Lompat ke isi utama

Analisis Putusan Nomor : 28/Pid.B/PN.SKH Pengadilan Negeri Sukoharjo

Perlindungan hukum korban dalam proses peradilan

Selama proses peradilan, yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Sukoharjo hingga akhirnya pengadilan membuat putusan terhadap perkara tersebut, terdapat beberapa catatan penting mengenai perlindungan saksi korban oleh aparatur penegak hukum, terlebih ketika saksi korban merupakan seorang difabel/penyandang disabilitas. Keharusan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas merupakan perintah konstitusi dan indonesia juga sudah meratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2011, di sisi yang sama perlindungan hukum bagi saksi korban dalam proses peradilan merupakan amanah dari Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan saksi dan korban.

Catatan penting yang dimaksud di antaranya adalah masih lemah dan minimnya persfektif aparat penegegak hukum Di Sukoharjo tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, kondisi ini tentu mempengaruhi sikap dan tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan seseorang difabel sebagai korban yang harus dilindungi. Proses penyidikan oleh penyidik unit PPA dan pra penuntutan yang berlarut-larut dapat memberikan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan trauma baru bagi korban (reviktimisasi atau double itimization), apalagi menjelang masa tahanan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa akan habis dan berkas perkara belum juga bisa dinyatakan lengkap hingga menimbulkan kekhawatiran bagi korban bahwa terdakwa akan dilepaskan dari tahanan dan jika terdakwa dilepaskan maka akan berpotensi melakukan intimidasi terhadap saksi-saksi bahkan korban sekalipun. Jika hal tersebut terjadi maka pembuktian perkara ini akan lebih sulit dilakukan dan berdampak pada bebas nya terdakwa. Bersyukurlah, kondisi yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi. Namun tidak selesai sampai di sini, catatan lain dalam proses peradilan perkara ini juga mengiringi.

Bahwa korban yang merupakan penyandang disabilitas, dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan membutuhkan bantuan hukum berupa penerjemah atau juru bicara dan bantuan hukum ini merupakan hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Artinya, aparat penegak hukum harus memberikan seorang penerjemah atau juru bahasa kepada korban. Tidak hanya sebatas memberikan penerjemah atau juru bahasa, seyogyanya aparat penegak hukum juga memberikan bantuan hukum lain guna mengurangi penderitaan dan memfasilitasi pemulihan korban. Nyatanya, dalam proses perkara ini aparat penegak hukum tidak memberikan penerjemah atau juru bahasa, yang ada hanyalah pemberian secara sukarela oleh beberapa orang sebagai penerjemah bagi korban dan itu pun dipermasalahkan oleh penasihat hukum terdakwa. Keberatan penasihat hukum terdakwa atas penerjemah korban yang juga menjadi saksi dalam perkara yang sama sungguh tidak beralasan, karena Pasal 172 KUHAP memberikan wewenang penuh kepada ketua majelis agar saksi-saksi diperiksa secara bersamaan atau tidak. Keberatan penasihat hukum ini juga membuktikan bahwa penasihat hukum pun tidak paham dengan hak-hak korban yang harus dihormati dan dilindungi.

Tidak hanya sekadar memberikan penerjemah bagi korban, aparat penegak hukum juga harus menghormati hak-hak korban lainnya. Sikap dan perilaku aparat penegak hukum juga dituntut untuk tidak diskriminatif dan terkesan melecehkan harkat dan martabatnya selaku perempuan. Catatan-catatan tersebut semakin lengkap karena lamanya proses persidangan yang dimulai 19 februari 2013 s/d 27 Juni 2013. sebagai suatu saran, seharusnya perlindungan hukum terhadap korban dijadikan suatu upaya untuk meletakkan korban bukan sekadar faktor, melainkan aktor dan faktor kunci penegakan hukum. Oleh karenanya, korban maupun saksi-saksi harus dilindungi hak-haknya oleh aparatur penegak hukum, termasuk advokat sekalipun.

 

Pembuktian dan pertimbangan hukum

Berdasarkan putusan perkara ini, terdapat 13 saksi yang dihadirkan dan terdiri dari 11 saksi yang memberatkan, 2 saksi ade charge. Selain saksi, juga terdapat 1 saksi ahli dan visum et repertum. Juga terdapat beberapa barang bukti yang menguatkan dakwaan jaksa penuntut umum, seperti handphone terdakwa dan beberapa pakaian dalam milik korban. Lalu bagaimana pembuktian dan pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara ini ?

Sistem peradilan pidana indonesia menganut sistem pembuktian negatif (Negatif Wettelijk stelsel). Sistem pembuktian negatif mengharuskan bahwa pembuktian dilakukan berdasarkan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang secara positif dan dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Oleh karenanya, Pasal 183 KUHAP mengharuskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannnya. Di samping itu, selain berpedoman pada alat bukti yang ada dan disertai dengan keyakinan hakim, seseorang dapat dijatuhi hukuman bilamana dengan alat bukti yang ada menerangkan bahwa seseorang tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana, memenuhi segala unsur dalam suatu delik atau tindak pidana.

