Lompat ke isi utama

Analisis Putusan Kasus Difabel Membujuk Melakukan Perbuatan Cabul

Analisis Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA

Kasus Difabel Membujuk Melakukan Perbuatan Cabul

Oleh:

Puguh Windrawan

Dosen Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

 

 

LATAR BELAKANG TERDAKWA

RB adalah seorang remaja yang lahir di Surakarta, yang saat ini berusia 17 tahun. Pendidikan terakhirnya hanyalah kelas 2 SD. Itupun tak diselesaikannya lantaran tidak naik kelas dan merasa malu terhadap teman-teman yang lain. Kedua orang tua RB bekerja sebagai buruh. Mereka tinggal di kost di antara pemukiman padat penduduk. Lokasi tersebut juga rentan terhadap penyakit masyarakat. Untuk melakukan aktvitas sehari-hari, terutama mandi  dan mencuci, harus menggunakan sarana umum yang kurang layak.

RB biasa melihat orang dewasa keluar masuk kamar mandi dengan hanya berbalutkan kain. Meskipun RB dikategorikan oleh tetangganya sebagai Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) --yang selanjutnya akan disebut sebagai difabel-- akan tetapi ia diasuh layaknya anak atau remaja biasa. Orang tua RB sama sekali memiliki kemampuan atau setidaknya tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengasuh  RB sebagai difabel.

GAMBARAN KASUS

Jaksa menuding RB dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul. Ini berkaitan dengan peristiwa yang melibatkan RB yang dianggap melakukan perbuatan tidak senonoh kepada N, berusia 7 tahun dan G, yang berusia 8 tahun. Kebetulan kedua anak tersebut adalah tetangga RB di daerah Jebres, Kota Surakarta.

Berdasarkan surat keterangan yang sebelumnya telah disusun oleh Jaksa, bisa disimpulkan bahwa RB dipersepsikan sebagai orang yang memiliki kecerdasan normal. RB dianggap secara sadar dan tersistematis dalam melakukan tindak pidana. Selain itu, ia juga dianggap mengerti akan perbuatan yang telah dilakukannya. 

Dari 10 (sepuluh) saksi yang dihadirkan oleh Jaksa, dua di antaranya adalah saksi korban, masing-masing N dan G. Sementara 8 (delapan) saksi lainnya merupakan tetangga RB. Dari kedelapan saksi tersebut tidak ada yang mengetahui secara persis dan tidak ada yang melihat secara langsung peristiwa yang melibatkan RB tersebut.  Jaksa mendakwa RB dengan tuntutan pidana penjara selama 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Beberapa hal yang dianggap Jaksa meringankan RB dalam kasus ini adalah RB dianggap masih anak-anak, dan memiliki kebutuhan khusus.  

Didasarkan pada tuntutan Jaksa dan pemeriksaan saksi-saksi, Hakim akhirnya memutuskan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Hakim memberikan catatan, bahwa pidana penjara tersebut tidak harus dijalani. Dengan demikian, RB dijadikan tahanan kota semenjak kasus ini diputuskan oleh Hakim. Hakim juga melihat bahwa RB terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul”.

Perlu diketahui sebelumnya, bahwa peristiwa ini dianggap terjadi pada saat RB berusia 15 tahun.  Tuntutan Hakim didasarkan pada Pasal 82 Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Putusan ini tertuang dalam Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA.

 

HASIL PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Pemeriksaan RB dilakukan di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) “Merdeka” Surakarta. RB diperiksa oleh seorang psikolog, Saprastika Sardjono. Pemeriksaan ini sendiri dilakukan pada 3 Mei 2013.  Beberapa hal yang bisa dilihat dari hasil tes psikologi tersebut adalah RB ternyata memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata anak seusianya. Cenderung mudah menyerah terhadap masalah yang datang.

RB juga tidak dapat mengendalikan emosi. Mudah cemas, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah. Mempunyai kecenderungan kepribadian yang tertutup. RB lebih menyukai berada sendirian di rumah daripada berkumpul dengan teman-temannya. Lebih memilih bermain dengan anak perempuan, karena anak laki-laki dianggapnya sering memukul.

