Lompat ke isi utama

Membela Martabat Difabel Melalui Pergerakan

Solider.or.id, Surakarta – Dalam sarasehan yang diadakan PPRBM, peserta diajak untuk berdiskusi menganai pembelaan martabat difabel. Di hari pertama sarasehan bertajuk “Membela Martabat Difabel: Pergerakan vs Status Quo” Senin (24/3/2014), Sunarman Sukamto direktur PPRBM bertindak sebagai moderator diskusi. Sarasehan ini diselenggarakan di Wisma Sejahtera-Yayasan Insan Sembada (YIS) di Karangasem, Surakarta dan berlangsung dua hari.

Dalam menyampaikan diskusi Sunarma berkali-kali menekankan bahwa tujuan diskusi ini bukan hanya membela PPRBM yang sedang terlibat konflik dengan Yayasan Penyandang Anak Cacat (YPAC). Namun, lebih pada membela martabat difabel secara luas. Dia menyatakan bahwa diskusi ini dilakukan guna memperkuat dukungan dari berbagai pihak dalam membela martabat difabel.

“Yang terjadi adalah difabel disayang-sayang ketika dibutuhkan tapi ditendang ketika sudah tidak dibutuhkan lagi,” jelas Sunarman.

Lebih lanjut Sunarman menyatakan bahwa selama puluhan tahun difabel justru dieksploitasi keberadaannya oleh pihak-pihak tertentu untuk menggalang dana. Kasus difabel yang diusir dari lembaga yang mengaku peduli pada nasib mereka masih sering terjadi. Contoh kasus yang terjadi dan tersebar luas melalui media massa adalah 73 difabel digugat dan diusir dari Yayasan Harapan Kita. Dan kasus dialami staff PPRBM yang diusir oleh pengurus YPAC Nasional.

Menilik kasus yang dialami oleh PPRBM, Sunarman menyatakan bahwa sarasehan ini menjadi sebuah urgensi untuk membela martabat difabel dari pihak yang punya kuasa dan wewenang. Asumsinya jika lembaga sebesar PPRBM yang telah berkiprah selama puluhan tahun masih mengalami pengusiran seperti ini maka kejadian serupa bisa menimpa difabel manapun.

Diskusi ini menimbulkan perdebatan yang cukup seru, beberapa peserta masih menilai bahwa kegiatan ini tendensius pada kasus PPRBM semata. Sementara pihak lain sependapat jika diskriminasi oleh status quo masih terjadi pada difabel.

“Masih ada status quo dalam kebijakan, ketika kami mampu mengendarai kendaraan tapi kebijakan justru tidak memungkinkan kami mendapat SIM (Surat Ijin Mengemudi-red),” kata Wisma Wiyajanto, difabel yang bekerja pada Dinas Kepariwisataan, Kepemudaan dan Olahrada (Disparbudpora) Sragen ini.

 

The subscriber's email address.