Lompat ke isi utama

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-undang ini mengatur pemberantasan segala tindak pidana yang bertujuan untuk eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi meliputi kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan, kerja paksa atau pelayanan paksa. Produk hukum ini menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang antarwilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan yang dilakukan oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Perhatian besar undang-undang ini ialah tentang penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang. Pengaturan atas hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta penyatuan kembali yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi korban yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang termaktubdalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini

 

Silakan unduh versi lengkap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 melalui autan di bawah ini.

The subscriber's email address.