Lompat ke isi utama

Pendidikan Inklusi Kota Malang: Sebuah Refleksi

Dari 47 perguran tinggi di Kota Malang, tidak banyak universitas yang getol meningkatkan kenyamanan bagi mahasiswa disabilitas supaya mereka bisa mengenyam pendidikan di perguran tinggi.Salah satu perguruan tinggi yang cukup mengakomodasi hak difabel untuk menempuh kuliah adalah Universitas Brawijaya (UB) Walaupun tidak secara keseluruhan bangunan fakultas di UB akses bagi difabel, UB tetap menerima mahasiswa disabilitas di bawah pantauan Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD). Dari tahun ke tahun, jumlah mahasiswa disabilitas terus meningkat di Universitas Brawijaya.

Sementara itu, jumlah disabilitas di Indonesia tercatat 6,7 juta atau 3,11% dari jumlah penduduk seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, ada 300 ribu difabel berada di Kota Malang dari 900 ribu jiwa penduduk Kota Malang.  Jika akses pendidikan tidak tersedia di setiap jenjang pendidikan di Kota Malang, banyak dari mereka akan kehilangan haknya mendapat pendidikan.

Keberadaan pelajar disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah luar biasa (SLB) semata. Sekolah umum pun harus mampu memberi pelayanan pendidikan bagi pelajar disabilitas. Sekolah umum yang menerima pelajar disabilitas tersebut selanjutnya disebut sekolah inklusif.

Kerja sama semua pihak

Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Pasal 5, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa setiap individu warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk di dalamnya warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pada pasal lain yaitu pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 tahun 2009 menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Walaupun keberadaan pendidikan inklusif memiliki pijakan hukum yang kuat, tetapi dalam implementasinya masih dihadapkan kepada sejumlah kendala. Salah satunya adalah kasus penolakan difabel untuk masuk sekolah. Munculnya resistensi tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurang pahamnya masyarakat terhadap filosofi pendidikan inklusif.

Pada buku pedoman teknis penyelenggaraan pendidikan inklusif Provinsi Jawa Timur menerangkan bahwa pendidikan inklusif merupakan sebuah pendekatan yang berusaha mentransformasi sistem pendidikan. Sistem pendidikan yang dicita-citakan adalah dengan meniadakan hambatan yang dapat menghalangi setiap individu untuk berpartisipasi penuh dalam pendidikan. Sistem pendidikan itu kemudian direalisasikan dalam bentuk sekolah yang dilengkapi dengan layanan pendukung (Permendiknas Nomor 70/2009).

Model pendidikan inklusif yang saat ini diterapkan di Kota Malang baru memenuhi persyaratan program pembelajaran individual. Keberadaan ruang belajar serta lingkungan yang aksesibel belum secara keseluruhan tersedia. Memang perlu waktu untuk mewujudkan itu semua. Untuk mewujudkan harapan tersebut perlu dibarengi niat dan tekat yang kuat oleh seluruh pihak terkait agar komitmen pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap disabilitas tidak terjadi. 

Sudah seyogianya Kota Malang menyiapkan diri membangun pendidikan yang inklusif bukan eksklusif. Pendidikan yang memiliki filosofi memanusiakan manusia bisa diwujudkan dengan membimbing dunia pendidikan disabilitas. Sebabnya, pelajar disabilitas merupakan manusia dan warga negara Indonesia yang memiliki hak pendidikan juga.

Pendidikan untuk semua

Peringatan Hari Disabilitas Internasional merupakan momen baik untuk merefleksikan yang pendidikan di Kota Malang khususnya. Seluruh pihak mulai dari para aktivis, pendidik, serta stakeholder pendidikan inklusif harus bisa menyadarkan kepada masyarakat bahwa keberaadaan disabilitas di Kota Malang adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat ditepis.

Masyarakat yang selama ini menganggap kebaradaan kelompok disabilitas sebagai suatu kelompok tersendiri bahkan harus direhabilitasi harus diubah sepenuhnya. Pada dasarnya, tuna netra, daksa, rungu ataupun wicara bukanlah orang sakit sehingga mereka tidak perlu direhabilitasi. Mereka harus diberi kesempatan seperti laiknya orang lain. Disabilitas juga orang normal.

Kenormalan tidak dapat disandangkan kepada mereka yang memiliki bentuk fisik berbeda. Kenormalan lebih menitik beratkan kepada apa yang dilakukan seseorang, bukan seperti apa bentuk seseorang. Tatkala seseorang yang memiliki bentuk fisik secara baik namun melakukan korupsi atau perampokan maka orang tersebutlah yang patut mendapat sebutan tidak normal.

Pemberian kesempatan kepada anak disabilitas untuk menunjukkan kemampuan dan kemandiriannya lewat pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan amanah UU 45 pasal 31. Maka dari itu, dengan terbangunnya kesadaran masyarakat Kota Malang yang tinggi tentang keberadaan disabilitas serta dibantu pihak-pihak terkait akan membuat anak-anak disabilitas memiliki kepercayaan diri untuk membangun kemandirian mereka.

The subscriber's email address.