Lompat ke isi utama

Isu Disabilitas Harus Dijadikan Gerakan Bersama Bagi NGO

Solider.or.id, Surakarta – Menjadi salah satu narasumber dalam Dialog Publik, Wening Sri Swasono menegaskan bahwa isu disabilitas harus dijadikan gerakan bersama. Dialog public ini diprakarsai berjudul “Pemberdayaan Difabel Melalui RBM Menuju Pembangunan Inklusi” yang dilangsungkan di Pendapi Gede Balaikota Surakarta pada Kamis (16/1/2014).

Wening Sri Swasono yang merupakan tokoh dari Non Government Organization (NGO) ini memaparkan disabilitas dilihat dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Menurutnya permasalahan ketimpangan yang masih dialami oleh difabel merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM.

Ketimpangan pada difabel terjadi di berbagai sektor, diantaranya keberadaan produk hukum dan kebijakan yang meminggirkan difabel. salah satu produk hukum yang mendiskriminasi difabel adalah Undang-undang No. 34 tahun 1965. Dalam produk hukum tersebut Jasa Raharja tidak akan memberi santunan jika kecelakaan “… yang diakubatkan oleh atau karena korban memiliki cacat atau keadaan badaniah atau rohaniah lain.”

Masih adanya beberapa aturan hukum yang mendiskriminasikan difabel menjadi salah satu tugas advokasi. Untuk itu pegiat di Forum Pepak Klaten itu memandang perlu adanya pemahaman isu disabilitas bagi sejumlah NGO.

“Ini akan menjadi gerakan bersama, gerakan bersama ini juga harus dipahami oleh difabel,” kata pegiat HAM ini ketika ditanya sejauhmana peran NGO guna mengeliminir aturan hukum yang masih mendiskriminasikan difabel.

Menurutnya selama ini banyak NGO yang masih berbasis isu-isu sektoral. Mereka masih bekerja mengandalkan isu strategis saja, belum berupaya melakukan gerakan secara menyeluruh. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman tentang isu disabilitas di kalangan NGO.

 

The subscriber's email address.