Lompat ke isi utama
Musrenbang DIY 2014 hari ke-6, di Gedung Unit 8 Lanati3 Kantor Kepatihan Yogyakarta, Senin (24/3/2014)

Difabel Desak Kebijakan Non-Diskriminatif dalam Musrenbang DIY 2014

Solider.or.id. Yogyakarta.  Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengadakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) untuk tahun anggaran 2015 pada Senin (24/3) di Gedung Unit 8 Lantai 3 Kantor Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini sebagai partisipan  Wahana Keluarga Cerebral Palsy (WKCP) Yogyakarta, yang diwakili oleh Anis Sri Lestari menyampaikan masukan yang merupakan suara kelompok difabel untuk dapat dimasukkan dalam  pengambilan kebijakan pada perencanaan pembangunan 2015.

Pada kesempatan tersebut Anis Sri Lestari, yang akrab disapa Anis menyampaikan harapannya pada Dinas Kesehatan DIY, agar memperbaiki layanan kesehatan terutama di tingkat dasar yaitu  Puskesmas, sehingga menjadi Puskesmas yang ramah dengan difabel. Anis juga mendesakkan bahwa pelayanan kesehatan harus sampai pada rumah-rumah difabel, mengingat tidak semua difabel mampu menjangkau pelayanan yang telah disediakan pemerintah, oleh tidak adanya aksesibilitas yang mendukung. Ia juga menyampaikan pentingnya pemeriksaan torch untuk masyarakat sebagai antisipasi bayi terlahir difabel

.Menurut Anis, bantuan yang dilakukan dengan pendataan dan assesment terlebih dahulu dampaknya akan lebih bermanfaat, dari pada asal memberikan bantuan tanpa melakukan asessment terlebih dahulu. Dirinya juga mengingatkan pentingnya pemberian aksesibilitas non fisik bagi difabel tuli. Bahwa alat bantu dengar bukan salah satu solusi bagi tuli. Namun perlu sekali adanya penerjemah bahasa isyarat (interpreter) bagi tuli, runing text, juga note taker di sekolah-sekolah inklusi.

Seperti yang sudah disampaikan oleh wakil difabel tuli, Stephani pada Musrenbang hari ke lima, "Jika mau membuat program, ajaklah kami kelompok difabel untuk memutuskan, agar dalam implementasi dan hasilnya dinikmati oleh difabel dengan baik, bukan malah semakin meminggirkan difabel,” Stephani dalam keterangannya.

Putri Katulistiwa dari Pembinaan Keluarga Berencana (PKBI),juga mengkritik stigmatisasi yang justru datang dari pemerintah.  “Penyebutan istilah cacat atau pengkategorian ketunaan oleh Dinas Sosial sebagai contohnya, akan lebih baik jika menggunakan istilah yang lebih humanis dan menghargai keberadaan mereka. Karena sudah terdapat kesepakatan bersama yaitu difabel atau penyandang disabilitas untuk menggantikan istilah cacat atau tuna,” kata Putri.

The subscriber's email address.