Lompat ke isi utama

Sekilas Pantauan Pemilu Legislatif Aceh

Solider.or.id, Banda Aceh -Berdasarkan pantauan solider.or.id di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di kota Banda Aceh, masyarakat tampak antusias mendatangi TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Sementara itu, kondisi lalu-lintas dijalan protokol dan jalan-jalan utama di kota Banda Aceh cukup lengang. Sebagian besar masyarakat lebih memilih berdiam diri di rumah setelah mencoblos. Hal itu mereka lakukan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan terkait dugaan akan “memanasnya” suhu politik dan keamanan selama pemilu berlangsung. Begitu juga yang dilakukan dengan sebagian besar difabel.

Terkait dengan pelaksanaan pemilu akses difabel di kota Banda Aceh, solider.or.id melakukan pemantauan langsung dibeberapa tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di kota Banda Aceh. banyak catatan penting terkait pelaksanaan pemilu akses difabel berdasarkan pantauan dilapangan dan pernyataan dari difabel sendiri.

Untuk aksesibilitas TPS di kota Banda Aceh, memang sebagian besar telah akses karena tempatnya di lingkungan sekolah, kantor desa setempat atau bangunan yang dapat dengan mudah diakses oleh difabel khususnya pengguna kursi roda dan tuna netra. Namun, masih banyak juga lokasi TPS yang tempatnya tidak ramah untuk difabel. Seperti di TPS 5 dan 6 desa Lam Ara. Lokasi masuk ke TPS tanahnya berbukit sehingga sulit dilalui pengguna tongkat dan kursi roda. “Susah masuk ke TPS kalau tidak di bantu, tanahnya berbukit-bukit” kata Ayu seorang pengguna kursi roda.

Kondisi sama juga tampak di TPS 3 desa Neusu Aceh kota Banda Aceh. Lokasi TPS berbatu terjal sehingga sulit dilalui oleh difabel pengguna kursi dan tongkat. “TPS 3 desa Neusu Aceh banyak batunya, susah untuk yang pake kursi roda. Bilik mencoblos juga sempit, susah pakai templatenya” kata Aflinda seorang difabel netra.

Contoh lainnya TPS di desa Lamteumen Timur. Lokasi TPS bertangga-tangga sehingga sulit diakses difabel. “Sepertinya lebih baik TPS tahun kemarin dari pada sekarang” kata Erlin, seorang difabel pengguna kursi roda. Kondisi yang sama juga terjadi di beberapa TPS lain yang luput dari pantauan solider.or.od. Informasi terkait didapat dari teman-teman difabel yang melaporkan kepada solider.or.id.

Sementara itu, untuk difabel rungu sebagian besar mereka tidak kesulitan mengakses TPS di tempat mereka. “Kami mencoblos di TPS 2 desa Ulee Kareng” kata Mira dan Irwan, keduanya difabel tuna rungu.

Selain permasalahan aksesibilitas, template bagi difabel netra juga banyak dikeluhkan. “Mengapa template cuma ada untuk caleg DPD, yang lain tidak ada” kata Danil seorang difabel tuna netra. Danil sendiri mencoblos di TPS 8 desa Lam Lagang. Walaupun banyak difabel tuna netra yang mengeluhkan masalah template, akan tetapi berdasarkan wawancara solider.or.id dengan beberapa orang difabel netra, mereka tidak menggunakan template yang disediakan karena didampingi oleh teman/kerabatnya. “saya didampingi keluarga, malas pakai template, lama prosesnya” kata Burhan seorang difabel tuna netra yang mencoblos di TPS 4 desa Blang Cut.

 

Catatan untuk Komisi Independen Pemilihan

Catatan lain yang harus menjadi pekerjaan rumah bagi Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh terkait pemilu akses difabel adalah masalah undangan pemilih. Masih ada difabel yang tidak menggunakan hak pilihnya karena tidak adanya undangan pemilih dari KIP kota Banda Aceh. Mereka takut mencoblos menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) karena banyaknya isu penggelembungan suara dari pemilih yang mencoblos tanpa undangan. “Saya golput karena tidak diberi surat undangan pemilih” kata Saiful, seorang difabel tuna netra di desa Kuta Alam kota Banda Aceh.

Kondisi di atas tentu sangat disayangkan masih terjadi pada pemilu legislatif 9 April 2014 lalu. Di saat gencar-gencarnya KIP Aceh mendorong difabel untuk tidak golput, akan tetapi kinerja KIP Aceh sendiri justru dipertanyakan melihat masih banyaknya warga Aceh yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu, khususnya para difabel. Jadi wajar saja jika difabel meilih golput, toh eksistensi mereka sebagai pemilih tidak diakui pemerintah.

Di samping beberapa catatan negatif terkait pelaksanaan pemilu akses difabel di kota Banda Aceh, berdasarkan pemantauan, solider.or.id juga mencatat beberapa hal positif yang dilakukan oleh KPPS. Seperti, kepedulian petugas KPPS memandu difabel yang ingin mencoblos. Mereka tampak lebih sensitif dan lebih sigap dalam “melayani” pemilih difabel. Solider.or.id juga mencatat bahwa pada pemilu legislatif kali ini, petugas KPPS memilih untuk menjemput bola dengan mendatangi rumah difabel yang kesulitan untuk memilih di TPS.

(Ade S.)

The subscriber's email address.