Lompat ke isi utama

Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Komisi HAM PBB) menyelesaikan rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan Majelis Umum PBB pada 1951. Pengesahan kovenan tersebut dilakukan melalui Resolusi No. 2200 A (XXI) setelah mengalami pembahasan yang sangat panjang. Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Hak Politik (International Covenannt on Civil and Political Rights) mulai berlaku pada 23 Maret 1976.

 

Kovenan International Tentang Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan  dan menegaskan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang sudah tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM).  Kovenan ini menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat yang penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.  Kovenan ini terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal  yang meliputi 6 BAB dan 53 Pasal.

Indonesia sendiri telah meratifikasi kovenan ini pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomnor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights. Undang-Undang tersebut disertai dengan deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional  Hak Sipil dan Politik. Kovenan ini mencakup pengertian hak asasi manusia, cakupan hak sipil dan politik, perbedaan hak sipil dan politik.

Silakan unduh versi lengkap kovenan ini melalui tautan di bawah.

Lampiran Ukuran
kovenan-sipol_ in Bahasa.pdf 119.56 KB
The subscriber's email address.