Lompat ke isi utama

Aksesibilitas Masih Setengah-setengah

Isu tentang aksesibilitas bagi masyarakat difabel memang masih menjadi isu yang terus digalakkan. Pemenuhan hak yang semula sering dielu-elukan oleh birokrasi sampai sekarang memang masih dipertanyakan realisasinya. Hal ini menjadi kontras, karena birokrasi selalu mengkambinghitamkan minimnya anggaran untuk pemenuhan hak para difabel. Padahal, banyak anggaran diselewengkan melalui korupsi. Semestinya dana tersebut bisa dialihkan ke aspek yang lebih penting, misalnya pemenuhan hak bagi masyarakat difabel.

Contoh yang terlihat jelas adalah saat pelantikan Gubernur Yogyakarta  yang dihadiri langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menelan biaya Rp. 1,6 Milyar. Uang sebesar itu hanya untuk sebuah pengesahan. Padahal, gedung pemerintahan di Yogyakarta masih jauh dari standar aksesibel. Apabila dana sebanyak itu dialokasikan untuk pemenuhan hak masyarakat difabel, maka akan bisa menghasilkan banyak manfaat.

Hal inilah yang menjadi catatan penting bagi pemerintah yang sudah sekian lama menjanjikan aksesibilitas bagi masyarakat difabel. Kebutuhan aksesibilitas bagi masyarakat difabel bahkan sudah dijamin oleh undang-undang. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 4 tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM; juga Surat Edaran Menteri Sosial RI Nomor: A/A-50/VI-04/MS; Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/09/M.PAN/3/2004; Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional RI No. 3064/M.PPN/05/2006 Tentang Perencanaan Pembangunan yang Memberi Aksesibilitas bagi Penyandang Cacat.

Namun, implementasi produk hukum tersebut masih banyak aspek yang tidak ramah bagi masyarakat difabel. Bentuk aksesibilitas bisa dibagi menjadi dua bagian. Aksesibilitas dalam bentuk fisik dan aksesibilitas dalam bentuk pelayanan atau jasa. Mirisnya, saat undang-undang dibuat untuk mengatur dan menjamin hak masyarakat difabel, tidak dibarengi oleh sanksi jelas bagi para pelanggar undang-undang ini.

Minimnya askesibilitas bagi masyarakat difabel dirasakan langsung oleh Agus Ariyanto, Ketua Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin) Cabang Yogyakarta. Ia mengatakan, aksesibilitas khususnya di kota Yogyakarta masih kurang, khususnya bagi mereka penyandang tunarungu. Komunikasi yang sulit membuat beberapa kawan-kawan difabel rungu harus dibuat pusing oleh pelayanan pemerintah. Saat Agus harus bertransaksi di bank, ia kesulitan saat menunggu antrian. Hanya bank pusat saja yang mempunyai fasilitas berupa visual sedangkan di beberapa cabang, tidak didukung dengan fasilitas ini.

“Contohnya, pada saat saya bermaksud untuk ambil uang di bank cabang Wirobrajan. Saya sudah menunggu hingga satu jam, belum dipanggil-panggil juga,” katanya. Setelah ia menanyakan pada petugas teller, ia malah dimarahi. Petugas beralasan sudah memanggilnya berkali-kali. Setelah Agus mengatakan bahwa ia tunarungu,  Petugaspun paham, tetapi Agus sudah keburu patah arang. “Saat itu juga saya langsung menarik semua uang saya, lalu saya pindahkan ke bank lain,” sambungnya. Agus menjelaskan, bagi difabel rungu seperti dirinya, sudah sepantasnya ada bantuan teks visual di setiap bank.

Agus juga sangat menyesali sikap administratif Dinas Sosial sehubungan dengan keberlangsungan organisasinya. Padahal, Gerkatin sendiri adalah organisasi yang dibawahi langsung oleh Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Agus mengeluhkan sikap birokrasi yang berbelit-belit. Setiap pergantian pengurus Gergatin, maka pada saat itu surat-surat harus diperbaruhi ulang ke Dinas Sosial. Namun, hal ini menjadi sulit saat petugas menjelaskan secara tergesa-gesa. Juga, kawan-kawan harus disibukan dengan memenuhi kelengkapan surat yang seabrek.

 

Sumber: Majalah Pleidoi PUSHAM UII

Minim implementasi

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik pasal 4 menyatakan bahwa asas pelayanan publik diantaranya kesamaan hak, persamaan perlakuan, dan pelayanan yang menyediakan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Undang-undang ini sudah menjelaskan bahwa aksesibilitas adalah semua orang. Undang-undang ini pun mengamanatkan kepada pemerintah, agar melakukan perbaikan baik segi layanan juga fasilitas.

 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006, pasal 3 ayat (1) dan (2) Bagian kesatu pun sudah menyatakannya dengan sangat jelas. "Dalam merencanakan, dan melaksanakan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan, harus dilengkapi dengan penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Setiap orang atau badan termasuk instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan ini."

