Lompat ke isi utama

Panduan Hukum Acara Pidana untuk Kasus Kekerasan Seksual

            Hukum Acara Pidana dibuat adalah untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negera hukum dapat ditegakkan. Hukum Acara Pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Hukum acara pidana dan hukum pidana adalah dua hal yang sulit dipisahkan. Hukum pidana dapat ditegakkan apabila hukum acara pidana dapat diselenggarakan dengan baik. Keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga hukum acara pidana dapat dikatakan sebagai alat untuk menegakkan hukum pidana.

Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara sebagai dasar dan aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur seperti apa sehingga ancaman pidana pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan ketika seseorang telah disangkakan melakukan perbuatan pidana. Pengertian hukum acara pidana tersebut merupakan pengertian hukum acara pidana yang diberikan oleh Prof Mulyatno.

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

 

Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acaraa pidana memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif dalam hukum acara pidana adalah adanya upaya untuk menegakkan ketentuan pidana dan melaksanakan hukum pidana. Penegakan ketentuan pidana berarti pemberian sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan dalam hukum pidana terhadap suatu perbuatan pidana.

Sementara fungsi preventif dalam hukum acarra pidana adalah fungsi pencegahan dan upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan. Fungsi preeventif dalam hukum acara pidana ini dapat berjalan dengan baik apabila seluruh  proses hukum acara pidaana dapat diselenggarakan dengan baik pula agar dapat mencegah terjadinya perbuatan pidana yang sama dalam masyarakat.

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan untuk selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

           

Pada dasarnya Hukum Acara Pidana berlaku untuk kasus apapun, tetapi tulisan dibawah ini adalah Hukum Acara Pidana yang lebih banyak terjadi pada kasus kekerasan seksual. Ada beberapa bagian yang terdapat dalam Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut:

  1. Ketentuan Umum
  1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  2.  Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
  4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.
  5.  Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  7. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
  8.  Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
  9. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
  10. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur-dalam undang-undang ini.
  13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum.
  14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di siding pengadilan.
  16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan
  17. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  18.  Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  19.  Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
  20. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
  21.  Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
  22.  Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.
  23. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
  24. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
  25. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
  26. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

 

 

 

 

  1. Penyidik dan Penuntut Umum
  1. Penyidik

Dalam hal ini harus dibedakan antara penyelidik dan penyidik, yaitu perbedaannya sebagai berikut:

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia sedangkan penyidik adalah setiap pejabat Negara Republik Indonesia dan setiap pejabat negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

 

Dalam wewenang dari penyelidik dan penyidik ada perbedaan yaitu:

 

  •  
  1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  2. mencari keterangan dan barang bukti;
  3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

 

Wewenang Penyidik:

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

d. melakukan Wewenang penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaanperkara;

i. mengadakan penghentian penyidikan;

j. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang bertanggung jawab.

 

  1. Penuntut Umum

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

 

 

Wewenang Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

  1. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
  2. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan, dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
  3. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
  4. membuat surat dakwaan;
  5. melimpahkan perkara ke pengadilan;
  6. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
  7. melakukan penuntutan;
  8. menutup perkara demi kepentingan hukum;
  9. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
  10. melaksanakan penetapan hakim.

 

 

  1. Tersangka dan Terdakwa

Hak-hak Tersangka dan Terdakwa adalah antara lain sebagai berikut:

  1. segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  2. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  3. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan.
  4. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
  5. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  6. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas keapada penyidik atau hakim.
  7. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa
  8. 78.
  9. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan,menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

 

  1. Saksi

Saksi berkewajiban untuk menerangkan kejadian dalam sebuah peristiwa tindak pidana dimana saksi tersebut mendengar, melihat dan mengalami sendiri.Dalam hal ini korban kekerasan seksual adalah seorang saksi korban. Korban berhak untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami kepada pihak yang berwajib yaitu kepolisian dimana tempat kejadian perkara. Artinya, apabila kejadian berada di wilayah sebuah kota atau kabupaten maka harus dilaporkan pada Kepolisian Resor setempat. Misalnya, terjadinya di kota Surakarta, maka dilaporkannya harus di Kepolisan Resor Surakarta. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditanda-tangani oleh pelapor atau pengadu atau saksi korban. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan atau saksi korban.

Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

  •  

Di dalam persidangan di pengadilan, saksi akan dipanggil secara resmi oleh penuntut umum untuk hadir pada hari yang telah dijadwalkan. Saksi wajib hadir dalam persidangan dan apabila tidak hadir akan dihadirkan secara paksa. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi keterangan tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia berkeluarga sedarah atau semenda dan sampai derajat keberapa dengan terdakwa, atau apakah ia suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau terikat hubungan kerja dengannya.

Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari. Artinya, saksi wajib bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan di muka persidangan. Apabila tidak bersedia bersumpah atau berjanji dengan alasan yang tidak jelas maka hakim memerintahkan untuk ditahan paling lama empat belas hari.

Yang boleh diperiksa untuk memberi.keterangan tanpa sumpah ialah:

  1. anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;
  2. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Jika saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu. Jika saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

 

 

Yang harus dilakukan setelah terjadi kekerasan seksual

            Kekerasan seksual biasanya dilakukan tanpa adanya saksi yang melihat dan mendengar sendiri. Apabila terjadi kekerasan seksual maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

  1. Bercerita pada orang yang terdekat, bisa keluarga atau teman atau guru atau tetangga yang dipercayai; 
  2. Tidak membersihkan diri dan tidak mencuci pakaian yang dipakai;
  3. Segera melaporkan pada kepolisian terdekat dengan didampingi orang yang dipercayai;
  4. Segera meminta untuk diperiksa oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum atau keterangan dari dokter yang memeriksa tentang keadaan diri korban;
  5. Menjawab pertanyaan penyidik dengan jujur dan tegas;
  6. Apabila korban adalah orang yang tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, maka segera meminta untuk didampingi penterjemah supaya pemeriksaan dalam berita acara bisa lancar;
  7.  Keluarga atau teman atau guru atau tetangga yang mendengar cerita dari korban harus bersedia menjadi saksi;
  8. Korban meminta pendampingan dari lembaga yang dapat membantu, misalnya LSM, Ormas, LBH dan sebagainya;

 

 

 

Alur hukum acara pidana bagi korban kekerasan seksual

  • Korban kekerasan seksual melapor pada kepolisian di tempat kejadian perkara
  • Mendapat Surat Tanda Penerimaan Laporan
  • Diperiksa oleh dokter di rumah sakit untuk mendapatkan visum et repertum
  • Diperiksa oleh Penyidik dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
  • Dipanggil penuntut umum untuk bersaksi di persidangan Pengadilan Negeri setempat
  • Didampingi penerjemah apabila korban tidak bisa mendengar atau tidak bisa bicara;

Penutup

            Hukum acara pidana memang harus diketahui oleh semua lapisan masyarakat sehingga ketika ada peristiwa tindak pidana terjadi maka kita sudah paham untuk melakukan apa dan paham akan hak-hak korban. Dengan mengetahui tentang hukum acara pidana, korban kekerasan seksual dapat segera melakukan tindakan yang akan berguna bagi pembuktian di persidangan. Tentu saja dengan mengetahui hukum acara pidana, korban juga bisa melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.  Dengan mempunyai pengetahuan tentang hukum acara pidana, minimal korban kekerasan seksual dan keluarganya akan mengetahui keganjilan dalam proses di kepolisian atau pengadilan.

 

Surakarta, Oktober 2013

Hastin Dirgantari

Penulis adalah seorang penasihat hukum dan bekerja di Kantor Advokat Hastin Dirgantari dan Rekan, sekarang berdomisili di Surakarta.

 

Unduh panduan melalui tautan di bawah ini

The subscriber's email address.