Lompat ke isi utama
Peserta sosialisasi sedang mendengarkan penjelasan dari fasilitator

Difabel Belum Paham Kelumpuhan pada Paraplegia

Solider.or.id-Kupang, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Nusa Tenggara Timur mengadakan sosialisasi pemahaman kelumpuhan paraplegia pada  Rabu (18/12), di Kantor Desa Hailulik Kecamatan Tasifeto Barat Belu. Acara ini dihadiri perwakilan ketua adat, masyarakat, pemuda serta aparat desa setempat ini, nantinya akan berlangsung di setiap kantor desa Kabupaten Belu.

Yakobus Besin selaku Ketua Pengurus Cabang PPDI  Kabupaten Belu menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut merupakan yang pertama kalinya diadakan antara Dewan Pengurus PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PPDI Cabang Kabupaten Belu.

“Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman pada masyarakat tentang jenis kelumpuhan paraplegia. Mengingat banyaknya kasus paraplegia di daerah Belu tetapi masyarakat sendiri belum memahami. Sehingga banyak penderita yang tidak dapat bertahan hidup lama setelah mengalami kelumpuhan. Ini disebabkan perawatan yang salah dari keluarga penderita,” ungkap Yakobus Besin.

Narasumber dalam acara ini adalah Ketua PPDI Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kristina dari Puskesmas Sikumana Kupang. Dalam keterangannya, Kristina mengatakan pentingnya masyarakat memahami tentang paraplegia yang disebabkan cedera pada modulla spinalis atau sumsum tulang belakang sehingga menyebabkan disfungsi ekstremitas bawah defekasi (tidak berfungsinya tubuh bagian bawah) dan berkemih. Jadi ketika ada anggota keluarga mengalami kelumpuhan tersebut, diharapkan tidak langsung melakukan penanganan sendiri seperti halnya pengobatan tradisional karena bisa berakibat fatal.

Sementara itu Iwan Pongkapadang menyatakan dari data Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyandang disabilitas di Kabupaten Belu ada 4.800 jiwa. Ini merupakan jumlah terbanyak dibanding dengan kabupaten lainnya.

“Jadi pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Belu harus memahami berbagai jenis disabilitas dan permasalahannya. Namun, pemerintah masih sangat lamban dalam menyosialisasikan hal tersebut. Sehingga organisasi disabilitas berinisiatif mengandeng pemerintah untuk memberikan pemahaman tersebut pada masyarakat umum. Walaupun sesungguhnya itu merupakan kewajiban dari mereka tetapi kita harus dapat menjadi agen perubahan,” pungkas Iwan Pongkapadang. (Hermawan)

The subscriber's email address.