Lompat ke isi utama

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum

Pemohon Bantuan Hukum yang berhak mendapatkan bantuan hukum adalah pencari keadilan yang terdari dari perseorangan atau sekelompok orang  yang secara ekonomis tidak mampu atau memiliki kriteria miskin sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik atau penetapan upah minimum regional atau program jaring pengaman sosial lainnya, atau syarat lain yang ada dalam pedoman ini. Misalnya dengan memperlihatkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Surat Pernyataan Tidak Mampu yang diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Penggunaan anggaran bantuan hukum di Peradilan Umum meliputi Pos Bantuan Hukum, Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata dan Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap (Zitting Plaatz).  Setiap Pengadilan negeri mempunyai Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang mempunyai Advokat Piket dan bekerja sama dengan Lembaga Penyedia Bantuan Hukum. Pemohon dapat mengakses bantuan jasa advokat melalui prosedur yang ada. Pedoman ini juga mengatur bantuan hukum di tingkat banding dan tingkat kasasi serta penggunaan biaya bantuan hukum baik dalam perkara pidana maupun perdata. 

 

Silakan unduh versi lengkap Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum melalui tautan di bawah ini.

Lampiran Ukuran
Lampiran A_Pedoman BADILUM FINAL.pdf 104.86 KB
The subscriber's email address.