Lompat ke isi utama

Peneliti Abdurrahman Wahid Center UI: Isu Difabel Belum Prioritas

Solider.or.id, Surakarta- Kota Surakarta layak diberi apresiasi atas klaim dan semangatnya untuk menjadi Kota Inklusi pada tahun 2013 lalu. Namun, sekedar apresiasi saja tidak cukup, nyatanya masih banyak yang perlu dikritik dan dibenahi. Danial Sutami dan Nyoman Indra Kresna , peneliti dari Abdurrahman Wahid Center Universitas Indonesia, menjabarkan penelitiannya yang berjudul “Kebijakan Terhadap Minoritas oleh Pemimpin Daerah (Studi Kasus Prov. DKI Jakarta, Surakarta dan Kabupaten Wonosobo).

Perhatian Pemerintah Kota Solo memang mulai terbuka terhadap perspektif disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan produk hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Kesetaraan Difabel nomor 2 tahun 2008 dan Peraturan Wali Kota (Perwali)nomor 9 tahun 2013 terkait Kota Inklusi. Proses pengesahan Perda yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ini terhitung cukup lama karena sempat mengalami penolakan dari eksekutif. Kedua produk hukum tersebut sudah berusaha mengakomodasi kebutuhan difabel seperti aksesibilitas sarana publik, akses pendidikan, dan kesehatan.   Terobosan lain yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solo adalah pembentukan Tim Advokasi Difabel (TAD) dengan fungsi sebagai tim rujukan apabila ada kasus terkait implementasi Perda.

Dalam penelitiannya, Danial dan rekannya menemukan bahwa isu difabel belum menjadi prioritas lintas stake holder. Misalnya, Danial menemukan bahwa pemerintah masih memandang bahwa difabel belum layak menjadi Guru Pendamping Khusus (GPK) di sekolah inklusi.  Penyerapan tenaga kerja difabel baik di instansi pemerintah maupun swasta belum maksimal.  Segi persyaratan administratif tidak ada larangan difabel untuk melakukan tes Calon Pegawai Negeri Sementara (CPNS). Namun ,dari kenyataan di lapangan masih ada perlakuan diskriminatif.

Kerja TAD Belum Maksimal

Di bidang kesehatan terkait peralihan  Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), ada kasus difabel yang selalu memerlukan obat dan obat itu tak terkaver , maka difabel tersebut harus bayar terus di Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Tentang pendidikan inklusi, Pemerintah Kota (Pemkot)  terlihat cukup serius dalam mewujudkan program pendidikan inklusi. Seluruh sekolah tahun 2014 akan menerima murid difabel. Meski tahap awal  baru ada 28 sekolah yang ditunjuk. Selain itu pemerintah juga tengah mempersiapkan  program pelatihan untuk program kompetensi, rencananya akan  dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

Program pelatihan yang menjadi kurikulum dirancang pemerintah secara  top down contohnya difabel netra kursus pijat terus, tak ada yang lain.  Dari bottom up, pelatihan yang diinisiasi oleh difabel sendiri terkendala perijinan terkait pendirian lembaga resmi.Di Perda  Kesetaraan Difabel disebutkan jika ada  bantuan sosial setiap tahun, tetapi tidak disebutkan dan bagaimana pelaksanaanya di lapangan. Dan juga benarkah ada sangsi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan difabel, dan  bonus pajak bagi perusahaan yang mempekerjakan difabel. Kalau di Perwali disebutkan ada teguran.

Terakhir, peneliti menyoroti kinerja TAD yang perannya masih signifikan. Juga anggapan bahwa  pemerintah belum memiliki perspektif disabilitas sehingga setengah-setengah.  Julukan  ramah difabel bukan bentuk penghargaan kepada pemerintah tapi julukan difabel bagi Solo untuk memudahkan mencari pekerjaan.

The subscriber's email address.