Lompat ke isi utama

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama sering menjadi hambatan masyarakat miskin karena terkait dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Mahkamah Agung merespon dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.

Prodeo dan Sidang Keliling sudah mulai berjalan di hampir seluruh Pengadilan Agama di Indonesia. Namun, bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu tidak hanya sebatas pada pemberian kedua fasilitas tersebut. Syarat bagi pemohon untuk mengajukan bantuan hukum tidak jauh beda dengan peradilan umum  yaitu  Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. Setelah melengkapi syarat administrasi, Pemohon jasa bantuan hukum yang memerlukan jasa pendampingan dalam persidangan dapat diberikan bantuan pendampingan oleh seorang Advokat setelah berkas perkaranya dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Syar’iyah.  Selanjutnya, Ketua Mahkamah syar’iyah menunjuk advokat untuk mendampingi Terdakwa di persidangan.

 

Silakan unduh versi lengkap Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan PeradilanAgama melalui tautan di bawah ini.

The subscriber's email address.