Putusan Mahkamah Agung: Perpanjangan Masa Tahanan Terdakwa Tuli Kasus Pencabulan

ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 19/PID.SUS/2013/PN.NGW

Oleh: Faiq Tobroni, S.H.

LATAR BELAKANG

Analisis ini ditujukan kepada putusan Putusan Pengadilan Negeri Ngawi dengan Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PN.Ngw tentang perbuatan cabul seorang difabel  wicara kepada seorang anak. Selain mengalami gangguan pembicaraan, patut diduga keras bahwa dia juga mengalami gangguan jiwa. Berdasarkan keterangan para pihak yang dihadirkan dalam persidangan, keterbelakangan kepribadian yang dialami terdakwa –tetapi tidak secara eksplisit diperhatikan selama proses persidangan– adalah status  terdakwa yang tidak beristri, mengapa selama ini terdakwa selalu tinggal bersama kakeknya, keberadaan terdakwa yang tidak diasuh bapak-ibu  sehingga hanya si kakek yang mengasuh. 

GAMBARAN KASUS

Pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 WIB, WS telah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap seorang batita bernama NWK. Saat kejadian, WS yang tuna netra berumur 37 tahun dan NWK berumur 3 tahun. Peristiwa bejat tersebut dilakukan WS di kamarnya sendiri, yang masih satu rumah dengan kakeknya di Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi.

Peristiwa diawali ketika korban NWK sepulang dari pasar meminta bapaknya meninggalkannya di rumah nenek NWK. Kebetulan rumah nenek NWK berdekatan dengan rumah kakek terdakwa WS. Lalu, NWK juga bermain di rumah kakek terdakwa. Ketika itu, WS membujuk NWK untuk masuk ke dalam kamar dengan iming-iming berupa uang 2.000.

Setelah memasuki kamar, WS membuka baju NWK dan terjadilah peristiwa bejat tersebut. Peristiwa tersebut berhasil dihentikan setelah ibu NWK berhasil melacak keberadaan anaknya dan menggedor-gedor pintu kamar tersebut. Dalam pengakuannya kepada si ibu, NWK mengatakan “wiwik (kemaluannya) sakit karena terdakwa nakal”.

PROSES HUKUM

Dalam proses hukumnya, WS telah mengalami beberapa bulan masa tahanan di Rumah Tahanan Negara selama proses penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan Pasal 20 sampai 29 KUHAP,  lama penahanan tersebut sudah sesuai prosedur. Selama proses pemeriksaan di unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Ngawi, hanya kakeknyalah yang paling paham dan bisa berkomunikasi denga bahasa tubuhnya (Surya, 7 Nopember 2012; Sinar Ngawi, 6 Nopember 2012). 

Dalam proses persidangan, ada 6 (enam) saksi yang dihadirkan oleh jaksa; satu di antaranya adalah saksi korban. 3 (tiga) saksi merupakan keluarga korban, 1  (satu) saksi lainnya merupakan keluarga terdakwa, dan 1 (satu) saksi lainnya adalah bidan. Dari kelima saksi tersebut tidak ada yang megetahui  secara persis dan tidak ada yang melihat secara langsung peristiwa yang melibatkan WS tersebut.

Dalam persidangan, terdapat tarik menarik apakah WS meletakkan kemaluaanya di atas kemaluan NWK ataukah sekedar meraba-rabakan tangannya di atas kemaluan NWK. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif; telah melakukan tindak pidana kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1), atau Pasal 81 ayat (2), atau Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terhadap tuntutan tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa WS kondisi fisik dan psikisnya kurang sehat. Selama persidangan, WS didampingi penerjemah untuk memudahkan komunikasi.

Dalam pertimbangan putusan, majelis memilih dakwaan WS telah meraba-rabakan tangannya di atas kemaluan. Pertimbangan ini berdasarkan pengakuan dari bidan yang tidak menemukan adanya bercak cairan seperti sperma di kemaluan NWK.

