Lompat ke isi utama
Sebuah Sistem Birokrasi Yang Menghalangi Difabel Deaf Mendapatkan SIM

Birokrasi Halangi Difabel Tuli Dapat SIM

Yogyakarta, solider.or.id- Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh kepolisian kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan, demikian bunyi dari Pasal 77 ayat (1) UU No.22 Tahun 2009, yang mengatur tentang SIM.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012  tentunya menjadi kabar yang mengembirakan  bagi penyandang disabilitas. Pasalnya implementasi Undang-Undang tersebut membuka ruang bagi penyandang disabilitas memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) berkode  D. Kepolisian Republik Indonesia memberikan ruang dengan mengakomodasi hak-hak warga negara Indonesia yang mengalami kekurangan fisik  untuk mendapatkan lisensi berkendara di jalan raya atau Surat Ijin Mengemudi (SIM). Pemberlakuan SIM berkode D mempunyai tujuan supaya petugas lapangan mengetahui bahwa bahwa pemilik SIM adalah penyandang disabilitas.

Cerita berbeda datang dari penyandang difabel, kondisi fisik mereka  tidak memenuhi syarat sehat. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab difabel tuli (deaf) sulit mendapatkan haknya dalam kepengurusan SIM. Wawancara yang dilakukan Senin (17/6/2013) terhadap 50 anak deaf dari sebuah komunitas deaf di Yogyakarta, yaitu Deaf Art Community (DAC), hanya terdapat dua anak deaf yang memiliki SIM. Devi (21) memiliki SIM dengan cara membuat SIM secara massal, dan Fany (20) memiliki SIM dengan menggunakan jalur umum, dengan mengikuti serangkaian tes tertulis dan praktek, sedangkan yang lain memiliki cerita bahwa mereka ditolak untuk medapatkan SIM.  

Selama ini deaf terpaksa harus melanggar peraturan lalu lintas. Berkendara tanpa memiliki SIM sudah menjadi budaya bagi mereka. Polisi tidak akan menilang deaf yang tidak memiliki SIM, mereka akan begitu saja dibiarkan untuk tetap bisa melanjutkan perjalanan. Benar bahwa ini sebuah konsekuensi dari pihak kepolisian karena sulitnya bagi deaf untuk memperoleh SIM. Namun, hal ini tentu bukanlah sebuah pendidikan yang baik yang boleh dibiarkan tumbuh subur dan menjadi budaya bagi deaf. Edukasi yang seharusnya menanamkan tentang kesadaran berlalu lintas, menjadi tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan anak-anak deaf. Kebijakan yang diberikan polisi lalu lintas justru disalahartikan,akibatnya terbentuk sebuah paradigma diantara para difabel deaf, bahwa mereka tidak perlu mengurus kepemilikan SIM.

Segala jenis disabilitas adalah bukan penyakit, melainkan keterbatasan yang tidak bisa ditolak dan dilakukan tawar menawar dengan sang Pencipta. Hal tersebut perlu dipahami oleh seluruh masyarakat, termasuk pihak kepolisian. Semua different ability (difabel) adalah sehat jasmani dan rohani, mereka berhak atas terpenuhinya hak-hak mereka, salah satunya adalah hak memiliki Surat Ijin SIM.

 

The subscriber's email address.