Lompat ke isi utama

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Saksi dan korban merupakan  unsur yang sangat menetukan dalam proses peradilan pidana. Kasus yang selama ini banyak terjadi adalah adanya ketakutan dari saksi dan korban untuk memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.  Maka dari itu, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. Pokok materi muatan yang diatur undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi: Perlindungan dan hak saksi dan korban; lembaga perlindungan saksi dan korban; syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan;  dan ketentuan pidana.  

Silakan unduh versi lengkap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM melalui tautan di bawah ini.

The subscriber's email address.