RB Tidak memiliki konsentrasi yang bagus. Saat dilakukan wawancara dan observasi oleh psikolog, ia lebih sering melamun, dan pandangan matanya kosong. Psikolog juga menyimpulkan bahwa RB tidak bisa diajak berkomunikasi secara efektif. Diketahui juga bahwa RB ternyata memiliki permasalahan dengan pendidikan. Ia tidak dapat membaca dan menulis.

 

ANALISIS PUTUSAN

Analisis ini dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Surakarta No. 50/Pid.Sus/2013/PN.SKA. Dimana, Hakim memutuskan untuk memidanakan RB. Meskipun tidak harus menjalani pidana kurungan, akan tetapi putusan ini seharusnya bisa ditinjau kembali. Minimal hal tersebut harus didasarkan pada pengetahuan bahwa RB merupakan anak yang masuk dalam kategori difabel. Ini artinya, tidak bisa mempergunakan pasal-pasal yang selama ini senantiasa diperuntukkan bagai orang-orang atau anak-anak lainnya.

Harus diakui bahwa bagi Hakim tidak mudah memutus pelaku yang masuk kategori difabel. Selain belum ada aturan khusus yang menyangkut hal itu, pengetahuan aparat penegak hukum juga masih minim. Akan tetapi, hal itu tentu saja tidak bisa menjadi alasan pembenar bagi aparat penegak hukum untuk tidak menemukan penemuan hukum baru. Harus diakui bahwa difabel adalah orang-orang terklasifikasi memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Pasal 1 Convention on the Rights of Persons with Disabilitis (CRPD) mengklasifikasi difabel antara lain;  tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, tunagrahita, mental retardasi dan beberapa varian difabel lain yang berdampak terhadap perbedaan kemampuan dan kecakapan dengan manusia pada umumnya.

Masih dalam kerangka CRPD, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa, Negara-negara pihak harus melarang segala bentuk diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara  dan efektif bagi orang-orang difabel dari diskriminasi atas dasar apa pun.”

Beberapa pasal lain dalam CRPD juga mengindikasikan perlindungan penuh bagi difabel saat berhadapan dengan hukum. Perlu diketahui sebelumnya, bahwa Indonesia telah meratifikasi CRPD. Tak hanya berhenti pada CRPD, pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, UU HAM, juga telah menyatakan bahwa setiap orang sama dan setara dan berhak memperoleh pengadilan yang adil.

Dengan kemampuan dan kecakapan yang tidak sama dengan mereka yang bukan difabel, mereka seringkali tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Akibatnya, ketika difabel menjadi korban atau pelaku suatu tindak pidana, mereka seringkali tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah menjadi korban atau pelaku. Di sinilah pentingnya perlindungan hukum dalam bentuk dipenuhinya hak-hak mereka terutama ketika berhadapan dengan hukum (sistem peradilan pidana).

Ketidaktahuan pengetahuan aparat penegak hukum terhadap persoalan difabel diperparah pandangannya yang positivistik. Dengan begitu, aparat penegak hukum; baik Jaksa maupun Hakim tidak berani melakukan terobosan hukum, terkait dengan persoalan difabel yang berhadapan dengan hukum.

Dalam kaitannya dengan kasus yang diputuskan pengadilan kepada RB, beberapa kejanggalan juga muncul. Dalam hal teknis pengadilan misalnya, mayoritas saksi yang dihadirkan Jaksa juga bukan berdasarkan pengamatan langsung. Mereka tidak mengetahui kejadian persisnya. Ini menimbulkan prasangka dan kenyataan yang berbeda, bila dibandingkan dengan saksi yang memang melihat secara langsung kejadian yang dituduhkan kepada RB.

Sebenarnya jika dilihat secara seksama, pada surat dakwaan Jaksa telah tercermin bahwa RB dianggap sebagai difabel. Dalam diktum hal yang meringankan disebutkan bahwa, “terdakwa merupakan anak berkebutuhan khusus yang memerlukan banyak pengarahan dan terdakwa mau bersekolah di sekolah berkebutuhan khusus (sekolah inklusi), yaitu Lembaga Pendidikan Luar Biasa Yayasan Sosial Setiya Darma Surakarta.” Di sini sebenarnya sudah terlihat jelas bahwa memang Jaksa memahami bahwa RB masuk dalam kategori difabel. Pandangan pemidanaan yang masih berkonsep ‘penghukuman’, masih kental terasa. 

The subscriber's email address.