Lompat ke isi utama

Menjadi Fasilitator Pemilu untuk Difabel, Sebuah Tantangan

Semua warga negara di dunia yang merdeka ini memiliki hak yang sama dalam berpolitik, yaitu hak dipilih dan memilih dalam menjalankan roda pemerintahan negerinya. Begitupun dengan warga difabel, mereka juga bagian integritas bangsa yang memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana tercantum dalam Convention on the Rights of Persons with Disability (CRPD), adalah konvensi mengenai hak penyandang difabel.
Pasal 29 CRPD, Partisipasi Dalam Kehidupan Politik dan Publik, yang berbunyi,”Pihak-pihak negara wajib menjamin kepada penyandang difabel hak-hak politik dan kesempatan untuk menikmati hak-hak tersebut atas dasar kesamaan dengan orang lain”.
Lahirnya CRPD yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan dituangkan ke dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2011 merupakan landasan terkuat dalam mewujudkan hak-hak dasar atau hak hidup warga difabel di Indonesia dalam mencari keadilan lewat kesetaraan hak dalam segala aspek kehidupan, termasuk hak berpolitik.
Penyandang difabel memiliki kesamaan hak dalam berpolitik, yaitu memiliki hak memilih dan dipilih dalam suatu pesta demokrasi. Akan tetapi penyandang difabel seringkali mengalami kendala ataupun diskriminatif dalam haknya sebagai warga yang memiliki hak pilih. Disitulah peran aktif pemerintah ataupun lembaga independent untuk memfasilitasi penyandang difabel untuk ikut terlibat dalam pesta demokrasi sebagai warga negara.
Bandung Trust (B-Tust) Advisory adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mencoba merekrut sekitar 10 orang tenaga relawan baik dari difabel maupun non difabel untuk menjadi tenaga fasilitator dalam program sosialisasi dan pendidikan pemilih kelompok Lansia dan difabel pada pemili 2014.
Kelompok difabel adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik atau mental sering disebut sebagai penyandang cacat. Terdapat 8 kategori difabel, yaitu netra, rungu wicara, grahita, daksa,laras, ganda, gifted children, berkelainan khusus (autis).
Program fasilitator pemilu untuk difabel ini akan terfokus pada tiga kategori difabilitas meliputi rungu wicara, netra,dan daksa. Ketiga kategori tersebut adalah kelompok difabel dengan jumlah cukup signifikan namun sering kali tidak mendapatkan informasi yang benar atau tidak memiliki akses untuk menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada kelompok difabel diketahui bahwa ada beberapa permasalahan utama yang muncul dalam pemilu berkenaan dengan difabel. Permasalahan tersebut di antaranya pendataan yang kurang akurat (tidak mencantumkan jenis kecacatan pada form data), masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap definisi dan jenis-jenis kecacatan, masih kurangnya pemahaman penyandang difabel itu sendiri atas hak-haknya yang dimiliki. Selain itu aksesiblitas fisik seperti saranan dan prasarana pemilu, serta tempat pemungutan suara yang tidak akses bagi pemilih difabel.
Tantangan menjadi seorang fasilitator pemilu untuk difabel ini sangat terasa sekali saat terjun di lapangan. Dari mulai mengunjungi difabel di rumahnya hingga memberikan pengarahan tentang hak-hak difabel dalam mengikuti pemilu itu cukup membutuhkan kesabaran ekstra. Di sisi lain karena komunikasi yang memiliki keterbatasan, kita harus rela mengulang-ngulang apa yang kita tanyakan. Tapi walau begitu, itu sudah tugas dan tanggung jawab seorang fasilitator untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi tujuan dari program ini. (Aden Achmad)
]

The subscriber's email address.