Terbuktinya seseorang melakukan tindak pidana, belumlah cukup untuk dijadikan dasar bahwa seseorang tersebut telah dapat dikenai sanksi pidana. Selain terbukti, seseorang juga harus dibuktikan kesalahannya. Setidaknya ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk menyatakan bahwa seorang terdakwa bersalah, yakni :

  1. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum
  2. Menginsyafi perbuatan tersebut, baik dalam bentuk kesengajaan atau kelalaian
  3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Berdasarkan 2 alat bukti disertai keyakinan hakim bahwa seorang terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa harus dikenai sanksi pidana.

Merujuk pada perkara dengan Putusan Nomor : 28/Pid.B/PN.SKH. majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai dakwaan primair karena dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum dibuat secara subsidairitas. Jika dakwaan primair dinyatakan terbukti maka majelis hakim tidak perlu mempertimbangan dakwaan subsidair dan lebih subsidair. Namun, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair dan lebih susbsidair.

Mengenai Putusan Nomor : 28/Pid.B/PN.SKH dan berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan primair tidak terbukti karena salah satu unsur yang terdapat dalam pasal 285 KUHP yang didakwakan tidak cukup bukti, yakni unsur memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Majelis hakim menyimpulkan bahwa para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tidak ada yang melihat secara langsung persetubuhan/perkosaan itu terjadi, kecuali hanya saksi korban yang menyatakan telah disetubuhi oleh terdakwa. Secara normatif, pertimbangan majelis hakim tersebut telah benar karena tidak terpenuhinya 2 alat bukti yang digariskan oleh hukum acara pidana sehingga tidak bisa menyatakan bahwa unsur itu telah terbukti. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, asas ini lazim disingkat dengan istilah satu saksi tidak merupakan saksi (Unus Testis Nullus Testis). Sementara 1 alat bukti lain berupa keterangan ahli atau visum et repertum saja tidak cukup untuk membuktikan seseorang terbukti dan bersalah.

Jika mengacu pada praktik perkosaan/persutubuhan dalam beberapa kasus yang ada, sering kali perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku di tempat-tempat yang tertutup bagi umum, di tempat-tempat yang sulit diketahui oleh masyarakat, kondisi tersebut memang diharapkan guna mempermudah pelaku melakukan perkosaan/persetubuhan tersebut sehingga setiap pengungkapan kasus-kasus persetubuhan/perkosaan sering kali kesulitan karena minimnya saksi. Mengantisipasi minimnya saksi tersebut, sebenarnya jaksa penuntut umum dan majelis hakim dapat memaksimal kan saksi-saksi yang ada melalui keterangan-keterangan yang mungkin dapat keluar jika jaksa penuntut umum maupun majelis hakim mampu menggali semua keterangan yang didapat dari saksi-saksi. Berdasarkan Putusan Nomor : 28/Pid.B/PN.SKH, diketahui bahwa hanya ada 2 saksi yang mengetahui, mendengar dan mengalami peristiwa yang terjadi, yakni saksi Nita (bukan nama sebenarnya) selaku saksi korban dan saksi Tuti (bukan nama sebenarnya). Sayangnya, keterangan saksi Tuti di dalam persidangan menunjukkan bahwa saksi Tuti tidak melihat peristiwa persetubuhan/perkosaan tersebut, yang dilihat oleh Tuti hanyalah perbuatan cabul sehingga berimplikasi pada hanya terbuktinya dakwaan subsidair.

Setelah dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair yakni dakwaan sebagaimana dalam pasal 289 KUHP. Dalam putusannya, hakim cukup banyak menggunakan keterangan Tuti karena dinilai relevan dan adanya persesuaian dengan keterangan-keterangan saksi korban. Sementara saksi-saksi lain hanyalah bersifat testimonium de auditu atau keterangan-keterangan saksi yang didapat dari orang lain dan keterangan yang bersifat testimonium de auditu  tidak bisa digunakan sebagai alat bukti. Hingga akhirnya, berdasarkan keterangan-keterangan saksi korban dan terdapat relevansi dengan keterangan-keterangan saksi Tuti sebatas mengenai bahwa Tuti melihat perbuatan cabul tersebut terjadi hingga keterangan 2 saksi ini bisa dijadikan satu alat bukti yang sah disertai dengan 1 alat bukti lainnya berupa keterangan seorang ahli dr Hendratno Triwibowo atau alat bukti surat berupa visum et repertum Nomor 849/PW/RM/XI/2012. setelah memenuhi syarat pembuktian maka majelis hakim dengan sendirinya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana ”menyerang kehormatan susila” dengan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan penjara dari ancaman maksimal 9 tahun penjara.

