Lompat ke isi utama
Pengiring musik para tuna netra di acara hari disabilitas internasional.

Panti Pijat Difabel Netra Kurang Sarana

Solider.or.id, Malang - Difabel netra Kota Malang sajauh ini merasa kesulitan untuk mengembangkan profesi sebagai tukang pijat. Banyaknya panti pijat yang digawangi tuna netra ternyata minim perhatian dari pemerintah setempat. Dikatakan Supriadi selaku ketua Persatuan Tuna Netra Indoenesia (Pertuni), banyak difabel netra di Kota Malang terabaikan keberadaannya.

“Akhir-akhir ini pemerintah Kota Malang baru tahu kalau ada organisasi Pertuni. Melalui Dinas Sosial, kemudian mereka memberi janji-janji. Sejauh ini sebatas janji,” ungkap Supriadi. Diakui pria paruh baya itu, anak jalanan dan pengangguran justru mendapat anggaran. “Orang pengangguran dapat, masak organisasi seperti ini tidak mendapat perhatian?” tegas Supriadi.

Tahun ini, Dinas Sosial Kota Malang mendapat kucuran APBD sebesar Rp 3 miliar. Dari dana sebanyak itu, pemerintah mencoba memberi fasilitas kepada para difabel. Namun anggaran terhadap difabel tersebut masuk ke dalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sehingga dana yang dikucurkan dibagi ke dalam 26 kelompok yang terdaftar masuk dalam kategori PMKS. “Dana Rp 3 miliar itu juga untuk memfasilitasi difabel yang tergolong ke dalam 26 keompok PMKS,” tegas Zubaidah yang baru menjabat sebagai ketua Dinas Sosial Kota Malang.

Dana Rp 3 miliar tersebut jauh lebih besar dari tahun sebelumnya yang tercatat Rp 2 miliar saja. Atas banyaknya dana yang ada, Supriadi, mewakili seluruh difabelnetra di Kota Malang berharap pemerintah bisa efisien menggunakan anggaran tersebut sehingga para difabel netra tidak terkatung-katung keberadaannya. “Sejauh ini Dinsos telah berupaya menyanggupi dan kami siap menagih,” ungkap Muhammad Wuryono salah satu anggota Persatuan Pemijat Tuna Netra (Pamitra) Kota Malang.

The subscriber's email address.