Lompat ke isi utama

Hak – Hak Difabel yang Terabaikan

Solider.or.id Lombok Timur- Penyandang disabilitas di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat masih belum mendapatkan perlakuan yang layak terkait hak-hak mereka secara umum terutama mengenai hak untuk mendapatkan rehabilitasi. Padahal, tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi Convention on The Rights of Persons with Disabilities. Sayangnya, ratifikasi tersebut belum ditindaklanjuti dengan implementasi yang konsisten.

Pasal 5 UU No 19 Tahun 2011 jelas tertuang bahwa negara harus melarang semua bentuk diskriminasi kepada masyarakat difabel dengan alasan apapun. Hanya saja undang-undang hanya sebuah pajangan yang tak bermakna tanpa ada implementasi yang nyata.

Sama halnya dengan apa yang dialami oleh Lalu Faozan (31), Pria yang dikirim oleh Dinas Sosial Lombok Timur 12/2012 ke Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa (BBRSBD) Soehaso Surakarta atau RC Solo.  "Kami sudah satu tahun tak pernah  dijenguk oleh mereka  (Dinsos Lotim). Apa lagi mau dapat akomodasi seperti teman-teman yang dari daerah lain,” katanya via telepon waktu dihubungi oleh kontributor Solider Lombok Timur.

Fauzan lebih jauh menjelaskan, bahwa sejak diberangkatkan, mereka sudah merasa dizalimi. Mulai dari naik bus yang secara estapet sampai tidak diberi makan oleh Kepala Seksi Paca Lombok Timur Lalu Wira Buana yang mendampingi mereka kala itu.

“Kami akan pulang tanggal 19 Desember 2013 ini. Tapi tak satupun yang menjemput kami dari Dinas Sosial, jadi terpaksa kami pinjam uang sama teman dulu untuk biaya pulang” kata Faozan prihatin. Dan seharusnya pihak dinas Sosial yang menjemput mereka sudah sampai tanggal 17/12, tambahnya lagi.

Sementara itu Kepala Seksi Penyandang Cacat Lombok Timur, Lalu Wira Buana waktu di hubungi lewat telepon oleh Kontributor Solider.or.id Lombok Timur, tak pernah mau diangkat. Sedangkan Kabid BKRS Lombok Timur, Edi Suprayitno yang dihubungi  via pesan hanya menjawab singkat “Kapan kepulangannya, saya lagi di mataram”. (Lalu Wisnu)

The subscriber's email address.