Lompat ke isi utama

Membangun Perspektif Difabel dalam Upaya Perlindungan Hukum

oleh Muhammad Julijanto*

 

Belakangan ini beberapa kasus kekerasan banyak menimpa perempuan, ketika dunia sedang berupaya untuk mengarus utamakan perempuan. Yang memprihatinkan adalah kebanyakan korban kekerasan adalah perempuan, bahkan tidak hanya perempuan saja, tetapi perempuan sekaligus mempunyai disabilitas tertentu. Kasus terbaru yang terjadi di Sukoharjo perempuan difabel diperkosa oleh gurunya.

Hasil monitoring Legal Resources Centre untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC KJHAM) selama tahun 2011 menyebutkan sebanyak 1.280 perempuan menjadi korban kekerasan. Perempuan tersebut antara lain terlibat kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perkosaan, pelecehan seksual, buruh migran, dan perdagangan manusia atau trafficking. Empat puluh orang perempuan meninggal dunia. Buruh migran mencapai 21  orang, disusul KDRT sepuluh orang.

Jumlah kasus migran perempuan di Jateng mencapai 110 kasus, dengan korban 169 orang perempuan. Kasus KDRT tercatat 197 kasus dengan 227 korban perempuan. Perkosaan 140 kasus dengan 172 korban perempuan. Kasus kekerasan dalam pacaran 137 kasus dengan korban 139 orang perempuan, pelecehan seksual sebanyak 6 kasus dengan korban perempuan 11 orang perempuan, perdagangan perempuan 20 kasus, dengan 50 korban. Korban paling banyak kasus prostitusi 35 kasus dengan korban 505 perempuan, di mana terdapat 60 orang anak-anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) (Koran O, 18/2/2012)

Sementara beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan difabel yang ditangani di Unit-Unit PPA Polres, seperti Klaten, Sragen, Surakarta, Wonogiri 3 kasus kekerasan terhadap perempuan difabel dan Boyolali ada 4 kasus.

Artikel ini menjelaskan bagaimana perspektif terhadap difabel dan membangun perspektif terhadap difabel korban kekerasan?.

Membangun perspektif terhadap difabel

Kaum difabel adalah warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan sosial, dia harus diperlakukan sebagaimana orang yang normal, sehingga harus mendapatkan akses yang sama sebagaimana orang lain mendapatkan. Tetapi persoalannya, bukan terletak pada kemampuan ekonomi. Selama ini pemahaman terhadap difabel dianggap sebagai orang yang tidak mampu, orang yang sering mendapatkan diskriminasi, bahkan mempunyai persepsi yang negatif. Pada hal setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sebagaimana hak warga negara yang lain.

Tidak ada orang yang mau dilahirkan dalam keadaan tidak sempurna, Tuhan memilih manusia tertentu untuk menerima takdirnya berserta segala kelebihan dan kelemahannya. Bahkan orang yang terlihat secara sempurna fisiknya mempunyai kekurangan di aspek yang lain.

Dalam masyarakat paling tidak jika dikelompokkan tiga persepsi terhadap difabel: Persepsi pertama terhadap difabel adalah charitas atau kasihan memelas, harus ditolong, tetapi tidak menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhan difabel. Difabel dianggap secara fisik dan kejiwaan tidak mampu.

Perspektif kedua Simpati, belajar isu-isu disabilitas. Difabel itu manusia, manusia normal, anggapan manusia tidak normal. Difabel ada kebutuhan khusus agar mereka bisa melakukan sesuatu secara mandiri. Kaum difabel mempunyai hak yang sama sebagaimana warga negara yang lain dan dijamin undang-undang. Bagian dari fenomena sosial, tidak sama dengan yang lain karena mempunyai kebutuhan khusus. Mempunyai kekurang fisik tetapi mempunyai kelebihan. Sama dengan orang lain dalam hak dan kewajiban yang sama dengan yang lain. Membutuhkan kebutuhan khusus terhadap kebutuhan-kebutuhan yang lain.

Difabel adalah manusia, merubah konsep kenormalan, bahwa difabel adalah manusia yang normal, karena kebanyakan orang menganggap ada kekurangan, kecacatan, mereka juga punya roh, punya jiwa, punya pikiran. mereka mampu melakukan sesuatu kebutuhan khusus untuk melakukan kegiatannya secara mandiri.

Perspektif ketiga menganggap bahwa difabel mempunyai keistimewaan juga, bahkan bisa luar biasa. Pada prinsipnya setiap orang mempunyai keistimewaan, karena Tuhan Maha Adil setiap orang diberikan kelebihan, keistimewaan sekaligus kelemahannya. Demikian juga terhadap kaum difabel mempunyai keistimewaan dan luar biasa. Banyak kaum difabel yang berprestasi dalam bidangnya sebagaimana manusia pada umumnya.

Masih Ada Kendala

Kendala-kendala yang dihadapi di lapangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan difabel antara lain adanya kendala komunikasi dengan difabel, oleh karena itu dalam menghadapi kasus tersebut harus ada pendamping bersertifikasi, apa yang disampaikan korban tidak sampai, tidak bisa dipahami oleh korban maupun penyidik, kendala dalam layanan, kondisi difabel.

