Lompat ke isi utama

Peradilan Masih Diskriminatif

Oleh: M. Syafi’ie

 

Peradilan adalah lembaga hukum di mana keadilan dipertaruhkan. Proses persidangan harus terbuka dan berjalan adil. Namun, proses itu seringkali tidak dimiliki oleh para penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Bagi mereka, peradilan masih menjadi tempat menakutkan, tidak fair dan tidak aksesibel. Peradilan bagi mereka seringkali menjadi tempat dimana pelaku tindak kriminal dibebaskan. Berikut adalah wawancara Pledoi dengan Nurul Sa’adah, Direktur Sapda, Yogyakarta.

 

Penyandang disabilitas adalah kelompok rentan, dan ia memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus diafirmasi, termasuk dalam proses peradilan. Apa pendapat Anda terkait penyandag disabilitas yang berhadapan hukum selama ini?

Pastinya selama ini penyandang disabilitas masih diperlakukan dengan diskriminasi ketika berhadapan dengan hukum. Baik ketika berlangsung persidangan, ataupun dalam proses-proses sebelumnya. Mereka seringkali mendapatkan hak-haknya secara adil. Di antara kasus yang seringkali menimpa mereka adalah hak dalam pernikahan, hak atas harta benda, dan lain-lain. Hak-hak itu biasa terlanggar berawal dari stigma yang hidup dalam sosial masyarakat, yaitu bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kecakapan, biasa hidup tergantung dan tidak mandiri. Stigma itu berdampak terhadap banyak regulasi yang kemudian menempatkan penyandang disabilitas berada di bawah pengampuan. Padahal, kita harus tahu bahwa tidak semua penyandang disabilitas dapat diklaim berada di bawah pengampuan. Banyak di antara mereka yang memiliki kecakapan.

 

Bisa disebutkan, peraturan apa saja yang mendiskriminasi penyandang disabilitas itu?

Salah satu aturan itu adalah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu pasal dalam Undang-Undang ini menyebutkan bahwa seorang laki-laki telah memenuhi syarat untuk berpoligami jika istrinya memiliki cacat. Salah satu syarat untuk berpoligami adalah persetujuan dari istri yang awal. Dalam kasus poligami karena istri cacat, tidak ada syarat untuk permintaan idzin terlebih dahulu. Hal ini otomatis boleh. Artinya, persoalan ini dari awal sudah jelas bahwa penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kecakapan. Kalau pun penyandang disabilitas menggugat alasan  poligami tersebut, dalam proses hukum pun pasti kita dikalahkan. Sebab aturan hukumnya sudah  jelas seperti itu. Aturan diskriminasi lainnya ialah KUHP dan KUHAP, keduanya adalah aturan yang memandang penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak cakap secara hukum.

 

Jadi aturan itu menjadi bagian penting dari proses diskriminasi itu terjadi?

Betul. Aturan-aturan itu menjadi basis yang mendorong terhadap proses diskriminasi kepada para penyandang disabilitas. Logikanya, aturannya saja sudah seperti itu apalagi prakteknya. Tentu tidak akan jauh-jauh. Kaitannya juga dengan aturan hukum keperdataan, seperti pembuatan perjanjian, kontrak, perikatan, waris mewarisi, perkawinan dan lainnya, penyandang disabilitas dianggap tidak memiliki kecakapan hukum. Mereka misal tidak bisa berkontrak dengan bank. Penyandang disabilitas seringnya digeneralisasi atas ketidakcakapannya. Padahal, tidak semua penyandang disabilitas dapat disebut tidak cakap. Dampaknya, penyandang disabilitas harus selalu di bawah pengampuan orang tua atau saudaranya,  tidak bisa menikah, tidak bisa menerima hak waris, dan lainnya.

 

Bagaimana dalam proses hukum dan perilaku aparat?

