Lompat ke isi utama

Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan tujuan memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan dukungan kuat dari rakyat.  Peraturan dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk menegakkan sistem presidensiil yang kuat dan efektif. Produk hukum ini mengatur substansi seperti persyaratan calon presiden dan wakil presiden  yang harus memiliki visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan selama lima (5) tahun ke depan. Menurut undang-undang ini, pelaksanaan Pemilu harus berlandaskan asas langsung, umum,  bebas, rahasia, jujur, dan adil.  Undang-undang ini juga mewajibkan Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pimpinan Badan pemeriksa Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mengundurkan diri apabila dicalonkan menjadi presiden dan wakil presiden. Produk hukum ini juga mengatur mengenai mekanisme pencalonan, pelaksanaan kampanye, tugas dan fungsi Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu).

Silakan unduh undang-undang ini melalui tautan di bawah ini.

Lampiran Ukuran
UU-No-42-Tahun-2008_pemilu presiden.pdf 492.53 KB
The subscriber's email address.