Lompat ke isi utama

Indonesia Perlu Instrumen Hukum Khusus bagi Difabel Korban Kekerasan

Setidaknya terdapat 17 undang-undang dibuat untuk mengakomodasi kebutuhan difabel, tetapi undang-undang tersebut belum menyentuh pada persoalan pelecehan dan kekerasan seksual. Difabel perempuan korban kekerasan belum mampu mendapatkan keadilannya.

Sari Murti selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta mengatakan bahwa jumlah korban kekerasan yang ada di Indonesia menunjukan perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan tertimpa kekerasan.

Dalam diskusi yang diadakan oleh Centre for Improving Qualified Activity in Life of People with Disabilities (Ciqal) dengan tema “Menguak Tabir Kekerasan Seksual pada Perempuan Difabel” ini, Sari menjabarkan persoalan apa saja yang kemudian menjadi penyebab langgengnya kekerasan seksual yang diterima perempuan difabel.

Ia mengatakan bahwa instrumen hukum dianggap masih kurang dalam melindungi para difabel perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual.

“Belum ada undang-undang yang menjelaskan secara khusus mekanisme peradilan terhadap korban kekerasan yang menimpa kelompok difabel. Secara tekni spun aparat penegak hukum juga masih jauh dalam pemahaman tentang bagaimana memperlakukan difabel di mata hukum,” papar Sari.

Beberapa kasus yang ditemui oleh Sari, kasus pelecehan serta kekerasan seksual mentah di peradilan, bahkan ada beberapa kasus yang sudah mentah di awal penyidikan. Alasannya, bukti dan kesaksian difabel dianggap tidak cakap hukum.

“Ketika kasus pemerkosaan terjadi para difabel netra, kesaksian di mata pengadilan masih dianggap tidak sah. Karena, ia memiliki keterbatasan dalam penglihatan, dan hal ini gugur dalam peraturan. Padahal, pada kenyataanya difabel netra tersebut mengetahui betul siapa yang memperkosanya dengan sensitivitas indranya yang lain,” ungkap Sari.

Sari mengungkapkan, ketika difabel berurusan dengan peradilan semestinya pengadilan mendudukan posisi difabel setara di mata hukum. Ia menambahkan apabila penterjemah, atau pendamping kemudian menjadi urgent bagi korban, maka kehadiran pendamping bukan hanya sebagai teman di peradilan, tetapi mampu menjadi alat bukti sebagai saksi ahli.

Sari juga menambahkan, bahkan terminologi kekerasan pun masih rancu di mata publik. Belum ada regulasi yang jelas tentang definisi kekerasan yang menimpa perempuan difabel.

“Perlu ya saya kira, regulasi yang secara khusus mendefinisikan kekerasan yang menimpa perempuan, apalagi dia adalah difabilitas. Agar ketimpangan tidak terjadi di mata hukum, dan perempuan difabel mampu mendapatkan keadilannya,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa korban kekerasan juga harus segera ditolong, Ia menghimbau kepada masyarakat bahwa masyarakat juga perlu berperan aktif ketika mengetahui adanya tindak kekerasan yang menimpa perempuan difabel, kemudian segera melaporkannya pada pihak kepolisian, juga forum yang berfokus pada persoalan ini.

 

The subscriber's email address.