Mengenai lamanya pidana yang didapat terdakwa berupa 8 tahun 6 bulan penjara dan jika mengacu pada ancaman maksimal dalam pasal 289 KUHP yang dinyatakan terbukti maka vonis yang diberikan oleh majelis hakim dalam perkara ini sudah sangat maksimal. Mengingat praktik peradilan di Indonesia dengan putusan-putusan yang sangat tidak maksimal dan cenderung memberikan keringanan bagi para pelaku kekerasan seksual dan tidak mememuhi rasa keadilan bagi korban yang umumnya perempuan apalagi perempuan yang dimaksud adalah penyandang disabilitas. Hingga Putusan Nomor : 28/Pid.B/PN.SKH bisa dijadikan yurisprudensi bagi hakim lainnya dalam memeriksa perkara yang serupa agar tidak terjadi disparitas pidana. Semoga saja melalui putusan ini, korban mendapatkan keadilan dan dapat berdampak efek jera bagi pelaku dan semoga saja melalui putusan ini dapat mencegah perilaku serupa tidak terulang agar penyandang disabilitas atau kelompok difabel di negeri benar-benar mendapatkan perlindungan dari aparatur penegak hukum

 

Analisis Putusan Nomor : 244/Pid 2013/P.T.Smg

Setelah putusan di tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Sukoharjo memutuskan bahwa terdakwa terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila dengan menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan, maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, baik jaksa penuntut umum maupun terdakwa mempunyai hak untuk menerima atau menolak putusan. Jika jaksa penuntut umum dan terdakwa menerima putusan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan oleh KUHAP maka dengan sendirinya putusan tersebut menjadi putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Namun, jika jaksa penuntut umum atau terdakwa menolak dan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut, maka dengan sendirinya putusan tersebut belum bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap

Mengacu pada putusan Nomor : 244/Pid 2013/P.T.Smg. sesungguhnya putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo mengenai terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila, akan tetapi majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat mengenai lamanya pidana penjara yang dikenakan kepada terdakwa hingga akhirnya majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang memperbaiki amar putusan sepanjang mengenai lamanya pidana dari penjara 8 tahun 6 bulan menjadi 10 tahun penjara.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini menimbulkan persoalan baru, di satu sisi majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang menguatkan perihal terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana terdapat dalam pasal 289 KUHP tapi di sisi lain majelis hakim memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo sepanjang mengenai lamanya pidana dengan menjatuhkan 10 tahun penjara. Persoalannya terdapat pada pidana 10 tahun penjara tersebut karena ancaman maksimal dalam pasal 289 KUHP hanya 9 tahun penjara, artinya majelis hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus di luar batas ancaman maksimal yang ditentukan. Kondisi ini dapat dimanfaatkan bagi terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan kasasi dan putusan kasasi berpotensi memberikan sanksi pidana yang lebih ringan dari 8 tahun 6 bulan penjara sebagaimana yang sudah diputus di tingkat pertama Pengadilan Negeri Sukoharjo

Pengaturan tentang ancaman minimum pidana dan ancaman maksimal pidana sesungguhnya menjadi pedoman dan batasan bagi para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa. Praktiknya, ada juga beberapa putusan yang sanksi pidananya di bawah dari ancaman minimum pidana atau di atas dari ancaman maksimal pidana. Secara teoritis. terdapat 2 pemahaman tentang batasan pidana tersebut, ada yang berpendapat bahwa hakim tidak terikat dengan batasan pidana yang sudah ditentukan dalam suatu aturan, namun ada juga yang berpendapat bahwa batasan pidana tersebut mengikat para hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim dalam keadaan-keadaan tertentu terkadang menganggap batasan yang diberikan dalam undang-undang tidak mengikatnya karena ada hal-hal khusus yang bersifat memberatkan terdakwa hingga keadilan substansial tidak didapat jika harus mengacu pada batasan pidana yang ada, hingga muncullah pemikiran untuk menghukum terdakwa dari batasan yang ada.

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang ini akan menjadi baik jika niat dan pertimbangan mengeluarkan putusan itu didasari pada kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkannya, terlebih ketika majelis hakim berpendapat bahwa perilaku terdakwa sebagai guru yang melakukan tindakan amoral terhadap anak asuhnya yang notabene sebagai penyandang disabilitas/difabel telah merusak masa depan korban. Akan tetapi, putusan ini akan tetap dianggap keliru karena telah tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada, kekhwatirannya kondisi ini akan dimanfaatkan oleh terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman di bawah dari vonis yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo.

 

The subscriber's email address.