Namun, ternyata hal ini tidak dilakukan secara baik oleh pemerintah. Masih banyak kantor pemerintah, juga layanan transportasi yang sulit diakses. Sebut saja Trans Jogja, yang semula pada awal pembentukannya akan menjadi alat transportasi umum, juga masih terdapat banyak kekurangan dan fasilitas yang tidak memenuhi standar aksesibilitas.

Nurul Saadah Andriani, Koordinator Badan Pengurus Sentra Advokasi Perempuan Difabel dan Anak (SAPDA) menjelaskan, pada prakteknya Trans Jogja tidak aksesibel. Misalkan pada haltenya, ramp yang tersedia ketinggiannya bisa mencapai 30-35 derajat. Padahal, tinggi ideal ram adalah 7 derajat. Maka, kawan-kawan tunadaksa akan kesulitan mengakses hal tersebut.

“Belum lagi kalau ram yang dipintu masuk itu mepet sekali dengan pohon atau taman jalan. Meskipun ada ramp, bagaimana kawan-kawan tunadaksa mau mengakses kalau untuk lewat saja sulit,” paparnya.

Selain itu, hal yang sepele pun sempat membawa seorang kawan tunanetra bernama Wuri Septiani harus mengalami kecelakaan di halte transjogja. Ia salah satu pengguna setia jasa transportasi ini.  Namun, suatu hari, karena datangnya bis tidak mepet dengan bibir halte tempat masuk penumpang kedalam bus, Wuri harus terperosok kebawah, karena celah yang ditimbulkan oleh bisa dan bibir halte kira kira mencapai 50 cm.

Celah ini tidak hanya mempersulit kawan-kawan tunanetra saja, kawan tunadaksa yang harus memakai kursi roda juga akan kesusahan melewati celah ini. Hingga, kursi roda harus diangkat agar bisa masuk kedalam bis. Agus Ariyanto  juga mengeluhkan fasilitas yang ada di jalan raya. Banyak dari beberapa temannya memang berhasil mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan roda dua.  Meskipun begitu, tetapi masalah tetap terjadi. Saat beberapa traffic light di Yogyakarta mengalami kerusakan. Maka, kawan tunarungu tidak mampu mendapatkan pertanda kapan harus berhenti. Kapan harus jalan.

Agus mengatakan, hanya sebagian jalan yang memiliki aksesibilitas. Guiding Block yang sangat membantu bagi masyarakat tunanetra hanya ada di beberapa tempat, seperti Malioboro, taman pintar, atau tempat wisata. Hal ini menjadi kesulitan bagi mereka sebagai pendatang dari daerah lain. “Beberapa teman, yang baru saja datang ke jogja. Mereka seringkali kesulitan dalam mengakses jalan, baik untuk kuliah maupun wisata. Selain faktor belum hapal medan. Mereka juga minim petunjuk, misal peta wisata yang timbul atau guiding block yang belum ada di seluruh tempat,” paparnya.

Tak jauh beda dengan pelayanan transportasi, salah satu rumah sakit di daerah kota Yogyakarta juga tidak aksesibel. Fasilitas bagi para difabel hanya sebatas ramp. Lebih lanjut Nurul mengeluhkan masalah pelayanan. Hanya untuk meminjam sebuah kursi roda di RSUD tersebut, harus melalui proses yang panjang dan berbelit belit.

Baru sebagian wilayah tertentu yang menyediakan fasilitas yang aksesibel. Dalam hal ini, aksesibel tidak hanya mencakup ramp saja. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 30 Tahun 2006 sudah menjelaskan secara rigid, bahwa bangunan yang universal tidak hanya akan diakses oleh para masyarakat difabel saja. Tetapi, juga bagi para lansia juga ibu hamil.

Aksesibilitas milik  semua orang

Pada hakekatnya, aksesibilitas yang dimaksud adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Harry Kurniawan, Staff Central Universal Design For Diffable UGM mengatakan, selama ini konsep aksesibilitas di paradigma masyarakat umum hanya sebatas untuk para masyarakat difabel. Padahal tidak hanya itu. Manfaat sebuah konstruksi bangunan yang universal dan aksesibel sesungguhnya mampu memudahkan semua orang.

Akibatnya, paradigma bahwa aksesibilitas hanya untuk para difabel, mengurungkan sebagian orang, bahkan pemerintah untuk membuat sebuah gedung atau jalan yang askesible. Aksesibilitas sendiri mengandung empat asas yang tertuang dalam Peraturan Mentri PU No. 30 Tahun 2006. Pertama; keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang. Kedua;  kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Ketiga; kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Keempat; kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Segala peraturan yang telah diupayakan oleh pemerintah memang belum sepenuhnya mampu terimplementasi dengan baik. Hal ini jelas dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor mendasar adalah kesadaran para pelaku kebijakan. Masyarakat difabel adalah masyarakat Indonesia yang juga berhak mendapatkan fasilitas yang sama. Stigma bahwa masyarakat difabel adalah bagian dari sebagian kecil masyarakat. Fasilitas yang seharusnya diperuntukan umum masih menganut asas mayoritas. Tidak banyak pelaku kebijakan memahami  pedoman pelaksanaan yang ada.

The subscriber's email address.