Lompat ke isi utama

Menuju Reformasi Pelayanan Publik yang Inklusif

Solider.or.id,Yogyakarta. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY mengadakan public hearing mengenai kebijakan pelayanan publik di  lantai dua Gedung DPRD DIY pada Senin  17 Maet 2014. Public Hearing ini diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kebijakan publik yang akan diberlakukan pada 24 Maret 2014 mendatang.

Arif Rahman Hakim, anggota DPRD DIY mengutarakan bahwa cara pandang yang birokratif dan direktif tidak mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. “Untuk itu reformasi birokrasi seharusnya dapat mengubah paradigma menjadi paradigma yang berorientasi pada pengguna layanan atau masyarakat sebagai subagai subyek,” ujar Arif dalam salah satu sesi acara.

Mohammad Syafi’ie, Staf Riset dan Pengembangan Hukum Sasana Integrasi Difabel (SIGAB) pada kesempatan itu mengkritik pelaksanaan hearing public yang menggunakan ruang rapat di lantai dua yang sama sekali tidak dapat diakses oleh kawan-kawan difabel.

Selanjutnya Syafi’ie menyampaikan apresiasinya terhadap Rancangan Perda DIY tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik,"Namun, pemerintah sebagai penyelenggara layanan harus melakukan perbaikan pada layanan yang inklusif, melakukan pengetatan terhadap terpenuhinya hak-hak difabel baik fisik maupun nonfisik," tambahnya.

Syafi’ie menyatakan bahwa perlu pula dilaksanakan assesment pada lintas disabilitas untuk dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing difabel. “Selebihnya pengawalan kebijakan tidak kalah penting untuk mendapatkan perhatian, sehingga kebijakan yang  dibuat sedemikian prima pada pengaplikasiannya benar-benar sesuai dengan yang menjadi harapan baik penyelenggara maupun pengguna layanan publik,” Syafi’ie mengakhiri penyampaian pendapatnya.

Menanggapi berbagai masukan, Arif Rahman Hakim, selaku penyelenggara kebijakan dalam wawancaranya mengatakan “Pemerintah DIY akan berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan public yang sesuai dengan prinsip Good Governance dan nilai budaya lokal”.

The subscriber's email address.