Korban difabel rungu wicara, kesulitan dalam menangkap informasi ketika berkomunikasi dengan korban difabel. Kesulitan berkomunikasi akan menyebabkan dalam pemeriksaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan hingga proses hukum selanjutnya akan mengalami kesulitan. bisa berkomunikasi, lafal lebih jelas dan terang-terang.

Tidak semua difabel bersekolah, sehingga sulit diajak komunikasi formal, dia hanya mengenal bahasa ibunya, komunikasi yang biasa dilakukan di lingkungan keluarganya. Tidak semuanya difabel bersekolah, tidak bisa berkomunikasi secara formal. Sehingga untuk memahami kondisi difabel dengan melalui penerjemah, khususnya dari pihak pendamping dari keluarganya atau saudara terdekatnya.

Kebijakan perlu dikaji kembali, penegak hukum, layananan sesuai dengan hak-hak difabel. Kebijakan regulasi, harus bersertifikat, regulasi kebijakan hubungannya dengan perspektif. Semuanya harus paham yang melakukan layanan, supaya semuanya bisa mengacu kepada hak-hak difabel. Hak setiap orang mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum, termasuk hak mendapatkan penerjemah dalam pemeriksaan dalam proses hukum. Proses hukum, proses peradilan belum menjamin perlindungan korban, kejaksaan, hakim dan peradilan. Jaksa tidak hanya sekedar penjatuhan sanksi dan perlindungan. Regulasi UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat PP 43 tahun 1998. Bulan Indonesia November  2011 meratifikasi UNCRD belum meratifikasi protokol

Solusi

Merubah perspektif penegak hukum terhadap difabel. Dalam melihat persoalan disabilitas paling tidak ada dua perspektif antara lain pendekatan medisi dan sosial. Medis lebih kearah orang yang secara indrawi kekurangan fisik, kekurangan fisik bisa diatasi dengan alat, pendekatan medis seperti kaki palsu, tangan palsu, dan bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain. Pendekatan sosial, hak sosial, bagian dari masyarakat, terintegrasi dengan masyarakat yang ada. Hak dan kewajiban harus diakomodir.

Memahami kondisi psikologis korban, Solusi terhadap kondisi komunikasi. Melalui guru SLB kalau sekolah, kalau tidak sekolah keluarga. Penerjemah membutuhkan perspektif, sesuai dengan keinginan penerjemah, tuna rungu dengan membaca gerak bibir, bahasa isyarat, penerjemah menggunakan gerak bibir. SLB tuna rungu dengan gerak bibir bukan bahasa isyarat.

Penerapan undang-undang, orang yang mental radasi, bukan umur tetapi mental psikologisnya. Orang yang berumur tetapi keterbelakangan mentalnya kelakuan dan pola pikirnya adalah anak berumur 10 tahun. secara hukum dianggap orang yang tidak mampu. Memang ada perbedaan dalam pasal yang diterapkan adalah usia biologis, tetapi dalam kasus mental redasi kondisi mentalnya dengan usia biologis tidak sama.

Perempuan difabel korban kekerasan, masalah komunikasi, bahasa lisan dan bahasa tulisan berbeda sekali. Belum lagi korban adalah difabel yang tidak bersekolah. Sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa formal baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Dalam kasus demikian perlu adanya penerjemah yang mampu memahami dan menyampaikan apa yang dialami, ketika dalam pemeriksaan di depan penyidik maupun menjalani proses hukum selanjutnya. Orang tua tidak faham isyarat, sistem colek, tidak mau belajar kondisi anaknya, anak mendapat pendidikan yang salah, pendidikan tidak berpihak kepada anak, anak mempunyai kebutuhan sendiri, sekolah tidak mengakomodir kurangnya tenaga pendidikan berpendidikan khusus.

Struktur kelas harus diatur sedemikian rupa, sehingga bisa aksesabel terhadap difabel, baik bahasa tulisan dan bahasa isyarat serta bahasa lisan yang bisa dikonversi dalam bentuk tulisan yang berjalan. Struktur peradilan yang aksesable terhadap difabel, bicara bahasa tulisan, bahasa isyarat.  Ada upaya Rehabilitasi untuk pihak korban, yang tidak hanya menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan rehabilitasi terhadap korban kekerasa perempuan difabel.

Perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan pengadilan serta pendamping paralegal psikolog, pekerja sosial dan semua lapisan masyarakat, sebab bangsa yang beradab adalah bangsa yang melindungi semua warga negaranya tanpa kecuali. Memberikan perlindungan yang optimal kepada semua warga negara termasuk perlindungan buat kaum difabel.

 

*Penulis adalah adalah Divisi Litigasi Majelis Hukum dan HAM PW ‘Aisyiyah Jawa tengah, Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Surakarta. Sekretaris Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Surakarta, Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Wonogiri

The subscriber's email address.