Lompat ke isi utama

Panduan bagi Difabel: Pilihan-pilihan yang bisa dilakukan jika menjadi korban KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) biasanya dialami oleh korban dalam beberapa bentuk sekaligus. Sangat jarang korban KDRT yang hanya mengalami satu bentuk kekerasan saja. Sebagai contoh, korban yang mengalami kekerasan fisik tentu tidak tiba-tiba mengalaminya, tapi bisa jadi diawali atau dibarengi dengan kekerasan psikis seperti hinaan, makian, ancaman, dan lainnya. Demikian juga dengan bentuk-bentuk kekerasan yang lain.

KDRT memang berbeda dengan kekerasan yang lain. Ke-khas-an nya dapat kita lihat dari:

  • Dilakukan di dalam rumah, sehingga saksi sangat terbatas bahkan mungkin tidak ada;
  • Pelaku dan korban ada hubungan keluarga sehingga KDRT yang terjadi tidak dianggap sebagai suatu kekerasan;
  • Pelaku dan korban tinggal di dalam rumah yang sama sehingga sering bertemu. Korban seringkali malu, enggan dan takut untuk melaporkan kasusnya.
  • Dalam kasus kekerasan terhadap isteri (KTI), ada harapan korban terhadap pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Kita mengenal siklus KDRT-KTI dimana setelah terjadi kekerasan, pelaku minta maaf sehingga terjadi bulan madu, namun kemudian terjadi ketegangan baru, dan konflik kecil berubah menjadi kekerasan baru. Demikian seterusnya.

Dari kondisi-kondisi diatas tersebut, tidak berarti KDRT tidak bisa diselesaikan. Korban harus segera menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan. Bila kekerasan ini didiamkan maka akan terus berulang dan akan menyebabkan dampak yang semakin rumit. Korban harus segera mencari informasi mengenai apa yang terjadi. Cari pertolongan kepada orang terdekat, atau laporkan kepada lembaga-lembaga penyedia layanan yang ada.

Ada beberapa pilihan jalan keluar untuk menyelesaikannya. Pilihan-pilihan penyelesaian tersebut antara lain:

  1. Mediasi

Mediasi dilakukan untuk mencapai kemenangan bersama (win win solution), artinya tidak ada pihak yang menang dan yang kalah. Mediasi merupakan penyelesaian suatu sengketa di luar pengadilan atau biasa disebut non litigasi, yang dilakukan dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga. Pihak ketiga yang disebut sebagai mediator ini harus netral dan tidak memihak kepentingan salah satu pihak. Mediator juga bukan pengambil keputusan, karena keputusan harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak dalam kondisi sadar sepenuhnya dan tanpa tekanan dari manapun/siapapun.

Proses mediasi terkadang tidak berjalan dengan baik karena kesadaran para pihak untuk menyelesaikan masalah untuk mencari kemenangan bersama masih kurang. Terkadang, pihak yang merasa memiliki kuasa enggan untuk menurunkan tensi, mendengarkan dengan baik pihak lainnya, dan mencoba memahami. Hal yang terjadi adalah saling menyalahkan.

Mediator sebaiknya adalah orang yang dikenal oleh kedua belah pihak, disegani, punya wibawa, dan mempunyai pengetahuan yang baik mengenai kehidupan rumah tangga, termasuk persoalan perempuan dan anak. Pemahaman ini penting karena seringkali korban dalam situasi yang sulit untuk terbuka dan mengungkapkan persoalan dengan leluasa. Korban biasanya inferior, merasa rendah diri dan takut di depan pelaku. Banyak kekhawatiran lain yang membuat korban sulit untuk bicara terbuka atas apa yang terjadi/dialami, dan keinginan atau harapan apa kedepan nanti. Untuk itu, perlu memilih seorang mediator yang mampu mendengar dengan baik, bijaksana, dan memahami situasi korban.

Mengingat kondisi korban seperti diuraikan diatas, maka perlu meminta atau mengingatkan kepada mediator agar mediator menyediakan waktu untuk bertemu dengan masing-masing pihak tanpa ada pihak lainnya secara bersama-sama. Hal ini akan membantu mediator memahami persoalan dari masing-masing pihak secara terpisah, dan masing-masing pihak bisa bicara dengan lebih leluasa.

Dalam kasus KDRT, sebelum menentukan mediator, bisa dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh perwakilan keluarga dari kedua belah pihak. Bila musyawarah tidak tercapai, maka bisa dilakukan mediasi dengan meminta bantuan mediator.

Mediasi biasanya dilakukan untuk menyelesaikan perkara perdata. Namun dalam perkembangannya mediasi juga telah dilakukan untuk membantu menyelesaikan perkara pidana sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa, termasuk penyelesaian persoalan KDRT. Hal ini dilakukan karena banyak keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi. Keuntungan tersebut antara lain: biaya lebih murah, waktu lebih cepat, lebih memuaskan para pihak karena lebih kooperatif dan fleksibel mengikuti kebutuhan para pihak. Mediasi juga bisa menguatkan kembali tali silaturahmi yang sudah kendor, dan menghilangkan dendam. 