Para pihak yang tahu hukum juga bermasalah. Notaris menafikan hak penyandang disabilitas misal ketika mengurus perikatan jelas-jelas. Salah satu teman kami yang berurusan dengan hak waris dipersalahkan mentah-mentah. Melapor ke polisi juga bermasalah. Ketika yang bermasalah misal tunarungu, polisi tidak mengerti penyelesaiannya. Polisi tidak mengerti apa yang ia harus lakukan dengan kondisi penyandang disabilitas yang tunarungu. Di persidangan, penyandang disabilitas juga menghadapi masalah serius, salah satunya berkait dengan hak untuk penterjemah. Hak-hak itu biasanya tidak dipenuhi karena hak itu dianggap sebagai terjemah bahasa asing, bahasa isyarat tidak dianggap hak.

 

Selama ini apakah ada penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim yang mencoba progresif dan membela hak-hak penyandang disabilitas?

Selama ini saya tidak banyak menemukannya. Rata-rata mereka mempersalahkan penyandang disabilitas. Saya tidak tahu, apakah mereka mempersalahkan penyandang disabilitas tidak tahu, tidak progresif atau masalah lainnya. Yang pasti mereka banyak yang memberlakukan penyandang disabilitas tidak berdasar hak-haknya. Tapi saya pernah menyaksikan seorang polisi progresif di Bantul. Dia menangani pemerkosaan yang korbannya adalah perempuan tunarungu dan mental retardasi. Perempuan penyandang disabilitas itu hamil, dan melapor ke polisi meminta pertanggungjawaban pemerkosanya. Saat itu polisi kekurangan bukti karena sudah hamil duluan. Namun, polisi itu tetap berkeyakinan bahwa proses pemerkosaan itu terjadi, dan berlanjutlah ke persidangan. Di persidangan hak saksi untuk mendapat penterjemah dipenuhi dan untuk buktinya dilakukanlah tes DNA. Hal itu akhirnya menjadi media kebenaran bahwa perempuan penyandang disabilitas itu memang diperkosa oleh pelaku. Pelaku itu akhirnya di vonis dengan hukuman penjara. Polisi itu mengatakan bahwa penyandang disabilitas itu adalah sama sebagai subyek hukum, penyandang disabilitas ialah manusia, dan hak-haknya sebagai manusia harus dilindungi. Saya tidak banyak menemukan penegak hukum yang seperti polisi di Bantul itu, kebanyakan para penegak hukum adalah mendiskriminasi penyandang disabilitas.

 

Bagaimana pandangan Anda terkait institusi peradilan saat ini sehingga mereka cukup rumit untuk membela hak-hak penyandang disabilitas?

Kita harus tahu bahwa peradilan itu berjenjang. Mulai dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Itu tidak mudah, dan seringkali berbelit-belit. Di kepolisian saat ini sudah lumayan sudah ada unit khusus perlindungan perempuan dan anak, tapi itu juga tidak mudah, karena proses di kepolisian juga harus disetujui kejaksaan terkait penyelidikannya. Biasanya itu bolak-balik, dan tak mudah mengkualifikasi kasus dan merumuskannya dengan peraturan. Di kejaksaan misal, ketika kita audiensi soal hak-hak penyandang disabilitas, mereka bilang tidak bisa bertindak sendiri, mereka harus melaporkan kasusnya ke atasan. Nuansa itu juga terjadi di kehakiman. Jadi, selain soal perspektif hak-hak penyandang disabilitas yang lemah, tapi juga soal struktur peradilan yang bertingkat dan rumit. Aparat penegak hukum berada dalam kerumitan-kerumitan itu.

 

Terkait aksesibilitas layanan di tempat peradilan, pandangan Anda bagaimana?

Menurut saya itu yang juga kami sering keluhkan. Pandangan saya, di Indonesia belum ada tempat peradilan yang akses bagi penyandang disabilitas. Akses itu bukan hanya ada ram  saja ya. Itu salah satunya. Tapi masih banyak yang lain, misal, selain ramp, bagaimana pintunya, ruang kamar mandinya, petunjuk bagi tunarungu dan tunanetra, dan beberapa kepentingan khusus lainnya. Saya belum pernah melihat tempat peradilan yang akses di Indonesia. Padahal, tempat peradilan bagi saya harus didesain sesuai kebutuhan manusia yang universal. Penyandang disabilitas mungkin dilihat hanya satu-dua, atau tidak banyak yang berhadapan dengan hukum tapi toh dia manusia yang harus dipenuhi hak-haknya di tempat peradilan.

 

 

 

 

 

The subscriber's email address.