Lompat ke isi utama
Dialog Persiapan Pendidikan Inklusi SMA/SMK di SMA Muh 7 Yk, Sabtu (25/1/2014)

Pembelajaran dalam Melaksanakan Sistem Pendidikan Inklusif di SMA/SMK

Solider.or.id. Yogyakarta. Guna membantu penyiapan pelaksanaan Sistem Pendidikan Inklusif pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), maka Dria Manunggal Yogyakarta bekerja sama dengan Derektorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Pendidikan Menengah (Dikmen) menyelenggarakan Dialog Penyiapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SMA/SMK.

Dialog yang menghadirkan tiga narasumber itu dihadiri oleh dua puluhan peserta meliputi kepala-kepala sekolah SMA/SMK, kepala sekolah SLB, orang tua anak berkebutuhan khusus dan anak berkebutuhan itu sendiri. Dialog digelar di Laboratorium Biologi, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta, pada Sabtu (25/01/2014).

Direktur Eksekutif Dria Manunggal, Drs.  Setia Adi Purwanta, M.Pd., menyampaikan, Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas telah diterbitkan pada 15 Mei 2012 dua tahun yang lalu, akan mulai diberlakukan pada 15 Mei 2014.

Permasalahan yang timbul pada jenjang SMA/SMK akibat diterbitkannya Perda tersebut antara lain: pengelola SMA/SMK banyak yang belum memahami peraturan perundangan yang mendorong pelaksanaan sistem pendidikan inklusif, belum banyak memahami konsep dasar penyelenggaraan pendidikan inklusif, belum memahami hal-hal yang harus dipersiapkan dalam menyongsong penerimaan peserta didik penyandang disabilitas. Untuk itu perlu sekali melakukan pembelaan hak-hak penyandang disabilitas dengan dukungan seluruh elemen tidak terkecuali  dukungan dari Direktorat PKLK Dikmen. Setia menyampaikan bahwa pada kesempatan interview.

"Dari dialog ini ini diharapkan terpetakan data siswa SMP Luar Biasa (LB) di DIY sebagai siswa potensial untuk mengikuti program inklusif. Terwujudnya kerja sama antara Dria Manunggal dengan Pengelola SMA/SMK pelaksana pendidikan inklusif dalam memfasilitasi siswa untuk masuk ke jenjang SMA/SMK serta diperolehnya acuan  untuk melaksanakan pendidikan inklusif bagi pengelola SMA/SMK se kabupaten/kota," demikian Setia menambahkan.

"Konsep paling mendasar dalam pelaksanaan pendidikan inklusif adalah berprinsip pada Hak Asasi Manusia (HAM) diantaranya: menghormati martabat yang melekat yaitu kebebasan menentukan pilihan dan kemandirian, nondiskriminatif, keterlibatan dan partisipasi efektif masyarakat, penghormatan perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan rasa kemanusiaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, dan penghormatan kapasitas yang berkembang dari penyandang disabilitas serta penghormatan atas hak penyandang disabilitas anak utuk melindungi mereka," Setia mengakhiri interviewnya.

 

 

The subscriber's email address.