Majelis menyimpulkan bahwa WS telah bersalah dengan meraba-raba kemaluan korban. Perbuatan tersebut termasuk cabul karena mengakibatkan NWK mengalami luka sebagaimana bukti Visum  et Repertum  Nomor: 370/2577/404.211/2012 yang ditandatangani oleh seorang dokter pada Rumah Sakit  Umum “Dr. SOEROTO” Ngawi tertanggal November 2012. Dia menyimpulkan terdapat tanda trauma (luka baru) oleh karena benda tumpul pada alat kelamin  (bibir kemaluan memar kemerahan dan sedikit robekan baru pada selaput dara).

Sebagai kesimpulannya, majelis hakim memutuskan bahwa WS telah melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. WS dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp.60.000.000. Selain itu, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.   

ANALISIS PUTUSAN

Berdasarkan surat keterangan yang sebelumya telah disusun oleh Jaksa, bisa disimpulkan bahwa WS dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan normal. WS dianggap secara sadar dan tersistematis dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, ia juga dianggap mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya.

Keyakinan jaksa tersebut mengesampingkan permohonan Penasehat Hukum yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa WS kondisi fisik dan psyikisnya kurang sehat. Faktor psikis WS memang sangat kurang diperhatikan. Bukti lain yang patut dipertimbangkan mengenai kondisi psikis WS adalah pengakuan ayah korban NWK, yang mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah sekolah dan sejak kecil tidak bisa bicara.

Selain itu, kemungkinan keadaan psikis yang tidak normal pada WS bisa dilacak dalam kesehariannya. Sehari-hari, WS tinggal bersama kakeknya. Dalam persidangan juga tidak ada pelibatan orang tua atau istri WS sebagai saksi. Sangat mungkin WS belum beristri. Kalau pria yang sudah menginjak 37 tahun belum menikah, patut dicurigai dengan kejiwaannya.

Terhadap persidangan tersebut, memang patut disayangkan tidak adanya apresiasi untuk mengelaborasi kemungkinan keadaan psikis WS. Sebenarnya jika dilihat secara seksama, keberadaan psikis tersebut masuk bagian dari faktor disabilitas yang harus diperhatikan oleh hukum. Pasal 1 CRPD mengatakan para penyandang disabilitas termasuk mereka yang sudah lama mengalami disabilitas fisik, mental, jiwa, intelektual/gangguan berpikir dan yang tidak bisa melakukan kegiatan di masyarakat disebabkan berbagai hal seperti sikap orang, bahasa, tangga dan undakan, dan peraturan, yang semuanya menghambat penyandang disabilitas untuk dilibatkan dalam masyarakat.     

Akan tetapi, tidak ada diktum dalam putusan hakim suatu hal yang meringankan yang menyebutkan bahwa, “terdakwa merupakan orang berkebutuhan khusus yang memerlukan banyak pengarahan”. Hal yang meringankan hanyalah WS berperilaku sopan dan menyesali perbuatannya.

Harus diakui bahwa hakim tidak mudah memutus perkara  ini. Di satu  sisi, korban adalah anak yang masih berumur 3 (tiga) tahun, yang tentunya mengharuskan hukuman yang ekstra. Namun di sisi lain, pelaku adalah difabel yang juga mengalami gangguan fisik dan psikis yang tidak sehat. Oleh sebab itu, dalam hal ini, yang dibutuhkan adalah proporsionalisasi prosedur. Artinya, prosedur yang berperspektif difabel juga harus dijalankan dalam memeriksa terdakwa, sekaligus perspektif perlindungan anak juga patut dipakai dalam membela hak anak sebagai korban. Perspektif  difabel dalam penegakan hukum merupakan amanat konstitusi, Undang-Undang Hak Asasi Manusia  dan Convention on righ of People with Disabilities (CRPD) yang telah diratifikasi. Pelecahan seksual terhadap anak memang jahat, tetapi melakukan proses hukum yang mengesampingkan aspek disabilitas terdakwa juga sama-sama jahat.

*******

The subscriber's email address.