Meskipun mediasi merupakan jalur non litigasi dalam penyelesaian perkara, namun sebaiknya kesepakatan tetap dirumuskan secara tertulis dengan ditandatangani oleh para pihak dan saksi. Hal ini penting untuk mengingatkan para pihak khususnya pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan tetap teguh dalam kesepakatan.

  1. Melaporkan sebagai tindak pidana.

Pidana atau bisa dimaknai sebagai hukuman, ialah perasaan tidak enak, menderita, sengsara yang dijatuhkan oleh hakim dengan suatu putusan (vonis) kepada orang yang melanggar undang-undang hokum pidana. Suatu perkara dapat digolongkan dalam ranah hukum pidana yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Peraturan yang memberikan perlindungan pada korban KDRT adalah UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT ini mengatur tentang pencegahan, perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT, kewajiban pemerintah, aparat penegak hokum, dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi KDRT, serta ketentuan pidana bagi pelaku KDRT.

Menggunakan UU PKDRT untuk melindungi korban berarti memproses perkara KDRT secara pidana, yang memberikan ancaman kepada pelaku KDRT berupa pidana penjara dan denda. Tidak terbatas pada ancaman pidana pokok, UU ini juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa:

  • Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
  • Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Pilihan menempuh jalur pidana sangat jarang dipilih sebagai alternative pertama oleh korban KDRT khususnya KTI. Kalaupun melaporkan kasusnya ke kepolisian, banyak yang akhirnya mencabut kembali laporannya. Akhirnya banyak diantara korban yang memilih perceraian ketimbang memperkarakan kekerasan yang menimpanya. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh:

  • Pelaku adalah bagian dari keluarga, sehingga ketika korban melaporkan kasusnya maka korban merasa membuka aib sendiri. Sementara, persoalan pidana adalah persoalan publik;
  • Korban tidak mempunyai tempat berlindung lain selain rumah dimana pelaku melakukan kekerasan padanya, sehingga korban takut apabila melaporkan kasusnya ke polisi dan kembali ke rumah maka akan mengalami kekerasan lebih berat lagi dari pelaku;
  • Alternatif hukuman bagi pelaku adalah penjara. Korban biasanya tidak menginginkan suami dipenjara. Apalagi bila mengingat anak-anak, biasanya korban tidak mau anak-anaknya mengetahui dan memiliki ayah seorang tahanan;
  • Korban khawatir bila pelaku dihukum maka setelah keluar dari penjara bisa membalas dendam pada korban;
  • Secara umum masyarakat menyadari bahwa penjara bukanlah tempat yang baik;
  • Masyarakat kurang percaya dengan proses hukum yang berbelit dan kurang berpihak pada korban. Hal ini membuat kekhawatiran bahwa ada kemungkinan korban akan mengalami kekerasan berikutnya dari proses peradilan. Korban khawatir akan terombang-ambing dalam proses hukum yang tidak jelas dan berlarut larut.
  1. Memproses secara Perdata

Perdata adalah peraturan yang mengatur tentang kepentingan-kepentingan individu dalam masyarakat dan keluarga. Pelanggaran atas hak dan kepentingan individu dapat diselesaikan melalui peradilan perdata. Orang yang kepentingannya dilanggar disebut sebagai Penggugat, sedangkan orang yang dianggap melanggar hak atau kepentingan pihak lain disebut sebagai Tergugat. Penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat.

Dalam persoalan KDRT, kasus-kasus yang biasanya dipersoalkan dan masuk dalam ranah hokum perdata antara lain: perceraian, hak asuh anak atau perwalian, sengketa harta gono gini, dan sebagainya.

Korban KDRT yang merasa sudah kesulitan untuk mempertahankan rumah tangga dan merasa terus mendapatkan kekerasan, banyak yang memilih bercerai. Isteri memang berhak mengajukan cerai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal-hal yang bisa dijadikan alasan untuk menggugat cerai, menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya bila suami melakukan penganiayaan atau sengaja meninggalkan kewajibannya.

Proses perkara perdata berbiaya. Seseorang yang akan mengajukan perkara perdata harus membayar sejumlah uang tertentu di pengadilan yang bersangkutan.Persoalan perdata dianggap sebagai persoalan pribadi yang masuk dalam ranah privat. Berbeda dengan hokum pidana, yang merupakan tanggung jawab Negara, sehingga menggunakan biaya dan aparatur Negara untuk andil dan turun tangan.

 

Beberapa pilihan diatas penting untuk diketahui, dan menjadi alternative pilihan yang bisa diambil oleh korban. Mendiamkan kasus berarti kita terlibat dalam melanggengkan kekerasan.

 

Oleh:

Vera Kartika Giantari, aktivis perempuan asal Solo.

 

The subscriber's email address.