Lompat ke isi utama

Keterbatasan Jumlah GPK Hambat Penyelenggaraan Sekolah Inklusi

YOGYAKARTA. SOLIDER. Wawancara mendalam  dilakukan penulis terhadap dua sekolah inklusi yang menolak menerima anak berkebutuhan khusus anak (ABK) pada PPDB 2013, yaitu SMA Negeri 1 Sewon Bantul dan SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta pada Selasa (16/7). Ditemui di ruang kerjanya, Kepala SMA Negeri 1 Sewon Drs. Mardiyana mengatakan bahwa,  SMA Negeri 1 Sewon bukan menolak  ABK, melainkan melakukan seleksi terhadap ABK yang mendaftar di sekolahnya tahun ini. 

Pada PPDB 2013/2014 terdapat lima ABK yang mendaftar, tetapi hanya tiga siswa yang  diterima, yaitu dua siswa difabel rungu, dan satu siswa difabel netra. Tiga siswa yang diterima adakah Irsa Pradah Nurrahman (difabel rungu), Efa Atika Candra (difabel rungu) dan Miftakhull Coirul Ilmi (difabel netra) sedangkan Tio Tegar Wicaksono dan M. Bang Purnomo tidak diterima.

Seleksi dilakukan karena hanya terdapat seorang guru pendamping khusus (GPK) yang bertugas di sekolah ini, sehingga tidak memungkinkan menerima semua ABK yang mendaftar. Kesanggupan dari GPK juga menjadi salah satu pertimbangan penerimaan siswa.

Marsudiyana mengatakan bahwa pihak sekolah tidak menyalahi  aturan. Dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan sekolah Inklusi, pasal 5 ayat 2, satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengalokasikan kursi peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima, atau disesuaikan dengan GPK. Sementara GPK  SMA Negeri 1 Sewon mengatakan bahwa pengajaran bagi anak difabel netra lebih sulit, sehingga hanya sanggup menerima seorang siswa difabel netra, jika dipaksakan akan merugikan siswa. Selain peralatan braille di sekolah yang belum memadai, ia juga menyampaikan bahwa  idealnya satu GPK mengajar untuk tiga ABK. Harapannya tahun depan tidak ada ABK yang  ditolak di SMA Negeri 1 Sewon.

Marsudiana berinisiatif untuk mengusahakan GPK dengan pembiayaan bersama Dewan Sekolah, mengingat keterbatasan GKP dari pemerintah. Hal ini dirasa perlu agar dapat memberikan kesempatan lebih luas pada ABK yang ingin bersekolah di SMA Negeri 1 Sewon. Mengakhiri perbincangannya Sumardiyana mengatakan, untuk tahun ajaran 2014/2015 SMA Negeri 1 Sewon berusaha menambah dua GPK  dengan swadana yang diharapkan  setiap hari dari Senin sampai Sabtu ada GPK dapat mendampingi ABK belajar.

Lagi-lagi Minim GPK

Pada kesempatan yang sama, Drs. Bambang Sulistyo, Ketua PPDB 2013/2014 menyampaikan SMA Negeri 1 Sewon sebagai sekolah yang dititipi ABK sejak tahun 1995 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul ketika itu, sudah melakukan tugasnya sebaik-baiknya. Meskipun sampai saat ini tidak ada Surat Keputusan (SK) Penunjukan sekolah inklusi dari Dikpora, tetapi sekolah ini selalu terbuka untuk ABK yang ingin sekolah di sini. Setiap tahun selalu memberi kesempatan  ABK untuk belajar bersama siswa umum.

Kepala SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, Drs. H. Ahmad Djam’an, M.Pd.I. menyampaikan bahwa sekolahnya tidak menolak ABK. Sekolahnya tetap terbuka untuk ABK yang ingin bersekolah di sana. Namun, karena hanya memiliki seorang GPK, tidak mungkin jika pada PPDB tahun 2013/2014 ini menerima ABK lagi. Sebab, saat ini sekolahnya masih terdapat empat siswa berkebutuhan khusus yang duduk di kelas XII. Sekolah ingin berkonsentrasi pada empat ABK tersebut sehingga dapat mengikuti UN 2014 dengan hasil yang memuaskan.

Ahmad Djam’an memberikan pengertian pada ABK bahwa sekolahnya tahun ini tidak menerima ABK dan menyarankan untuk bersekolah dulu di sekolah lain. Baru setelah empat siswa ABK lulus dari sekolah ini, siswa baru dibolehkan pindah ke SMA Muhammadiyah. “Pada intinya sekolah ingin memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada siswa ABK yang belajar di sekolah ini,” tambahnya. Sama halnya dengan SMA Negeri 1 Sewon, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta menjadi inklusi tanpa adanya SK Penunjukan dari Dikpora.

Permindiknas Nomor 70 Belum Terlaksana

Djam’an juga mengharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Disdikpora agar bersikap adil. Jika memang SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta benar-benar ditunjuk sebagai sekolah inklusi, pemerintah juga harus memenuhi segala bentuk kompensasi yang dibutuhkan demi kelancaran proses belajar mengajar ABK yang bersekolah di sini. Salah satunya yaitu pemberian  GPK yang bisa berada di sekolah dari hari Senin hingga Sabtu.

Jika pemerintah betul-betul mendukung terselenggaranya sekolah inklusi, ada beberapa yang harus dipenuhi oleh pemerintah, antara lain adanya SK Penunjukan Sekolah Inklusi, pembimbingan khusus, pembiayaan, dan pemenuhan fasilitas untuk memperlancar proses belajar mengajar. Pemerintah kota/kabupaten berkewajiban pula dalam pelaksanaan penyelenggaraan sekolah inklusi ini, sesuai yang termaktub dalam Permendiknas No. 70 tahun 2009 pada pasal 6 ayat (1) pemerintah kabupaten/kota menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik; ayat (2) pemerintah kabupaten/kota menjamin tersedianya sumber daya pendidikan inklusif pada satuan pendidikan yang ditunjuk; dan ayat (3) Pemerintah dan pemerintah provinsi membantu tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah meminta agar semua sekolah menyelenggarakan inklusi, tetapi pada kenyataannya tidak semua sekolah melaksanakannya. Hal tersebut terkait dengan ketidaksiapan sarana dan prasarana siswa difabel seperti minimnya jumlah GPK dan fasilitas yang belum memadai bagi difabel. 

The subscriber's email address.