Lompat ke isi utama

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum

Produk hukum ini mengatur pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilihan umum dimaksud diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Melalui undang-undang ini, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial . Undang-undang ini mengatur bahwa pemilih memilih naggota DPR dan DPRD dari partai politik yang lolos verifikasi.

Di dalam undang-undang  diatur beberapa perubahan pokok seperti penguatan sistem peserta pemilu, kriteria penyusunan daerah pemilihan, sistem pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka terbatas, dan penetapan calon terpilih serta penyelesaian sengketa pemilu. Perubahan tersebut diadakan untuk menguatkan lembaga perwakilan rakyat, mewujudkan sistem multipartai yang sederhana yang kemudian diharapkan dapat menguatkan sistem pemerintahan presidensiil.

Silakan unduh undang-undang melalui tautan di bawah ini.

<

Lampiran Ukuran
UU_No.10 tentang pemilu.pdf 338.83 KB
The subscriber's email address.