Lompat ke isi utama

Sekalian Saja Larang Tuhan

Menjelang penerimaan mahasiswa baru 2014 di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia, masyarakat khususnya yang difabel dihadapkan pada sebuah fakta yang amat pahit. Dalam website resmi Seleksi Nasional Masuk Perguran Tinggi Negeri (SNMPTN), dicantumkan syarat-syarat bahwa calon mahasiswa baru yang akan mengikuti SNMPTN tidak boleh tuna rungu, netra, wicara, daksa, buta warna keseluruhan maupun sebagian. (lihat, https://web.snmptn.ac.id/ptn/36).

Jika ditinjau dari undang-undang dasar negeri ini, sedari dulu telah diberi kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia untuk menikmati pendidikan. Hal itu tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Selain itu, pada Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah diberi tanggungjawab menjalankan konstitusi dengan adil atau tidak diskriminatif. Namun ,tampaknya pemangku kepentingan tidak berpatokan pada landasan tersebut, buktinya ada larangan dilarang bagi tuli, tunadaksa, dan netra untuk mendaftarkan diri di perguruan tinggi negeri.

Sebanyak 62 perguruan tinggi negeri di Indonesia mulai dari ujung Sumatera hingga ujung Papua merupakan badan pendidikan milik negara. Oleh karena itu, sudah sepatutnya negara, yang dalam hal ini mewakili implementasi Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Apalagi bagi warga negaranya sendiri. Negara tidak boleh menutup hak pendidikan bagi warganya baik yang difabel maupun tidak. Apalagi pendidikan merupakan landasan yang bisa menentukan arah kehidupan masa depan bangsa ini.

Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan. Tidak cukup hanya di situ, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional juga secara tegas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Undang-Undang di atas ternyata belum bisa mencover jalannya pendidikan yang ramah bagi difabel di Indonesia. Padahal, Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011. Dengan diratifikasikannya undang-undang itu, maka Indonesia telah memposisikan diri sebagai negara yang siap untuk memenuhi hak difabel.

Namun yang terjadi justru sebaliknya, belum selesai seringnya muncul ketimpangan masalah hukum bagi difabel kini datang keputusan diskriminatif dari dunia pendidikan. Dunia pendidikan yang notabene sering diagung-agungkan dengan istilah memanusiakan manusia kali ini justru melanggar jati diri pendidikan itu sendiri. Pelarangan tunadaksa, wicara, netra dan tuli untuk mengikuti SNMPTN merupakan indikasi bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap memberi pelayanan yang inklusif bagi setiap anak Indonesia yang difabel untuk menikmati pendidikan. Padahal, kondisi mereka yang berbeda semacam itu bukanlah merupakan suatu halangan untuk tidak mengikuti pendidikan selayaknya. Pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan seyogianya mengetahui keberadaan difabel dan siap segera memberi aksesibilitas untuk menunjang kemandirian mereka khususnya di bidang pendidikan karena kondisi mereka yang berbeda tersebut adalah ‘anugerah’ Tuhan kepada makhluk ciptaan-Nya.

Keberadaan difabel di dunia dengan kondisi yang berbeda seperti itu bukanlah keinginan atau kehendak para difabel. Mereka tentu tidak akan memilih menjadi difabel untuk menjalani kehidupan, tapi titah Tuhan tidak bisa diganggu gugat. Apa yang terjadi pada mereka semua adalah kehendak Tuhan. Tak sedikit dari mereka sangat beryukur dengan keadaan yang berbeda tersebut. Oleh karena itu, jika persyaratan SNMPTN melarang para difabel mendaftarkan diri, perlu disadari dari awal kalau mereka dihadirkan di dunia ini oleh Tuhan bukan keinginan individu difabel. Jika faktanya saat ini pemerintah melarang difabel daftar SNMPTN, mengapa tidak sekalian saja melarang Tuhan untuk menciptakan difabel?

 

The subscriber's email address.