Lompat ke isi utama

Suparman Marzuki: Komisi Yudisial Komitmen Hapus Diskriminasi

Suparman Marzuki, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia menyatakan bahwa segala bentuk diskriminasi yang menimpa difabel harus segera dihapuskan. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Yudisial dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB) pada Kamis, 13 Maret lalu.

Dalam pidato pembukaannya, Parmanmengatakan bahwa ada dua aspek penting yang harus segera ditegakkan dalam hukum. Pertama, sistem hukum harus bisa diakses oleh masyarakat, hal ini dihimbau ditengah banyaknya kasus diskriminasi hukum yang menimpa difabel. Kedua, sistem hukum harus mampu memberikan keadilan. “Payung awalnya adalah sistem hukum harus bisa diakses. Akses ini bermakna luas, difabel dengan keterbatasan harusnya tetap bisa mengakses hukum. Aparat hukum yang dalam hal ini bertanggung jawab dalam struktur penegak hukum harus mampu memahami, dan mampu mengakomodir kebutuhan difabel. Bagaimana mau memberikan keadilan bagi difabel, kalau hukumnya saja belum bisa diakses oleh masyarakat,” papar Parman.

Wujud tak aksesnya hukum bagi difabel tergambar pada minimnya perangkat hukum, seperti jaksa, hakim, pengacara yang memiliki perspektif tentang difabel. Begitu pun pihak kepolisian sebagai pintu pertama hukum, sikap diskriminatif masih sering terjadi. Difabel kerap dianggap tak cakap hukum, kesaksian difabel kerap kali diragukan, belum lagi jika difabel yang menjadi tersangka, maka seringkali difabel tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Menurut Parman, hal tersebutlah yang musti dirubah. Perspektif yang selama ini membelenggu aparat penegak hukum harus diluruskan. Parman menambahkan, bahwa perlu adanya legal audit, legal audit ini untuk mengevaluasi, dan melakukan tindakan preventif terhadap undang-undang yang dibuat di DPR, peraturan peraturan daerah agar tidak mendiskriminasikan difabel. Lebih lanjut Parman menambahkan, legal audit ini bisa dilakukan oleh DPO bersama lembaga ombudsman atau lembaga monitoring Negara seperti komnas untuk melakukan legal audit terhadap peraturan yang diskriminatif. Parman menegaskan bahwa tak ada alasan Negara untuk tidak melakukan pemenuhan hak bagi difabel, selain berbagai konvensi yang mampu dijadikan landasan teoritis serta landasan penegakan hukum.

Dalam hal ini, Parman atas nama Komisi Yudisial berkomitmen untuk menempatkan perspektif difabel dalam policy selective. Bentuk kerja, salah satunya adalah memberikan pemahaman kepada hakim hakim agar mampu menjunjung tinggi perspektif difabel, dan access for juctice. “Kita akan lebih selektif menyeleksi hakim agung, hal ini agar pengawasan terhadap hukum juga mampu optimal,” pungkas Parman.

 

The subscriber's email address.